PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI P…

Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menjadikan SPBE sebagai prioritas pembangunan…

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBANTUAN APLIKASI CANVA PADA MAT…

Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara dalam pemenuhan kewajiban pelayanan publik bagi masyarakat masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan ASN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan hukum atau penegak hukum, tetapi cenderung dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan faktor budaya penegakan hukum. Skripsi ini memiliki permasalahan (…

PENEGAKAN HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN …

This study is entitled "LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATE NON COMPLIANCE IN THE IMPLEMENTATION OF WORKERS' SOCIAL SECURITY REGISTRATION." Indonesia is a welfare state in which the government plays an active role in various aspects of citizens' lives to ensure social welfare, including the provision of social security protection for workers. This obligation is stipulated in Article 28H paragraph…

PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA AKUNTABILIT…

Penelitian ini menganalisis pengawasan dana desa oleh inspektorat kabupaten/kota dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, pendekatan reaktif, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran serta penerapan pengawasan inspektorat dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan ke…

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PERMOHONAN…

Skripsi ini berjudul Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah atas Permohonan Badan Hukum Perdata dalam Pembangunan di Kawasan Sempadan Sungai. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik pemberian PBG kepada badan hukum perdata di kawasan sempadan sungai yang secara prinsip merupakan kawasan lindung, sehingga menimbulkan persoalan kesesuaian antara kebijakan pemeri…

KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…

Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…

PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …

Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…

PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HA…

Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

-

HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TEORI DAN PRAKTIK (DILENGKAPI DENGAN BEBERAP…

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-239-7

Collation

xx, 392 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.06 Set h

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE MELALUI PERSPEKTIF QUINTUPLE HELIX PENANGANAN …

Penanganan aktivitas tambang khususnya tambang ilegal harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan peraturan yang ada serta dukungan semua pihak (Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat) tidak cukup melainkan perlu peran Lembaga Pendidikan Tinggi dan media sangat penting dalam mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga lingkungan. Dengan memahami kompleksitas masalah ini, penelitian b…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN MOGOK KERJA.” Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan hukum pekerja ketika hak tersebut dijalankan, khususnya terkait dengan pemutusan …

URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PE…

Skripsi ini berjudul “URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”. pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengeksekusi putusan perkara peradilan tata usaha negara, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat fakta adanya putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan atas …

TINJAUAN TERHADAP KEAMANAN RUANG ANGKASA BERDASARKAN OUTER SPACE TREATY 1967

Penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer berpotensi mengancam keamanan ruang angkasa dan stabilitas global. Dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967 istilah “damai” atau frasa “tujuan damai” belum terdefinisi dengan jelas sehingga berujung pada ambiguitas yang berpotensi memunculkan penyelewengan atau penyalahgunaan ketentuan-ketentuan pada Outer Space Treaty 1967. Penelitian ini me…

PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM…

Skripsi ini berjudul Pencabutan Hak atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan oleh Swasta, dilatar belakangi oleh salah satu hak atas tanah mempunyai Fungsi sosial sebagai upaya jaminan pelaksaan Pembangunan yang merata demi kepentingan umum,namun masyarakat tidak langsung merta melepaskan tanahnya jika yang melakukan oleh pihak swasta.Rumusan Masalah ini unt…

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI STREAMER GAME ONLINE DI INDONESIA

Streamer game online merupakan perkembangan profesi yang menjanjikan dengan penghasilan yang terkategori melebihi penghasilan tidak kena pajak, sehingga penghasilan dari streamer game online ini dapat dikenakan pajak penghasilan. Faktanya belum dijadikan objek pajak penghasilan karena penghasilan dari streamer game online ini tidak terkategori sebagai objek pajak penghasilan. Berangkat dari hal…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL YANG DIAJUK…

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah pengaturan dan implementasi pengawasan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di kota Palembang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan implementasi pengawasan penerbitan KTP elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di kota P…

KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN …

Skripsi ini dibuat dengan judul “Kewajiban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur terkait Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Pertanggungjawabaan terhadap Keuangan Daerah”. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah LKPJ yang seringkali bermasalah dalam hal lewat batas waktu dalam penyampaian dan/atau penyampaiannya, penyusunan LKPJ yang hanya sebagai bentuk formalitas saja, dan for…

PENGATURAN WAJIB VAKSIN BAGI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BANTUAN SOSIAL MENURUT…

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Indonesia menyebabkan perlu ditempuh langkah-langkah penanggulangan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian vaksin kepada masyarakat dalam kaitan untuk diberikan bantuan sosial oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengenaan sanksi adminis…

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (D…

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokrasi dan keadilan pelayanan. Salah satunya pelayanan administratif di bidang administrasi kependudukan dalam jaringan (adminduk daring) yang diatur Permendagri tentang Pelayanan Adminduk Daring. Isu huku…

PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALON…

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Pilkada merupakan wujud proses demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Sistem pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun…

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Sengketa pertanahan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah terbitnya dua sertifkat dalam satu kepemilikan tanah. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa antar para pihak, maka untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut perlu diselesaikan melalui upaya hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana upaya hukum pe…

KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi manusia. pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi sedikitpun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab bagi negara. Mewujudkan pendidikan wajib belajar menja…

NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Naturalisasi merupakan transformasi status dari individu asing menjadi warga negara suatu negara sesuai dengan ketetapan yang berlaku di negara tersebut. Naturalisasi bisa terjadi dalam berbagai aspek salah satunya di bidang olahraga. Naturalisasi terbagi atas dua jenis yakni naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa, naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi dengan mengajukan permohonan…

PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA (Introduction to the Indonesian Aminis…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-420-323-8

Collation

389 hlm.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.06 Pen p

BEBERAPA CATATAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA

-

BEBERAPA CATATAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

102 hlm. : 20 cm

Series Title

342 Pur b

Call Number

342 Pur b

BEBERAPA CATATAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

102 hlm. : 20 cm

Series Title

-

Call Number

342 Pur b

POKOK-POKOK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 146 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

350.026 Mus p

Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 222 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

350.026 Pur p