UNDANG-UNDANG RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 324 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348 Und u

STRATEGI KEMENANGAN PRABOWO-GIBRAN ANALISIS SEMIOTIKA IKLAN KARTUN EDISI “P…

Penelitian ini berjudul “Strategi Kemenangan Prabowo-Gibran Analisis Semiotika Iklan Kartun Edisi “Prabowo Gibran Memang Istimewa” (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana iklan kartun dimanfaatkan sebagai strategi kemenangan dalam komunikasi politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penelitian menggun…

SISTEM-SISTEM PEMILIHAN UMUM : Suatu Himpunan Pemikiran

Edition

1

ISBN/ISSN

979-8972-07-4

Collation

ix, 185 hlm. : ilus.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

324.607 Sis s

HUKUM PEMILU DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7995-04-8

Collation

xvi, 236 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.07 Gaf h

Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-841-3

Collation

xiv, 318 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

324 San p

ASN ??!! Netralitas ASN dalam Pemilu

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-023-663-1

Collation

x, 147 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

324.6 Sar A

Hukum Pemilu Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-671-623-6

Collation

x, 110 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.07 Ari h

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Pasca Reformasi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-422-047-1

Collation

xxii, 292 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

324.959 8 Hud p

IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILU

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 60 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48015

KEWENANGAN QUASI PERADILAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MENUJU PERADILA…

Indonesia melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024, di mana pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-undang ini memberikan kewenangan secara atribusi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan kewenangan ajudikasi dalam bentuk quasi peradilan terkait sengketa pelanggaran administrasi pemilu dan se…

KEBIJAKAN KRIMINAL TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN PERUMUSAN PASAL 523 AYAT …

Pelanggaran menjelang pemilu yang dilakukan oleh aktor non formal dalam memobilisasi massa menjadi mekanisme yang menarik untuk diperbincangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan kebijakan kriminal terhadap pelanggaran pidana pemilu dalam Pasal 523 ayat 1 dan Pasal 523 ayat 2, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kriminal dalam pelaksanaan Pasal 523 ayat 1 dan 2 ser…

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009 TERKAIT …

Sistem noken telah menjadi bagian integral dalam pelaksanaan pemilu di beberapa wilayah Papua, namun implementasinya menimbulkan pertentangan dengan prinsip pemilu demokratis, terutama terkait kerahasiaan suara. Penelitian ini menganalisis legitimasi sistem noken dan upaya KPU dalam menjamin prinsip kerahasiaan pilihan pemilih pada Pemilu 2024. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitia…

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA…

This research aims to determine the strategy of the Pagar Alam City KPU in increasing public participation in general elections. The type of research used is qualitative descriptive research using Chandler's strategy theory, namely goal and long-term formation, action selection, and resource allocation. The data collection method used is the direct interview method. The research results show th…

ANALISIS OPINI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2024 MENGGUNAKAN…

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang digemari oleh masyarakat Indonesia untuk berbagi informasi tentang perkembangan yang terjadi salah satunya ketika pemilihan umum 2024. Tingginya sebaran komentar-komentar yang berisi polaritas dan polarisasi antara kelompok pendukung kandidat atau partai yang berbeda menjadikannya sebagai objek penelitian yang akan dianalisis menggunakan…

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTIS…

This research discusses the Strategy of the Palembang City General ElectionCommission in Efforts to Increuse Public Participation in the 2019 LegislativeGeneral Election. The background to this research is that there are still people whodid not participate in the 2019 election. The aim of this research is to find out thestrategy of the Palembang City general election commission in Efforts to in…

PELAKSANAAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEM…

This study discusses the Implementation of the General Election Commission's Strategy in Increasing Novice Voter Participation (Analysis Ahead of the 2024 Concurrent Elections in North Musi Rawas Regency). The background of this research problem is that the voter education program for the beginner group in North Musi Rawas Regency was not carried out massively. During the election stage since J…

KAMUS PEMILU POPULER: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-262-084-6

Collation

xxvi, 770 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

324.603 Ser k

STUDI PENGATURAN PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DE…

This thesis is entitled "Study of Setting Requirements for Candidates for Regional Heads Former Corruption Convicts with Former Narcotics Convicts Based on General Election Commission Decree Number: 394 / Pl.02-2-Kpt / Kpu / Viii / 2020". This writing is motivated by the occurrence of disparities for regional head candidates who are former convicts in narcotics cases, the KPU decision Number 39…

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

165 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

324.6 Und u

MENEGAKKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-769-595-8

Collation

xiv, 204 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

172 Ass m

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggo…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xix, 78 hlm. ; 18 cm

Series Title

-

Call Number

324.6 Pan p

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILI…

The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Ogan Ilir Regency in the matter of the supervision of the 2020 regional head election (Pilkada) campaign stages have several issues, their only reference to Circular Letter No. 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019; the disqualification of the 2020 Pilkada candidate pain in Ogan Ilir Regency; and the issuance of Constitutional Court Decision Number 48…

Peraturan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 63 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

348 Per p

DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7995-05-5

Collation

x, 228 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

320 Jan d

Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7948-15-0

Collation

xii.; 295 hal.; ill.; 19 cm

Series Title

-

Call Number

347 Mul p

PEMILU PERSELISIHAN HASIL PEMILU dan DEMOKRASI: MEMBANGUN PEMILU LEGISLATIF, …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-17091-6-0

Collation

xii, 136 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

324.6 Fad p

UNDANG-UNDANG PEMILU 2008 (UU No. 10 Tahun 2008)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-049-3

Collation

viii, 426 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Und u

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019

Pengaturan mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden merupakan Open Legal Policy, hal tersebut membuat Mahkamah Konsititusi tidak dapat mengubah nominal ambang batas karena hanya boleh dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang. Politik hukum ambang batas tersebut adalah untuk melakukan pengutan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. P…

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 …

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tetap dilaksanakan ditengah lonjakan kasus akibat Covid-19, hal ini membahayakan bagi para pemilih karena resiko penularan yang sangat tinggi akibat terciptanya kerumunan pada saat berada pada tempat pemilihan suara (TPS). Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1.) Bagaimana perlindungan hak kesehatan bagi pemilih pada pelaksa…

TINDAK PIDANA PEMILU (SUATU STUDI TEORETIS TERHADAP PENEGAKANNYA)

Di dalam dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk di Indonesia menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab negara dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berd…