INOVASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYA…

Sertipikat tanah elektronik merupakan inovasi pelayanan publik di bidang administrasi pertanahan sebagai bentuk digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia. Dalam penerapan sertipikat tanah elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Melalui sistem elektronik pengelolaan data pertanahan dapat dil…

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 67 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48165

ANALISIS KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN HUK…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 83 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T47895

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MAFIA TANAH DALAM TINDAK P…

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah”. Mafia tanah dalam melaksanakan aksinya dengan sangat halus dan tersusun secara rapi, dimulai dari Notaris PPAT yang secara tidak bertanggungjawab ikut serta dalam membantu pelaku mafia tanah membuat segala akta yang dibutuhkan serta mengesahkan dokumen-dok…

CARA MENDAPATKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 54 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

333.3 Har c

TATA CARA MENGURUS SERTIFIKA TANAH

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1043-367-1

Collation

vi, 130 hlm. ; 19 cm

Series Title

-

Call Number

346.044 San t

SERTIFIKAT TANAH DAN ORANG MISKIN; Pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung Ra…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8829-02-1

Collation

xx, 190 hlm. ; 24 cm

Series Title

346.048 Soe s

Call Number

346.048 Soe s

Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda,…

-

PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKASI TANAH OLEH KANTOR ATR/BPN KOTA PALEMBANG SEBA…

Pelayanan pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor ATR/BPN kota Palembang sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan oleh penyelenggara bagi masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan pendaftaran tanah dikhawatirkan akan menimbulkan timpang tindih kepemilikkan hak atas tanah. Permasalahan dalam p…

FUNGSI LEMBAGA DALUWARSA DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH ( STUDI KASUS PUTU…

Perkembangan hukum tanah di Indonesia mengenal adanya Lembaga Rechtverwerking dalam memberikan kepastian hukum hak milik atas tanah. Dalam Putusan Mahmakah Agung Nomor : 2976 K/Pdt/2015 adanya gugatan kepemilikan atas tanah yang telah melewati masa waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normative yaitu penelitian kep…

TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP SERTIFIKAT HA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 90 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48102

Kualitas pelayanan pembuatan sertifikat tanah pada kantor Pertanahan kabupate…

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam dan mendeskripsikan secara spesifik tentang kualitas pelayanan pembuatan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan data pada kantor pertanahan Banyuasin, dapat menunjukan bagaimana kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Banyuasin agar tercipta pelayanan prima. Metode yang digunakan pada…