LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NO.1-49

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

Lxvi, 1322 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Lem l

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG TAHUN 1993

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 144 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Lem l

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NO.3387-3400

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xv, 163 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Tam t

INDEKS TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PERSEROAN-PERSEROAN TERBATA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvi, 359 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Ind i

HIMPUNAN PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 610 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Him h

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN:1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-21-1609-0

Collation

xxxii, 274 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Ind i

DASAR-DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6716-02-1

Collation

xii, 128 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

320.509 598 Fau d

HIMPUNAN PERATURAN PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

490 hlm.; tab.; 22 cm.

Series Title

-

Call Number

348.598 Him h

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN P…

Civil Servant have binding rules and listed in Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil Servant Discipline. Civil servants who do not comply with restrictions in accordance with the provisions, such as arriving or arriving late, are a form of violation of discipline. The purpose of this research is to find out how the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 Con…

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NO.1 - 131

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxx, 1925 hlm.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Lem l

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR: STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 310 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

348.02 Pen p

KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT KETENTUAN PASAL 29 PERATURAN DA…

This thesis is entitled "Authority of Waste Management Institutions According to the Provisions of Article 29 of Palembang City Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Management of Household Waste and Similar Household Waste". The problems in this paper are: 1). What is the authority of Waste Management Institutions according to Regional Regulation Number 3 of 2015 with Amendments to R…

RESISTENSI PEGAWAI ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTAN…

In the government area of Ogan Ilir Regency, the policy of providing additional employee income is regulated in Regent Regulation Number 25 of 2022. However, when the regulation was implemented, it resulted in bad views and complaints by employees. The deductions contained in the regulation are considered to have a significant impact on welfare (one of the objectives of providing additional emp…

EFEKTIVITAS KEGIATAN GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMAAH DI KECAMATAN KERTAPATI KO…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2019. Efektivitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Pada Tahun 2019 sudah memnuhi tujuan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang gerakan sholat subuh berjamaa serta konsisten dalam pelaksanaanny…

PENGATURAN PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK Hakim konstitusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya haruslah independent dan imparsial, namun kebebasan dan kemandirian haruslah diikat pula dengan tanggung jawab dan akuntabilitas sehingga dalam pelaksanannya dibatasi pula oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim, konsekuensinya perlu adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya…

KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 …

This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary causes many different interpretations, and the article imposes a penalty on Notaries by terminating them dishonorably if they have been declared bankrupt by.…

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MA…

Penelitian ini Berjudul : “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”. Dilatar Belakangi oleh maraknya perbuatan aksiat yang dilakukan remaja akhir-akhir ini khususnya remaja di Kota Palembang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam menegakkan PP Nomor 13 tahun 2002 yang berisi tentang Pemberantasan Mak…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI PAR…

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang sering dijumpai di banyak tempat salah satunya di mall, Sering kali tiap-tiap tahun khususnya di area parkir, selalu terdapat kehilangan kendaraan, maka dari itu penyedia jasa parkir selalu memberika…

BESTUURSDWANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

Menurut data lapangan dari kasus pembongkaran bangunan liar yang tidak memiliki izin di Kota Palembang, terdapat 117 bangunan yang akan dibongkar dalam satu kecamatan secara bertahap. Setidaknya ada 8 kasus pembongkaran yang dilakukan selama 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus pelanggaran terutama dalam kaitannya legalitas perizinan mendirikan bangunan yang di…

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI(Putusan Nomo…

Skripsi ini berjudul: Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019). Disparitas Putusan Pidana merupakan penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama atau yang sifat berbahayanya bisa diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)”. Pada Umumnya seseorang melakukan kejahatan didasarkan pada kesengajaan, akan tetapi perbuatan tidak disengaja atau kealpaan yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan kematian orang lain sehingga perbuatan t…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLE…

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky)”. Hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai asas kebebasan dimana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dalam pertimbangan hakimnya harus memiliki landasan filosofis da…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL…

Skripsi ini berjudul RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag). Maraknya kejahatan ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi belakangan ini terkhusus Ilegal Akses dan Pencucian Uang pada Bank BRI Rumusan masalahnya berupa Ratio Decedendi Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2021…

HARMONISASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (KAJIAN PEMBENTUKAN PERATUR…

Skripsi ini berjudul Harmonisasi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Kajian Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tindakan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan proses harmonisasi materi muatan rancangan peraturan daerah bersama intansi vertikal (Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEK…

Skripsi berjudul “RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Blk dan Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN.Ckr)” yang rumusan masalahnya yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif di Indonesia dan ratio decidendi Hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak …

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

15 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Per p

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

22 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Per p

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

33 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Per p

PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDAN…

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan Pembentukan Kabinet dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjadi sebuah …

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

32 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

348.598 Per p