PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA TINDAK PIDANA …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara tindak pidana ringan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Pengadilan Negeri Prabumulih dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah strategis dan sering menerima perkara tindak pidana ringan yang menuntut penyelesaian cepat. Tujuan penelitian …

PERAN PARTISIPASI PUBLIK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENG…

Masa jabatan kepala daerah yang telah berakhir sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sementara sampai terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana mek…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ADVOKAT PEL…

Skripsi ini berjudul : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Advokat Pelaku Obstruction of Justice (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst.). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sanksi pidana terhadap advokat yang terlibat dalam tindak pidana obstruction of justice dalam kasus korupsi, yang merusak integritas profesi dan sistem hukum. Penelitian …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI (STUDI PUTUSAN N…

Penjualan rokok tanpa cukai merupakan salah satu bentuk tindak pidana cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara dan menghambat efektivitas kebijakan fiskal. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Rokok Tanpa Cukai (Studi Putusan Nomor 2434/Pid.B/2020/PN Lbp dan Nomor 504/Pid.B/2021/PN Ckr)”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban…

RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYA…

Skripsi ini berjudul: RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 101/K/PID/2024). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahu…

IMPLIKASI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM TERHADAP STATUS BARANG BUKTI BERUPA INTAN HA…

ABSTRAK Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terdapat pada bahan galian B (tambang) yaitu intan, didalam dunia pertambangan terdapat juga kejahatan yang erat kaitanya dengan proses atau cara mendapatkan hasil pertambangan tersebut yang kerap menjadi suatu barang bukti dalam tindak pidana.Permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah Bagaimana hubungan antara k…

TANGGUNG GUGAT ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MEN…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi pada kasus putusan Nomor 270/PIDSUS/2023/PN.BTL Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat atas penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran paylater (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/Pidsus/2023/PN.BTL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah j…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN UNSUR “MEMPERKAYA DIRI SEND…

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam Pasal 603 KUHP Nasional tidak memiliki penafsiran yang jelas terhadap makna dari unsur tersebut. Seperti pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Plg, Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024…

Hukum Ekonomi Internasional: Interpretasi dan Implementasinya dalam Beberapa …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-653-9

Collation

xiv, 230 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

341 Hus h

Hukum Pemilu Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-671-623-6

Collation

x, 110 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.07 Ari h

LEGALITAS KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu tonggak perekonomian desa yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan pelayanan sosial. Terlepas dari itu, masih banyak BUMDes yang tidak memiliki keabsahan hukum sebagai badan usaha dan melakukan penyelewengan dengan melakukan kegiatan tanpa status berbadan hukum. Penelitian hukum ini bertujuan unt…

IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP SENGKETA PERCERAIAN BAGI PARA PIHAK

Dalam kasus perceraian, perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam menentukan penyelesaian sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak perjanjian perkawinan terhadap penyelesaian sengketa perceraian, terutama dalam aspek pembagian harta bersama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah perceraian. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalu…

PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI UANG PERKARA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGO…

Skripsi ini berjudul: Penentuan Status Barang Bukti Uang Perkara Penipuan yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem Peradilan Militer. Dalam Putusan Nomor 43-K/PM I-04/AU/IV/2024 mengenai Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan penipuan status barang buktinya dirampas untuk negara. Sedangkan, dalam KUHAP tidak menjelaskan peranan dari barang bukti apakah dike…

TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDE…

Skripsi ini akan membahas mengenai Tinjauan Pengaturan Tindak Pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai perumusan delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP Nasional 2023 jika diban…

ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA TIDAK BERGERAK YANG…

Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi pada setiap Kementerian/Lembaga yang efektif dan efisien didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya adalah Barang Milik Negara. Akan tetapi, terdapat Barang Milik Negara tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan secara optimal atau digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, sehingga b…

PENYIMPANGAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PERSEKONGKOLA…

Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui metode e-procurement. Dibalik berbagai kelebihan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui metode e-procurement, ditemukan berbagai macam bentuk praktik persekongkolan, terutama dalam proyek tender penyediaan jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dila…

PENGGANTIAN KERUGIAN DALAM PUTUSAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI …

Penelitian ini menganalisis penggantian kerugian dalam sengketa perbuatan melawan hukum terkait tanah berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt//2023/PN Sungailiat. Isu hukumnya adalah penggandaan sertipikat atas tanah milik Polana Wibowo, yang menyebabkan tanah tidak dapat digunakan selama 13 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian terpenuhi, permohona…

PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTI…

Skripsi ini dibuat dilatarbelakangi dari maraknya kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan prajurit TNI, yang berakibat pada proses pemecatan dengan tidak hormat yang dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sanksi yang diterapkan oleh Pengadilan Militer selain dari pada …

PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI REM…

Penelitian ini berjudul Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Remaja wanita dan Remaja Pria di Kota Medan. Kekerasan seksual adalah isu serius yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, permasalahan ini sering menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan, khususnya terkait dampaknya terhadap remaja, baik wanita mau…

PERSYARATAN PENGANGKATAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH

Pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebabkan kekosongan jabatan pada 2022 dan 2023 dengan total 271 jabatan kepala daerah yang kosong. Pada Pasal 201 ayat (9) menetapkan bahwa kekosongan ini diisi oleh Penjabat Kepala Daerah. Namun, pengangkatan Penjabat memunculkan berbagai masalah, seperti Penjabat Kepala Da…

IMPLIKASI YURIDIS PEMBARUAN RELAAS PANGGILAN SIDANG KONVENSIONAL MENJADI SURA…

Perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong berbagai perubahan dalam hukum termasuk dalam hukum acara perdata di Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan relaas panggilan sidang konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, serta kendala dalam penerapannya untuk mewujudkan asas peradilan cepat, …

Filsafat Hukum Pidana: KONSEP, DIMENSI, DAN APLIKASI

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-769-792-1

Collation

xiv, 308 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.001 Sun f

Dasar-Dasar Ilmu Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-266-704-4

Collation

xiv, 218 cm : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Pan d

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SYARIAH (PMHS) DALAM HUKUM ISLAM

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-514043-0-5

Collation

xvi, 154 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

297.272 Dho g

EKSISTENSI, DINAMIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH ULAYAT MA…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-51043-6-7

Collation

xx, 508 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

340.57 Mul e

HUKUM PIDANA (TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PIDANA DAN PEMIDANAAN)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 283 hlm. ; 28 cm

Series Title

-

Call Number

345 Ari h

HUKUM WARIS BW DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ii, 76 hlm. ; 28 cm

Series Title

-

Call Number

346.05 Ahm h

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI YANG MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SA…

This study aims to examine the legal liability of directors who convene a General Meeting of Shareholders without the knowledge of the shareholders in a limited liability company. The background of this research is based on the existence of practices in which the organization and decision-making of General Meeting of Shareholders are conducted without the knowledge of shareholders, thereby givi…

BUKU AJAR PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM ACARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-419-372-5

Collation

xv, 243 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Les b

Pengantar Hukum Laut Internasional

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-757-252-7

Collation

viii, 128 hlm.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

341.45 Put p