Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional se Dunia

Edition

-

ISBN/ISSN

347.05 Gau h

Collation

200 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Gau h

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 56 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ahm h

PENAFSIRAN EKSTENSIF PADA OBJEK PERKARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS AC…

Penelitian ini membahas tentang penafsiran ekstensif dalam konteks gugatan perwakilan kelompok (class action) berarti memperluas makna atau cakupan norma hukum yang mengatur gugatan tersebut melebihi arti harfiah atau batasan yang secara eksplisit disebut dalam aturan hukum, dengan tetap tidak menyimpang dari tujuan dan semangat hukum itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengkaji serta menge…

TUNTUTAN PROVISIONIL DAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDO…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4145-3

Collation

x, 440 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Mul t

PRAKTIK PERADILAN PERDATA: Teknis menangani perkara di pengadilan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-359-3

Collation

xi, 257 hlm .: 23 cm.

Series Title

-

Call Number

347.05 Hut p

PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA: Teori, Praktik, Teknik Mem…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-974-4

Collation

xxvi, 616 hal. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

347.598 Mul p

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERIKTIKAD BAIK PADA SEN…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beriktikad Baik Pada Sengketa Sertipikat Hak Milik Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN.Plg)”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada pembeli dalam perjanjian jual beli, terutama ketika terjadi sengketa ta…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATLET TAEKWONDO UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN K…

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak atlet Taekwondo dalam mendapatkan pelayanan klub di Kabupaten Ogan Ilir, dengan fokus pada bentuk perlindungan hukum, hambatan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika atlet dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data lapangan melalui wawancara dengan atlet, pengurus klub, KONI, dan Dispora. Ha…

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN (Analis…

Majelis Arbiter dalam putusan BANI No. 646/I/ARB/BANI/2015 menyatakan bahwa hasil mediasi antara PT Pertamina EP dan Konsorsium IA tidak sah karena mediator tidak berwenang memutus sengketa. Padahal sebelumnya antara pihak PT Pertamina EP dan Konsorsium IA terdapat kesepakatan bahwa hasil mediasi akan menjadi penyelesaian akhir yang final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…

PUTUSAN NIET ONVANKELIJK VERKLAARD DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 84 hlm.; ilus.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T1594782024

Hukum Acara Perdata Indonesia

Edition

9

ISBN/ISSN

978-979-414-529-6

Collation

xvii, hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.095 98 Muh h

POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-890-9

Collation

ix, 248 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346 Mak p

HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek

Edition

-

ISBN/ISSN

979-538-102-4

Collation

xv, 484 hal.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

347 Sut h

ANGGUNG JAWAB PROMOTOR SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATAL…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan bisnis musik bagi pelaku usaha dengan menjadi promotor konser dikarenakan banyaknya minat masyarakat terhadap pertunjukan konser musik. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha yakni pihak promotor dengan konsumen sebagai pembeli tiket konser. Hubungan yang terjadi antara kedua pihak tersebut adalah perjanjian jual beli tiket konser yang memiliki hak …

HUKUM ACARA PERADILAN: TATA USAHA NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-408-154-X

Collation

viii, 96 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Kan h

HUKUM ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-3925-04-3

Collation

xviii, 216 hlm. : ilus .; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 lub h

 PENDAMPINGAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DALAM SENGKETA GUGAT…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa gugatan ganti rugi konsumen yang diakibatkan oleh kualitas produksi mobil BMW yang tidak menjamin keamanan konsumen dan kurang intensifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk bantuan serta mekanisme pandampingan…

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK GANTI RUGI ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YAN…

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap maskapai penerbangan yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Mengenai perbuatan melanggar hukum terhadap maskapai penerbangan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang dir…

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL ATAS KULINER PEMPEK DI KOTA PALEMBANG

Pelaksanaan sertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk menjaga kehalalan Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Pempek adalah salah satu makanan khas sumatera selatan dan telah menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan warga lokal sebagai makanan ringan atau hidangan utama. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:1). Bagaimana pelaksanaan s…

PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER DAN BAYAR TUNAI DI MITRA/AGEN DA…

Shopee merupakan salah satu marketplace di Indonesia, memiliki berbagai macam metode pembayaran di dalamnya, diantaranya SPayLater dan bayar tunai di mitra/agen. SPayLater merupakan layanan pinjaman yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang yang diinginkan dan membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo secara cicilan/angsuran. Sedangkan bayar tunai di mitra/agen, kita hanya perlu memba…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN SECARA ONLINE DARI INTIMID…

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, membuat munculnya peer to peer lending atau Pinjaman Uang Secara Online. Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Secara Online Dari Intimidasi Debt Collector Jasa Pinjaman Online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif yang sumber tulisannya berdasarkan undang-undang, pera…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMILIK CRYPTOCURRENCY TERHADAP KERUGIAN INVESTOR …

Perkembangan di bidang ekonomi adalah berupa mata uang virtual yang disebut dengan Cryptocurrency. Dengan perubahan pembayaran dan investasi ke arah digital, hal ini menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapapun. Maka dengan itu banyak dari para influencer dan artis yang menciptakan jenis Aset Kripto baru dan mempromosikan Aset Kripto tersebut ke masyarakat luas untuk diperdagangkan.…

 KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM …

Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan (inbreng) dala…

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA JAMINAN DALAM PERKARA P…

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018) merupakan judul skripsi saya, dilatar belakangi oleh terjadinya penyitaan atas tanah yang mana pihak ketiga tidak ikut menjadi para pihak dalam pokok perkara, bahwa tanah yang disita merupakan miliknya yang sah, sehingga melakukan gugatan perlawanan pihak ket…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PUTUSAN NO.…

Kemajuan teknologi informasi khususnya yang terjadi pada masa ini membawa perubahan kearah yang positif namun juga dapat membawa perubahan kearah yang negatif pula, hal tersebut dibuktikan dengan timbulnya persoalan hukum baru, yaitu mengenai keamanan atas data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik. Banyaknya pihak yang mempergunakan media elektronik tersebut selaku alat komunikasi …

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI(Analisis Penetap…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya hasil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 30/Pdt.P/ 2021/Pn.Lht yang menolak permohonan perubahan nama diri pemohon atas nama Darmansyah, dengan maksud mengubah nama dalam sebuah sertifikat hak milik atas tanah Dan Nomor: 57/Pdt.P/2021/Pn.Lht yang menerima permohonan perubahan nama diri pemohon atas nama Vicxy Dilarose, dengan dali…

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS MALAPRAKTIK MEDIS OLEH DOKTER KEPADA P…

Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produk asuransi tanggung gugat untuk profesi dokter dimana seorang pelaku perbuatan melanggar hukum dapat mengalihkan tanggung jawab keperdataannya kepada perusahaan asuransi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan dokter serta implikasi produk asuransi tanggung gugat dalam tanggung jawab hukum …

PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP NOTARIS/PPAT ATAS KESALAHAN YANG DILAK…

This study aims to analyze the application of vicarious liability to notaries/land deed officials for their Employees who forge signatures without their knowledge. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results confirm that a notary in carrying out his duties and obligations must be based on the Notary Office Regulations to safeguard the interests o…

KLAUSUL PENGEMBALIAN KEUNTUNGAN TIDAK SAH (DISGORGEMENT) SEBAGAI UPAYA MEWUJU…

Investors significantly require capital market legal protection regulation since the capital market is one of the biggest pillars of capital in the development of Indonesia. To that cause, OJK facilitates the Disgorgement clause contained in OJK regulation Number 65/pojk.04/2020 to enforce the Law on Return of Unauthorized Profits against perpetrators of capital market crimes so that they do no…

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN MEDIA ONLINE ATAS PEMBERITAAN HOAX DI TINJA…

This thesis is entitled "Civil Responsibility of Online Media Companies for Hoax Reporting in View of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions". The background of this article is How to Regulate Hoax Reporting in Online Media based on Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Informati…