KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK…

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum pihak yang tidak hadir (afwezigheid), termasuk dalam pengelolaan kontrak bisnis. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam hubungan kontraktual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, BHP memiliki peran s…

PENGGUNAAN INFORMED CONSENT DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK PADA P…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya laporan kasus malpraktik medis yang terjadi karena pelanggaran pelaksanaan informed consent dalam pelayanan medis. Hal ini menyebabkan pembuktian dalam perkara malpraktik medis di pengadilan menjadi lebih kompleks karena proses pemeriksaan tidak hanya mencakup pembuktian terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter, tetapi juga kualitas informasi …

METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI SARANA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis pelakunya. Penanganan tindak pidana judi online yang selama ini berfokus pada pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinilai belum efektif karena belum menyentuh akar permasalahan utama berupa kecanduan. Seiring d…

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA PERDAG…

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai lex specialis, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam …

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA DALAM PEL…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan peringkat kedua dalam pelaksanaan Parate eksekusi yang hanya memberikan kewenangan eksekusi langsung kepada pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Kondisi ini menimbulkan persoalan bagi kreditur pemegang hak tanggungan peringkat kedua yang tidak dapat mengeksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk men…

LARANGAN PENGANGKATAN PEKERJA NON-APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEBUTUHAN SU…

Pengangkatan pekerja non-ASN menimbulkan ketidakpastian status kerja, adanya ketimpangan perlindungan hukum serta lemahnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut praktiknya sudah berlangsung lama dalam birokrasi dan berdampak pada pengelolaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan larangan pengangkatan pe…

PEROLEHAN KEMBALI HAK ATAS TANAH OLEH YAYASAN SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKT…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA DALAM PEMENUHA…

Penelitian ini membahas penegakan hukum administrasi terhadap ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan hak waktu kerja bagi pekerja pada sektor jasa perawatan kecantikan di Kota Palembang serta pertanggungjawaban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pera…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI RUPA URBAN LIGHT MILIK WARGA NEGARA ASING (…

Karya seni rupa adalah salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi. “Urban Light” merupakan karya seni rupa milik warga negara asing yang dimodifikasi oleh PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada dalam bentuk karya seni rupa bernama “Love Light”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hak cipta karya seni yang dimiliki oleh warga negara asing di Indonesia, serta perti…

PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DA…

Pengorganisasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan pengelola investasi strategis negara menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pengelolaan aset dan investasi negara di Indonesia. BPI Danantara diwujud berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan kewenangan luas sebagai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ketidakjelas…

KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (SHMSRS) DALAM HUBUNGA…

Implikasi kemampuan koordinasi bilateral dapat mendukung perkembangan fisik motorik, khususnya motorik halus, serta meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri anak selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh permainan tepuk beat terhadap kemampuan koordinasi tangan kanan dan kiri anak usia 5–6 tahun di TK Islam Terpadu Robbani Indralaya dengan menggun…

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI KANTOR WI…

The termination of investigations in tax crime cases is one of the law enforcement instruments that prioritizes the recovery of state financial losses without disregarding the principles of legal certainty and justice. This policy reflects the application of the ultimum remedium principle in tax criminal law. The regulation regarding the termination of investigations is stipulated in Article 44…

PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL (SEXTORTION) DITINJAU…

Pemerasan Seksual (sextortion) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menggunakan foto dan/atau video seksual korban sebagai alat untuk mengancam dan memeras korban demi keuntungan pribadi. Sextortion tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial dan martabat korban sehingga penanganannya harus berorie…

KETENTUAN MARINE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN …

Seabed-mining activities in areas beyond national jurisdiction (ABNJ) have the potential to have a significant impact on marine ecosystems, so the provisions of Marine Environmental Impact Assessments (MEIAs) are needed comprehensively as a form of implementing the precautionary principle in international law. Prior to the approval of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreeme…

EFEKTIVITAS PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM POS BANTUAN HUKUM (POSBA…

Tingginya potensi sengketa tanah di wilayah pedesaan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, yang dalam praktiknya difasilitasi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum)…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PASAL DAKWAAN YANG TERBUKTI PADA TINGKAT …

Corruption as an extraordinary crime has had a broad and multidimensional impact on society. The complexity of law enforcement is inseparable from the diversity of motives and increasingly modern modus operandi. This study examines one of the jurisprudence, namely Decision Number 1076_K/Pid.Sus/2025 which focuses on the change in the indictment article proven in the corruption crime committed b…

WANPRESTASI PEMBAYARAN INVOICE SEWA ALAT BERAT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA …

Meningkatnya aktivitas pertambangan batubara di Indonesia mendorong tingginya permintaan sewa alat berat, yang dalam praktiknya berkembang menggunakan sistem pembayaran berbasis jam kerja dan dituangkan dalam invoice sebagai bukti tagihan resmi. Dalam hal ini, terdapat permasalahan hukum antara PT. Indo Chalan Perkasa dan PT. X, dimana PT.X tidak dapat melunasi pembayaran sewa akibat terjadinya…

INOVASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYA…

Sertipikat tanah elektronik merupakan inovasi pelayanan publik di bidang administrasi pertanahan sebagai bentuk digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia. Dalam penerapan sertipikat tanah elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Melalui sistem elektronik pengelolaan data pertanahan dapat dil…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL DAR…

Skripsi ini mengkaji mengenai ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dari Perspektif Perlindungan Anak”. Penelitian ini menelaah secara mendalam perkara tindak pidana eksploitasi seksual di Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, masing-masing melalui Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/Pn.Mme dan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/Pn.Pol. …

REFLEKSI TENTANG STRUKTUR ILMU HUKUM: Sebuah penelitian tentang fundasi kefil…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-538-171-7

Collation

x., 442 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Sid r

PIH PENGANTAR ILMU HUKUM: Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 159 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

340 Sya p

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK BLACK CAMPAIGN DALAM PROMOS…

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya praktik black campaign pada promosi produk skincare yang merugikan konsumen melalui manipulasi informasi, sebagaimana terjadi dalam kasus White Inc pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA APLIKASI DANA ATAS HILANGNYA SALDO TANPA ADA…

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mendorong penggunaan dompet digital sebagai instrumen utama dalam sistem pembayaran non-tunai. Salah satu aplikasi dompet digital yang banyak digunakan masyarakat adalah DANA. Meskipun menawarkan kemxudahan dan efisiensi transaksi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait hilangnya saldo pengguna tanpa adanya t…

PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) DALAM SENGKETA …

Penelitian ini menganalisis tentang sengketa penguasaan tanah tanpa hak merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang masih dominan terjadi di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya laporan permasalahan pertanahan setiap tahun. Salah satu persoalan krusial dalam penyelesaiannya adalah putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O), yaitu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akiba…

ARGUMENTASI HUKUM

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-420-593-1

Collation

ii, 101 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.76 Had a

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK NON OR…

Skripsi ini berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dengan Gangguan Jiwa Psikotik Non Organik dalam Tindak Pidana Pembakaran dan Pengerusakan Barang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan sanksi pidana terhadap dua terdakwa yang memiliki kondisi gangguan kejiwaan yang sama yaitu psikotik non organik dan tindak pidana yang sama yaitu pembakaran, namun hakim menjatuhkan sanksi…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KO…

ber Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi syarat tertentu dan memperhatikan asas due process of law. Penelitian ini…

PENAFSIRAN EKSTENSIF PADA OBJEK PERKARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS AC…

Penelitian ini membahas tentang penafsiran ekstensif dalam konteks gugatan perwakilan kelompok (class action) berarti memperluas makna atau cakupan norma hukum yang mengatur gugatan tersebut melebihi arti harfiah atau batasan yang secara eksplisit disebut dalam aturan hukum, dengan tetap tidak menyimpang dari tujuan dan semangat hukum itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengkaji serta menge…

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOFTWARE EDITING ILEGAL OLEH GRAPHIC DESIGNER DAL…

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan program komputer, termasuk software desain grafis, dalam berbagai bidang kreatif. Namun, kemudahan akses tersebut juga diikuti dengan maraknya penggunaan software editing ilegal oleh graphic designer, yang berpotensi merugikan pencipta atau pemegang hak cipta program komputer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk per…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERD…

Pertimbangan hakim merupakan alasan yuridis dan non yuridis yang membangun dasar keyakinan dalam memutus suatu perkara. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara secara bebas dan merdeka dari intervensi eksternal, sehingga penilaian bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada surat dakwaan serta fakta h…