PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN ALIH DAYA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Unilateral termination of employment (PHK) of outsourced workers highlights weaknesses in labor oversight and a lack of clarity regarding the legal liability of outsourcing companies. An analysis of the issue reveals that the dual nature of the employment relationship between the service provider and the client when unilateral termination occurs. The research question of this thesis are: (1) ho…

PENERAPAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TAH…

This research is motivated by numerous cases of violations of the rights of migrant domestic workers in Malaysia, which contradict the bilateral agreement embodied in the 2022 Memorandum of Understanding (MoU), including through recruitment practices that are outside the scope of the agreement. This research aims to analyze the implementation of this bilateral agreement as reviewed through the …

PEMBATASAN USIA DALAM REKRUTMEN TENAGA KERJA DITINJAU DARI KERANGKA PEMENUHAN…

Pembatasan Usia Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau Dari Kerangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024), dilatar belakangi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat (1) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang memberikan potensi terjadinya diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dengan pembatasan usia pada lowo…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BARISTA YANG MELEBIHI JAM KERJA

Pesatnya pertumbuhan bisnis coffee shop membuka lapangan kerja bagi barista, namun memicu permasalahan ketenagakerjaan seperti jam kerja berlebih. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi hak-hak peker…

PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PERIKANAN …

Penulis dalam penelitian ini meneliti eksploitasi dan pelanggaran hak-hak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di sektor perikanan internasional. Penulis mengangkat 3 (tiga) masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai perlindungan ABK Indonesia di kapal perikanan asing; Kedua, posisi kasus eksploitasi AB…

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA DALAM PEMENUHA…

Penelitian ini membahas penegakan hukum administrasi terhadap ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan hak waktu kerja bagi pekerja pada sektor jasa perawatan kecantikan di Kota Palembang serta pertanggungjawaban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pera…

HAK MEMBENTUK Serikat Buruh : Studi Pebandingan Hukum Indonesia, Philipina da…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7796-72-0

Collation

vi, 84 hlm.: bibl.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

344.010 1 Wij h

Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO : Analisis kebebasan Bers…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7573-19-2

Collation

xii, 260 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

344.01 Wij s

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Edition

3

ISBN/ISSN

978-979-414-975-1

Collation

xxii, 307 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

344.015 58 Kha d

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENENTUAN SYARAT PENERIMAAN P…

Skripsi ini berjudul "PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENENTUAN SYARAT PENERIMAAN PEKERJA". Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana konsekuensi hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah dan bagaimana p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN MOGOK KERJA.” Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan hukum pekerja ketika hak tersebut dijalankan, khususnya terkait dengan pemutusan …

KEDUDUKAN PEKERJA DAN LEGALITAS PERJANJIAN KERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKING) …

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pekerjaan dan legalitas perjanjian kerja jarak jauh (remote working) berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang membedakan pekerja remote working dan pekerja kantoran, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dari segi perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat pada f…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTE…

Skripsi ini bertujuan untuk mengwalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan mengalami pemutusan hubungan kerja oleh pensahaan, dengus folus pada stadi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-Phi/2015/Pa.Kpg Penelitian ini melibatkan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menggali pemahaman mendalam terkait…

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PT.SURYA ALAM PERMAI DEN…

Skripsi ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Surya Alam Permai dengan pekerja melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami proses Mediasi yang di terapkan dalam menyelesaikan konflik Hubungan Industrial serta dampaknya terhadap hubun…

PANDUAN PRAKTIS HUKUM KETENAGAKERJAAN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-065-061-2

Collation

xiv, 182 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

344.01 Pit p

HUKUM KETENAGAKERJAAN: Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan…

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-450-646-2

Collation

viii, 168 hlm. 23 cm

Series Title

-

Call Number

344.01 Rus h

JANGAN MAU DI-PHK BEGITU SAJA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-065-057-4

Collation

viii, 228 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

344.01 Mar j

Hukum Ketenagakerjaan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-076-405-7

Collation

409 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

344.01 Bam h

Segi Hukum Dana Pensiun

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3654-86-4

Collation

xii, 412 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

344 Wah s

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FORMAL YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJ…

Setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan dalam bentuk perlindungan, mengingat banyak resiko yang bisa saja dialami oleh pekerja ketika melakukan pekerjaannya. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja formal yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, dengan rumusan masalah : 1. Apakah perusahaan mempunyai kewajiban terhadap pekerja/buruh berk…

IMPLEMENTASI PASAL 88 UNDANG–UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKER…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 96 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T49851

HAK-HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MELAKUKA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 67 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48130