PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBANTUAN APLIKASI CANVA PADA MAT…

Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara dalam pemenuhan kewajiban pelayanan publik bagi masyarakat masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan ASN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan hukum atau penegak hukum, tetapi cenderung dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan faktor budaya penegakan hukum. Skripsi ini memiliki permasalahan (…

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA D…

This study aims to examine the effectiveness of the Integrated Dynamic Archival Information System (SRIKANDI) in supporting electronic records management at the Department of Environment and Land Affairs of South Sumatra Province. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Effectiveness is measured using Cam…

ANALISIS KINERJA PEGAWAI BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT…

Kinerja pegawai merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan administrasi dan pelayanan di lingkungan lembaga legislatif daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dila…

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2025

Kasus gratifikasi dan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Sumsel Babel Tahun 2025 menunjukkan masih adanya risiko konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang di perbankan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Pengendalian Gratifikasi Bank Sumsel Babel Tahun 2025 sebagai upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola organisasi. Dengan p…

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVIN…

Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan, antara lain ketergantungan tinggi pada transfer pusat, kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan, serta masalah struktural berupa belum terintegrasinya basis data kendaraan bermotor antar instansi (Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan Jasa Raharja). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan …

EFEKTIVITAS LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PENYELENGGARAAN…

This study aims to analyze the effectiveness of the Regional General Election Commission (KPUD) of Ogan Ilir Regency in administering the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The research is motivated by a decline in voter participation compared to the previous election, despite all stages being implemented in accordance with applicable regulations. The analysis applies Duncan’s organizatio…

INOVASI LAYANAN M-PASPOR DALAM PEMBUATAN PASPOR JEMAAH UMRAH MELALUI AGEN TRA…

Digital-based public service innovation is one of the government's strategies to improve the quality and effectiveness of public services. One form of this innovation is the implementation of the M-Passport application in passport making services. This study aims to analyze the success of the M-Passport service innovation in issuing Umrah pilgrim passports through travel agents at the Pangkalpi…

PENEGAKAN HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN …

This study is entitled "LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATE NON COMPLIANCE IN THE IMPLEMENTATION OF WORKERS' SOCIAL SECURITY REGISTRATION." Indonesia is a welfare state in which the government plays an active role in various aspects of citizens' lives to ensure social welfare, including the provision of social security protection for workers. This obligation is stipulated in Article 28H paragraph…

PENGARUH DIGITALISASI DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA KERJA: S…

This study aims to analyze the effect of digitalization and digital literacy on work culture change among employees of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), South Sumatra Representative Office, through a case study of the Web Jasmin application. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis. The results indicate that both digitalization ($X1$) and …

PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA AKUNTABILIT…

Penelitian ini menganalisis pengawasan dana desa oleh inspektorat kabupaten/kota dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, pendekatan reaktif, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran serta penerapan pengawasan inspektorat dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan ke…

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8413-83-0

Collation

xx, 656 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Mar p

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK…

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Wajib Pajak Perorangan di Kota Palembang, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta perbandingan capaian pada kelompok Warga Kurang Mampu, Pensiunan, dan Veteran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisi…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH PADA TAHAP AWAL PELAKSANA…

This study aims to determine the implementation of the Red and White Cooperative Program policy at the early stage of implementation in Sukodadi Village, Sukarami District. This research is motivated by the fact that the implementation of the program has not been optimal, where the cooperative business units are still limited to basic food supplies and LPG gas distribution, along with limitatio…

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) …

Penelitian ini mengkaji efektivitas pengelolaan arsip inaktif Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pengelolaan arsip yang efektif merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penelitian menggunakan teori efektivitas pengelolaan Beni Pekei dengan l…

MOTIVASI GENERASI X DALAM MENGAKSES PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI PELAYANA…

Inovasi Pelayanan Keliling Pakam Nian yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir bertujuan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya Generasi X. Penelitian ini bertujuan menganalisis motivasi Generasi X dalam mengakses pelayanan publik melalui inovasi Pakam Nian serta faktor-fa…

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERCULOSIS (TBC) OLEH DINAS KES…

Tuberculosis (TB) is one of the infectious diseases that remains a serious health problem in Indonesia, including in Muara Enim District. The high number of TB cases indicates that TB control efforts need to be reviewed to determine their effectiveness. This study aims to assess the effectiveness of the Tuberculosis (TB) Control Program implemented by the Muara Enim District Health Office. This…

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PERMOHONAN…

Skripsi ini berjudul Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah atas Permohonan Badan Hukum Perdata dalam Pembangunan di Kawasan Sempadan Sungai. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik pemberian PBG kepada badan hukum perdata di kawasan sempadan sungai yang secara prinsip merupakan kawasan lindung, sehingga menimbulkan persoalan kesesuaian antara kebijakan pemeri…

PENGARUH KUALITAS INFORMASI DAN RESPONSIVITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PUBLI…

This study examines the effect of information quality and service responsiveness on public satisfaction in digital complaint channels at Bank Sumsel Babel from an e-government perspective. This research aims to analyze the partial and simultaneous effects of information quality and service responsiveness on public satisfaction. The study employed a quantitative approach using an explanatory sur…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP PADA SEKRETARIAT DPRD SUMATERA SELATAN

Dalam pemberian kredit di Bank Perekonomian Rakyat Sumsel terdapat beberapa jaminan yang diterima seperti Sertipikat Hak Milik tanpa Hak Tanggungan dan jaminan lainnya yang dokumen kepemilikannya belum bersifat final. Apabila perjanjian kredit dengan jaminan tersebut bermasalah maka tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung untuk melakukan pengembalian hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal…

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KONSERVASI IKAN BELIDA (STUDI PADA PROGRAM CSR…

Ikan belida (Chitala lopis) merupakan spesies endemik perairan tawar Indonesia yang menjadi ikon kota Palembang serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan budaya. Namun, populasi ikan belida di Sumatera Selatan semakin terancarn akibat eksploitasi berlebih, degradasi habitat, praktik illegal fishing bat dari lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya pemahaman mengenai pelestarian dan budidaya…

MOTIVASI ORANG TUA GENERASI ALPHA DALAM MENGAKSES PELAYANAN PUBLIK MELALUI IN…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi orang tua Generasi Alpha dalam mengakses pelayanan publik melalui inovasi Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan Pakam Nian di Kabupaten Ogan Ilir serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi motivasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik peng…

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ONLI…

This study aims to analyze the influence of Business Licensing Service Quality and the Use of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Technology on Public Satisfaction at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Palembang City. The theory of service quality refers to Parasuraman, the theory of application usage refers to Venkatesh, and the theory of …

KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…

Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…

PENERAPAN CORETAX DARI PERSPEKTIF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DALAM MEN…

Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan berbasis digital yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Coretax dari perspektif Technology Acceptance Model (TAM) dalam mendukung reformasi administrasi perpajakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Penel…

MEKANISME PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN MINIBUS DI BADAN…

Laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi mekanisme penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk jenis kendaraan minibus di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Palembang I. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikelola secara aku…

PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …

Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…

PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HA…

Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

-

HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TEORI DAN PRAKTIK (DILENGKAPI DENGAN BEBERAP…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-239-7

Collation

xx, 392 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.06 Set h

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA P…

The policy of delineating subdistrict and urban village boundaries constitutes an important instrument for ensuring administrative order and providing legal certainty regarding the scope of authority of each level of government. This study aims to analyze the process of implementing the delineation of subdistrict and urban village boundaries in the City of Palembang. This research employs a qua…