Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insol…
Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Developer dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No. 91/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Niaga No.66/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)” ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus yang terjadi dalam transaksi jual beli rumah susun khususnya apartemen dengan …
Skripsi yang berjudul Efektivitas penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem E-court di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB dilatarbelakangi oleh keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Permasalahan yang dibahas adalah: 1.…
Tanggung jawab hukum dokter kepada pasien tidak terlepas dari sebuah tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien. Tindakan dokter dapat dipersalahkan ketika adanya kelalaian atau kesalahan berupa perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi. Tanggung jawab hukum yang pasif oleh dokter mengindikasikan bahwa adanya penerapan hukum yang tidak tegas dan menurunkan harkat dan martabat seseorang s…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gugatan hubungan keperdataan anak zina dan ayah biologis di Pengadilan Negeri Tangerang yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penggunaan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum gugatan hubungan keperdataa…
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kewenangan administratif dan kewenangan penyidikan. Adanya unsur memaksa pada kewenangan administratif menjadikan kewenangan tersebut seringkali diajukan sebagai objek Praperadilan. Pada putusannya, ada hakim yang mengabulkan pengajuan tersebut dan ada yang menolak. Adanya disparitas putusan hakim terhadap kewenangan tersebut sebagai objek Prape…
Skripsi ini berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa apabila kreditor mengalami wanprestasi dalam perjanjian Jaminan Fidusia dan objek Jaminan Fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan …