KUHAP dan KUHP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-79-9

Collation

x, 392 hlm 20 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k

Naskah Amandemen Lengkap UUD 1945

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-341-142-2

Collation

346 hlm. : ilus. ; 18 cm

Series Title

-

Call Number

342.03 Nas n

RESISTENSI PEGAWAI ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTAN…

In the government area of Ogan Ilir Regency, the policy of providing additional employee income is regulated in Regent Regulation Number 25 of 2022. However, when the regulation was implemented, it resulted in bad views and complaints by employees. The deductions contained in the regulation are considered to have a significant impact on welfare (one of the objectives of providing additional emp…

EFEKTIVITAS KEGIATAN GERAKAN SHOLAT SUBUH BERJAMAAH DI KECAMATAN KERTAPATI KO…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2019. Efektivitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Pada Tahun 2019 sudah memnuhi tujuan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang gerakan sholat subuh berjamaa serta konsisten dalam pelaksanaanny…

KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 …

This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary causes many different interpretations, and the article imposes a penalty on Notaries by terminating them dishonorably if they have been declared bankrupt by.…

UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MA…

Penelitian ini Berjudul : “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”. Dilatar Belakangi oleh maraknya perbuatan aksiat yang dilakukan remaja akhir-akhir ini khususnya remaja di Kota Palembang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam menegakkan PP Nomor 13 tahun 2002 yang berisi tentang Pemberantasan Mak…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI PAR…

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang sering dijumpai di banyak tempat salah satunya di mall, Sering kali tiap-tiap tahun khususnya di area parkir, selalu terdapat kehilangan kendaraan, maka dari itu penyedia jasa parkir selalu memberika…

BESTUURSDWANG TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG

Menurut data lapangan dari kasus pembongkaran bangunan liar yang tidak memiliki izin di Kota Palembang, terdapat 117 bangunan yang akan dibongkar dalam satu kecamatan secara bertahap. Setidaknya ada 8 kasus pembongkaran yang dilakukan selama 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus pelanggaran terutama dalam kaitannya legalitas perizinan mendirikan bangunan yang di…

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI(Putusan Nomo…

Skripsi ini berjudul: Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019). Disparitas Putusan Pidana merupakan penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama atau yang sifat berbahayanya bisa diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)”. Pada Umumnya seseorang melakukan kejahatan didasarkan pada kesengajaan, akan tetapi perbuatan tidak disengaja atau kealpaan yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan kematian orang lain sehingga perbuatan t…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLE…

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky)”. Hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai asas kebebasan dimana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dalam pertimbangan hakimnya harus memiliki landasan filosofis da…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL…

Skripsi ini berjudul RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag). Maraknya kejahatan ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi belakangan ini terkhusus Ilegal Akses dan Pencucian Uang pada Bank BRI Rumusan masalahnya berupa Ratio Decedendi Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2021…

PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDAN…

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan Pembentukan Kabinet dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjadi sebuah …

BANK TANAH SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH DALAM RANGKA EKONOMI BER…

Tesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya kebijakan pertanahan dinamakan bank tanah yang memiliki kewenangan untuk melakukan akuisisi terhadap tanah terlantar atau bermasalah dimana tanah ini belum dikembangka…

PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH K…

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 2. Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 3. Bagaimana mengatasi kendal…

HIMPUNAN Peraturan Peraturan DAN Perundang- Undangan REPUBLIK INDONESIA

-

KUHAP dan KUHP; Dilengkapi dengan : UU RI No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan …

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8061-79-9

Collation

x, 392 hlm 20 cm.

Series Title

-

Call Number

345.05 Red k

PERPRES No.36 Th. 2005 : PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK K…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-11-8

Collation

viii, 97 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348.02 Red p

UNDANG - UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA dengan PERATURAN PELAKSANAANNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

.

Collation

92 hlm. : 24 cm

Series Title

-

Call Number

346.01 Und u

Hukum PAJAK

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-394-4

Collation

x, 372 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.04 Sut h

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN LENGKAP

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-59-2

Collation

xi, 270 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348.02 Red u

HAK TANGGUNGAN ASAS- ASAS, KETENTUAN- KETENTUAN POKOK DAN MASALAH YANG DI HAD…

-

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 372 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

348.598 PER p

TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS OLEH MASKAPAI P…

Skripsi ini berjudul “Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan”. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan fasilitas penerbangan kepada penumpang penyandang disabilitas oleh maskapai penerbangan menurut perundang-undangan Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pi…