RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST DALAM MENE…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…

IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…

IMPLEMENTASI FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PER…

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus pada Pasal 30B menandai dimulainya paradigma penegakan hukum secara proaktif-preventif oleh kejaksaan melalui bidang intelijen kejaksaan sebagai “indera adhyaksa”. Skripsi ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana implementasi fungsi intelijen kejaksaan dalam OTT Tindak Pidana Korupsi da…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KLA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Klaim Asuransi.” Prinsip Ex-gratia merupakan praktik kebiasaan dalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang diberikan atas kebijakan direksi perusahaan yang tidak bersumber dari kewajiban kontraktual dan keberlakuannya tidak memiliki landasan yuridis. Dalam penerapannya, prinsip Ex-gratia …

Pertanggungjawaban PIDANA KORPORASI Pada Tindak Pidana KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-1186-64-0

Collation

viii, 238 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 Sja p

ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ADMINISTRASI DAN TIND…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-414-211-0

Collation

vii, 176 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.01 Nir a

PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bahwa jaksa merupakan koordinator dan mengendalikan proses penyidikan tindak pidana korupsi bersama-sama Kepolisian dan KPK serta instansi lain yang terkait secara langsung. Selain itu, pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, jaksa juga berperan memeriksa laporan baik dalam bentuk pengaduan maupun berita yang ada dari media massa, mengkerucutkan karakteristik perkara korupsi yang tim…

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 60 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T556882008

KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 65 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T565212008

PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA…

-

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 106 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T55646

KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG …

-

FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54635

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 46 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53573

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 52 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53584

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 65 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53775

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 69 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54360

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG UNDANG NO. 28 TAH…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 78 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T53297

PEMBEBANAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PADA TIN…

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemidanaan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tunggal dan pelaku yang terlibat secara bersama-sama (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI …

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…

Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…

IMPLEMENTASI PENERAPAN TEORI PENYERTAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya seseorang atau lebih baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing - masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Pada prinsipnya yang dapat dipidana karena perbuatan tindak pidana kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dan mereka mengaju…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

ANALISIS PUTUSAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAK…

Konsep peradilan in absentia mengacu pada situasi di mana Terdakwa telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dari itu pengadilan dapat melakukan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang merupakan putusan in absentia terhadap perkara tindak pidana korupsi…

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WHISTLEBLOW…

Whistleblower is synonymous with a person who reveals irregularities in an organization, both related to violations of ethical values and acts of corruption. The objectives of this study: (1) Review and analyze the existing conditions of legal protection arrangements for ASN as a whistleblower against perpetrators of corruption. (2) Review and analyze the legal protection for ASN in eradicating…

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS SUAP …

Skripsi ini berjudul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penetapan Kasus Suap Terhadap Anggota Militer Aktif. Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai kewenangan KPK dalam penetapan tersangka kasus suap terhadap anggota militer aktif. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersan…

PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAW…

Penulisan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022)” ini dilatarbelakangi oleh persoalan penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan …

ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELA…

ABSTRAK Skripsi Berjudul: ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 430K/PID.SUS/2018 Permasalahan pada skripsi ini adanya praktik korupsi dalam pengadaan proyek KTP Elektronik (E-KTP) yang dilakukan oleh Terdakwa Irman dan Sugiharto yang memiliki status sebagai Justice Collaborator yang diaminkan ole…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA MEN…

Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana atau Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian untuk Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaturan Hukum pidana mengenai tindak pi…