TINDAK PIDANA KORUPSI, EDISI KEDUA

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-037-0

Collation

xii, 178 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Har t

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UNDANG- UNDANG NO.3 Tahun …

-

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STRATEGI DAN OPTIMALISASI)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-656-3

Collation

viii, 174 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Wal p

DISKRESI PEJABAT PUBLIK DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-98478-5-7

Collation

xi, 242 hlm. : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 23 Pat d

PEMIKIRAN ROMLI ATMASASMITA: Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-422-049-5

Collation

x, 342 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.01 Wid p

RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST DALAM MENE…

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…

IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…

IMPLEMENTASI FUNGSI INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN PADA PER…

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terkhusus pada Pasal 30B menandai dimulainya paradigma penegakan hukum secara proaktif-preventif oleh kejaksaan melalui bidang intelijen kejaksaan sebagai “indera adhyaksa”. Skripsi ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana implementasi fungsi intelijen kejaksaan dalam OTT Tindak Pidana Korupsi da…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KLA…

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Klaim Asuransi.” Prinsip Ex-gratia merupakan praktik kebiasaan dalam penyelesaian perselisihan klaim asuransi yang diberikan atas kebijakan direksi perusahaan yang tidak bersumber dari kewajiban kontraktual dan keberlakuannya tidak memiliki landasan yuridis. Dalam penerapannya, prinsip Ex-gratia …

Pertanggungjawaban PIDANA KORPORASI Pada Tindak Pidana KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-1186-64-0

Collation

viii, 238 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 Sja p

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 60 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T556882008

KEBIJAKAN KRIMINAL SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM UPAYA PEMB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 65 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T565212008

KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG …

-

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54635

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 46 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53573

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 65 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53775

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG UNDANG NO. 28 TAH…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 78 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T53297

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…

Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…

Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk). Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kesaksian yang diberikan oleh Justice Collaborator yang berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dalam …

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi dan terorganisir. Justice collaborator adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir seperti jaringan mafia. Berdasarkan hal tersebut Justice Collaborator memiliki peran…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Purnawirawan Tentara …

PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.…

PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) KEPADA JUSTICE COLLABOLATOR DALAM TINDAK PIDAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul yaitu Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Isu hukum yang diangkat ialah mengenai Justice Collabolator yang mulai marak dibahas setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Justice Collabolator memiliki peran dalam membantu penegak hukum dalam mengun…

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT MODAL KERJA PADA PEKERJA…

Penulis dalam penulisan skripsi ini membuat abstrak dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Modal Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi Fiktif (Studi Putusan No. 2822 K/Pid.Sus/2021), Pada kasus ini telah terjadi tindak pidana korupsi kredir modal kerja dengan menggunakan dokumen fiktif sehingga cairnya dana kredit modal kerja dapat cair ke tangan pihak yang salah. Penulis m…

PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TI…

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan disk…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA BEBAS PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTI…

Skripsi ini berjudul “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction Of Justice Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Ma Nomor 78 Pk/Pid.Sus/2021).” Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu, Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara bebas pelaku obstruction of justice pada tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 78 PK/Pid.Sus/2021, serta Keterliba…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (…

ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) dalam kasus ini dapat dilihat tindak pidana korupsi yang bermula dari kebijakan Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daera…

POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR…

Skripsi-ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimann Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana mekanisme recruitment petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bagaimana potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di …

 PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UA…

Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam predicate crime pencucian uang. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam putusan ini terdakwa didakwa Pasal 12 huruf a, 12 huruf i, dan Pasal 12 B UU No. …