NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK TAHUN 1945:…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-8308-31-1

Collation

xxx, 692 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Nas n

SIMPOSIUM Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 229 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Sim s

PRAKTEK HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 82 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340 Sub p

PRAKTEK HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 82 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340 Sub p

PENERAPAN SYARIAT ISLAM DALAM UNDANG- UNDANG, Belajar dari Pengalaman Mesir

-

ANEKA MASALAH HUKUM TATA NEGARA R.I.

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

94 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Soe a

KLASIFIKASI PENYAKIT GINJAL KRONIS DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA MACHINE LEARNING

Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System mandates the use of diversion at every stage of the investigation, prosecution, and court proceedings. Therefore, investigators, public prosecutors, and judges handling cases involving children in conflict with the law must first pursue the Diversion process in the enforcement of juvenile criminal law. However, in practice there are sev…

IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN…

Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System mandates the use of diversion at every stage of the investigation, prosecution, and court proceedings. Therefore, investigators, public prosecutors, and judges handling cases involving children in conflict with the law must first pursue the Diversion process in the enforcement of juvenile criminal law. However, in practice there are sev…

TAFSIR DAN PENGGUNAAN FRASA “KEADAAN BAHAYA” DAN “IHWAL KEGENTINGAN MEM…

Hukum tata negara darurat merupakan suatu pengaturan khusus yang dapat menjamin fungsi negara agar tetap berjalan dengan efektif meskipun negara berada di dalam keadaan yang tidak normal. Di Indonesia pemberlakuan konsep HTN Darurat diatur melalui dua pasal dalam Konstitusi yaitu dalam Pasal 12 terkait Keadaan Bahaya dan Pasal 22 ayat (1) terkait Frasa Ihwal Kegentingan Memaksa. Secara umum tul…

PERBANDINGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA DAN…

Indonesia dan Korea Selatan menganut demokrasi konstitusional dan telah meratifikasi CEDAW, namun lembaga legislatif di kedua negara masih didominasi oleh laki-laki. Pemilu 2024 hanya menghasilkan 21,9% kursi perempuan di DPR RI dan 20% di Majelis Nasional Korea Selatan, jauh di bawah target kuota 30% yang telah diberlakukan lebih dari dua dekade. Penelitian ini mengkaji bagaimana perbedaan str…

HUKUM TATA RUANG: Teori, Kebijakan, dan Praktik dalam Pengelolaan Ruang

Edition

-

ISBN/ISSN

978-634-010-044-0

Collation

xiv, 168 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.044 Mul h

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN YA…

Mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA) often give rise to legal issues, particularly those related to marriage agreements that regulate the separation of assets. One of the issues that arises is the validity of marriage agreements made without the presence of an official translator, even though this requirement is expressly regulated in Article 43 paragraph…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARA…

The rapid development of freight forwarding services in Indonesia has led to an increase in the use of standard agreements in relationships between consumers and shipping companies, such as J&T Express and SiCepat Ekspres. The use of these standard clauses has the potential to create an imbalance in the parties' positions, particularly when limitations or exemptions from liability are included …

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERIKTIKAD BAIK PADA SEN…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beriktikad Baik Pada Sengketa Sertipikat Hak Milik Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN.Plg)”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada pembeli dalam perjanjian jual beli, terutama ketika terjadi sengketa ta…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATLET TAEKWONDO UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN K…

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atlet Taekwondo dalam mendapatkan pelayanan klub di Kabupaten Ogan Ilir, dengan fokus pada bentuk perlindungan hukum, hambatan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika atlet dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data lapangan melalui wawancara dengan atlet, pengurus klub, KONI, dan Dispora. Ha…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARK…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snj) fokus penelitian ini adalah mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika. P…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PI…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dengan Anak Sebagai Korban Konten Asusila Pada Putusan Nomor. 124/Pid.B/2022/Pn. Bit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pornografi yang melibatkan anak sebagai korban, khususnya dalam bentuk penyebaran konten asusila melalui media sosial, yang mengakibatkan ke…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dan kendala-kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah …

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI …

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Melewati Batas Waktu Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)”. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan jangka waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yakni selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP. Namun…

REFORMULASI HUKUM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN BERASASKAN PEMBERDAYAAN DENGAN …

This dissertation was motivated by the high divorce rate in Indonesia. Therefore, it is necessary to reformulate the law on mediation of divorce disputes. The normative research was supported by field data aiming to analyze the dynamics of the regulation and implementation of divorce dispute mediation in the jurisdiction of Religious Courts in Indonesia, the significance of resolving divorce di…

Kontrol Yudisial Terhadap Kekuasaan Pemerintahan Dalam Kerangka Mewujudkan Ne…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-080-432-8

Collation

xii, 174 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.06 Ram k

Hukum Penitensier di Indonesia : konsep dan perkembangannya

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-231-460-3

Collation

xii, 188 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345 Wid h

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PROSES AKUISISI PERSEROAN TE…

Akuisisi adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengambil lebih dari 50% saham suatu perseroan dengan tujuan untuk mengambil kontrol perseroan tersebut. Perbuatan akuisisi haruslah mendapatkan persertujuan dari RUPS yaitu para pemegang saham. Akan tetapi apabila akuisisi dilakukan maka hal tersebut akan dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan yang lema…

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL JUAL BELI TANPA BUKU PEMILI…

Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat modern, baik untuk keperluan pribadi seperti transportasi harian maupun untuk mendukung aktivitas bisnis. Namun, maraknya praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disebabkan oleh kehilangan dokumen, sistem pembiayaan, atau kelalaian administratif, menimbulkan per…

INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTING…

Article 66 UUJN has often been requested to the Constitutional Court to change the phrase "...with the approval of the notary honorary council" but the Constitutional Court did not grant the request with more important considerations and reasons. However, in the field, procedural errors often occur such as in Case Number 11/Pdt.G/2017/PN Mtw where notary Rudi Birowo gave testimony without prior…

LARANGAN PEMILIK HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

The nominee agreement involving Indonesian and foreign citizens has created legal uncertainty and included in the act of smuggling the law on land ownership rights in Indonesia, in addition to through nominee agreements, these foreign citizens also try to obtain land ownership rights in Indonesia by exploiting existing legal loopholes through mixed marriages. The purpose of this study was to de…

AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID) KOMISARIS TERHADAP PUTUSAN YANG DIA…

Komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate governance). Ketidakhadiran komisaris dalam pengambilan keputusan strategis dapat memengaruhi keabsahan keputusan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk …

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HARTA PUSAKA KAUM MONTI PANGULU BONSU…

Penelitian ini berfokus pada sengketa kepemilikan tanah adat Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pangian antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/PDT/2023. Konflik tersebut muncul akibat klaim sepihak, sertifikasi, dan pembangunan tanpa izin di atas tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun sesuai deng…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS PELANGGARAN INFORMED CON…

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran informed consent terhadap pasien dalam tindakan medis dokter di rumah sakit. Informed consent merupakan hak dasar pasien yang harus dipenuhi oleh tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan informed consent dalam tindakan medis serta tanggung jawab dokter dan rumah…

PENERAPAN HUKUMAN DAN PENGHARGAAN (PUNISHMENT AND REWARD) DALAM RANGKA PENING…

Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting sebagai penggerak utama mesin birokrasi. Namun masih ditemukan kesenjangan kinerja di antara ASN, termasuk tingginya jumlah ASN berkinerja buruk. Salah satu faktor penyebabnya dapat dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan ASN, seperti tercermin dalam kasus pemberhentian ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang tak sesuai prosedu…