Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia

Di Dalam buku ini, penulis mencoba memaparkan Undang- undang ketenagakerjaan yang baru serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku sampai saat ini dan juga peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membantu para pihak yang terkait dan masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang hukum ket…

HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL TANPA KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48368

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YAYASAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA …

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yang akan di bahas cli skripsi ini mengenai pekerja pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yaitu pada Perguruan Tinggi berstatus Swasta tepatnya pada Universitas Tridinanti dan Universitas Sja…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PENYELESAIA…

Pailit berawal dari ketidakmampuan membayar. Dimana keadaan ekonomi keuangan suatu perusahaan atau keadaan seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Ku…

PERTANGGUNGJAWABAN PT. CIPTA LESTARI SAWIT DAN PT. MITRA ANEKA REZEKI ATAS KE…

Nama Penulis bernama Ismawati yang menulis skripsi berjudul pertanggungjawaban PT. Cipta Lestari Sawit dan PT. Mitrra Aneka Rezeki Atas kecelakaan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang diatur oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003, karena dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 sering kali terjadi kecelaakaan kerja terhadap pekerja pabrik yang lalai mematuhi peraturan keselamatan kerja. Jenis pe…

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL YANG MENYEBABKA…

Penelitian ini membahas tentang Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penambangan Batubara Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre) dalam penelitian ini membahas tentang, 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penambangan Batubara Ilegal yang terjadi di Tanjung Lalang Muara Enim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Mre dan 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hak…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKER…

ABSTRAK Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Pemberian Upah Lebih Rendah dari Upah Minimum (Studi Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Pwk )” Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku terhadap pelaku tindak pidana dibidang ke…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN PENANAMAN …

Rakyat Indonesia dilindungi negara dalam beraktifitas contohnya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan penanaman modal asing. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA WANITA YANG BEKERJA LEBIH DARI 8 …

pekerja wanita adalah seorang wanita yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan pengaturan mengenai hak-hak pekerja wanita. Namun, dalam prakteknya masih saja ada perusahaan yang belum memenuhi secara menyeluruh maupun sebagian hak-hak yang sebagaimana seharusnya diterima oleh pekerja wanita. Pada …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA…

PENELITIAN DENGAN JUDUL "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA", DENGAN METODE PENELITIAN EMPIRIS, YANG DILAKUKAN DENGAN MENGKAJI SUATU PERMASALAHAN DARI ANALISIS DATA LAPANGAN SERTA ANALISIS HUKUM TERTULIS DARI BERBAGAI ASPEK, SEPERTI TEORI, LINGKUP MATERI, DAN UNDANG-UNDANG. TUJUAN D…

Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-51-2

Collation

viii, 101 hal : 21 cm

Series Title

-

Call Number

344.010 1 Bad k

Implementasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/M…

Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dari pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, pemberitahuan dalam membentuk serikat pekerja dan juga tata cara pencatatan dalam membentuk serikat pekerja/serikat buruh yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dilanjutkan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transm…