PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN …

Penelitian ini mengangkat kasus PHK sepihak yang dialami oleh ABK PT. Pertamina (Persero) tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini, PHK dilakukan tanpa prosedur yang sah, sehingga memicu ketidakpastian hukum dan berdampak pada kesejahteraan ABK. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas untu…

GANTI RUGI IMMATERIAL DALAM GUGATAN ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN

Flight delays in Indonesia still often occur, although there are regulations that require air transport enterpreneur/airlines to provide compensation, in fact this has not been realized. Efforts made by air transport service users to fight for their rights to receive material and immaterial compensation are by filing a lawsuit in court. The purpose of this study was to determine and analyze the…

Buku Ajar Praktik Kemahiran Hukum Acara Perdata

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-419-372-5

Collation

xv, 243 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.05 Les b

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI…

Salah satu yang menjadi problematika dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah rendahnya tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Mediasi. Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah penumpukan perkara, sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Lemahnya sistem pel…

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN ATAS MEREK DI KEMENTERIAN HUKUM BERDASAR…

Skripsi ini menganalisis prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid. Perlindungan merek ditingkat International menjadi kebutuhan penting bagi pemilik merek di Indoensia. Untuk itu, Indonesia mengaksesi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017, yang pelaksanaannya berada dibawah Kementerian Hukum oleh Direktora…

ANALISIS STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER …

Private Military Company (PMC) merupakan sebuah perusahaan komersial yang menyediakan jasa logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta jasa keamanan. Jasa PMC umumnya digunakan sebagai pendukung bagi operasi resmi suatu angkatan bersenjata. Penggunaan PMC atau perusahaan militer swasta, semakin meningkat, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan operasi keamanan di negara-negara yang st…

ANALISIS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DALAM PERSPEKTIF…

Skripsi ini berjudul “Analisis Kejahatan Perang Dalam Konflik Israel Dan Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme”. Konflik bersenjata internasional sering kali muncul ketika negosiasi diplomatik antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata saat ini telah diatur dalam hukum humaniter. Oleh karena itu, hukum humaniter berupaya memberikan pedoman yang memungkinkan terja…

DAMPAK SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP TERHADAP DEMOK…

Penelitian ini membahas dampak sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup terhadap demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perbedaan pandangan serta dinamika politik yang muncul seiring penerapan dua sistem tersebut dalam sejarah pemilu Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam me…

STATUS REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DISKUALIFIKA…

Skripsi ini berjudul Status rekomendasi badan pengawas pemilihan umum dalam penetapan diskualifikasi calon kepala daerah oleh komisi pemilihan umum daerah, dilatar belakangi oleh masalah yang timbul karena adanya ketimpangan antara Das Sollen dan Das Sein terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Karena ada aturan dalam undang undang yang mengatur tetapi sifatnya rekomendasi. Kajian ini menemukan bah…

INOVASI PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN D…

Pelayanan publik merupakan merupakan segala bentuk kegiatan jasa pelayanan, berupa barang publik serta jasa publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah, dinamika pelayanan publik terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan zaman. Berdasarkan Pasal 386 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk dapat berinovasi d…

PENETAPAN HUTAN MANGROVE SEBAGAI HUTAN LINDUNG DALAM RANGKA PENGELOLAAN LINGK…

Kerusakan hutan mangrove dalam beberapa periode belakang meningkat secara drastis. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk tambak, permukiman, dan industri, tetapi juga diperparah oleh minimnya kesadaran pemerintah akan pentingnya hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan hutan mangrove sebagai hutan lindung dalam ra…

PENGARUH RETURN ON INVESTMENT (ROI), INTENSITAS ASET, DAN TINGKAT UTANG PERUS…

This study aims to analyze the influence of Return on Investment (ROI), asset intensity, and debt level on the effective tax rate (ETR), as well as to examine the moderating role of company size. The research object comprises financial sector companies in the banking sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019–2023 period. The data used are secondary data in the form …

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB DALAM RAMBU HIM…

Meningkatnya penggunaan fasilitas parkir berbayar di ruang publik, diiringi dengan pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir membebaskan diri dari kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Klausula ini kerap dicantumkan dalam bentuk rambu himbauan yang menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perl…

PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas dan keamanan penggunaan QR Code dalam Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia, khususnya dalam konteks peran Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sist…

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH A…

Skripsi ini berjudul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERAHADAP PARA PIHAK”. latar belakang para pihak yang akan bercerai wajib menempuh mediasi terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami karakteristik dan akibat hukum dalam mediasi putusan percerian. Penelitian dilakukan secara yuridis normatife melalui penelitian yang dilakukan denga…

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGUASAAN HARTA BENDA MILIK SUAMI YANG DILAKU…

Skripsi yang berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penguasaan Harta Benda Milik Suami yang Dilakukan oleh Istri Sirri dalam Status Hubungan Kohabitasi (Studi Putusan Kasasi Nomor 4489 K/Pdt/2022)”, dilatar belakangi oleh banyaknya praktik perkawinan tidak tercatat atau perkawinan sirri yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan syarat sah perkawinan yang diat…

PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALON…

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Pilkada merupakan wujud proses demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Sistem pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun…

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Sengketa pertanahan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah terbitnya dua sertifkat dalam satu kepemilikan tanah. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa antar para pihak, maka untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut perlu diselesaikan melalui upaya hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana upaya hukum pe…

KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KELUARGA DIPLOMAT …

This research aims to examine the effect of corporate governance, leverage, liquidity and profitability on tax aggressiveness in IDX30 companies listed on the IDX in 2019-2022. The samples selected using purposive sampling technique were 60 samples, and there were 21 outlier data so that the total sample in this study was 39 samples. The research results show that corporate governance, leverage…

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANT…

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi PS ini yaitu bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang timbul atas wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Musi a Indsh Palembang pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.G/2022/PN.PIg dan apakah putusan tersebut telah memenuhi ketentuan P sesuai perjanjian fidusia yang dibuat oleh PT. M…

IMPLIKASI YURIDIS PEMBARUAN RELAAS PANGGILAN SIDANG KONVENSIONAL MENJADI SURA…

Perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong berbagai perubahan dalam hukum termasuk dalam hukum acara perdata di Indonesia. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan relaas panggilan sidang konvensional menjadi surat tercatat melalui PT Pos Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, serta kendala dalam penerapannya untuk mewujudkan asas peradilan cepat, …