PIH PENGANTAR ILMU HUKUM: Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 159 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

340 Sya p

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK BLACK CAMPAIGN DALAM PROMOS…

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya praktik black campaign pada promosi produk skincare yang merugikan konsumen melalui manipulasi informasi, sebagaimana terjadi dalam kasus White Inc pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA APLIKASI DANA ATAS HILANGNYA SALDO TANPA ADA…

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mendorong penggunaan dompet digital sebagai instrumen utama dalam sistem pembayaran non-tunai. Salah satu aplikasi dompet digital yang banyak digunakan masyarakat adalah DANA. Meskipun menawarkan kemxudahan dan efisiensi transaksi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait hilangnya saldo pengguna tanpa adanya t…

PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) DALAM SENGKETA …

Penelitian ini menganalisis tentang sengketa penguasaan tanah tanpa hak merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang masih dominan terjadi di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya laporan permasalahan pertanahan setiap tahun. Salah satu persoalan krusial dalam penyelesaiannya adalah putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O), yaitu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akiba…

ARGUMENTASI HUKUM

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-420-593-1

Collation

ii, 101 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.76 Had a

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DENGAN GANGGUAN JIWA PSIKOTIK NON OR…

Skripsi ini berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku dengan Gangguan Jiwa Psikotik Non Organik dalam Tindak Pidana Pembakaran dan Pengerusakan Barang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penjatuhan sanksi pidana terhadap dua terdakwa yang memiliki kondisi gangguan kejiwaan yang sama yaitu psikotik non organik dan tindak pidana yang sama yaitu pembakaran, namun hakim menjatuhkan sanksi…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN KO…

ber Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan instrumen jaminan kebendaan yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi syarat tertentu dan memperhatikan asas due process of law. Penelitian ini…

PENAFSIRAN EKSTENSIF PADA OBJEK PERKARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS AC…

Penelitian ini membahas tentang penafsiran ekstensif dalam konteks gugatan perwakilan kelompok (class action) berarti memperluas makna atau cakupan norma hukum yang mengatur gugatan tersebut melebihi arti harfiah atau batasan yang secara eksplisit disebut dalam aturan hukum, dengan tetap tidak menyimpang dari tujuan dan semangat hukum itu sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengkaji serta menge…

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN SOFTWARE EDITING ILEGAL OLEH GRAPHIC DESIGNER DAL…

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan program komputer, termasuk software desain grafis, dalam berbagai bidang kreatif. Namun, kemudahan akses tersebut juga diikuti dengan maraknya penggunaan software editing ilegal oleh graphic designer, yang berpotensi merugikan pencipta atau pemegang hak cipta program komputer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk per…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERD…

Pertimbangan hakim merupakan alasan yuridis dan non yuridis yang membangun dasar keyakinan dalam memutus suatu perkara. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara secara bebas dan merdeka dari intervensi eksternal, sehingga penilaian bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada surat dakwaan serta fakta h…

STATUS BARANG BUKTI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERDAK…

Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…

HUBUNGAN KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADA…

Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Kewenangan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Musiman di Sektor Perkebunan. Pekerja musiman pada sektor perkebunan sering menghadapi pelanggaran hak, khususnya terkait pemenuhan upah minimum. Hal ini disebabkan oleh status kerja yang tidak tetap serta lemahnya pelaksanaan pengawasan. Meskipun hak atas upah telah dijamin dalam UUD 1945 da…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL MELALUI MEKANISME DISGORGEME…

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Namun, berbagai pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penggelapan dana telah merugikan investor dan menggerus kepercayaan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Jiwasraya. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda…

POTENSI LEGALISASI GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDING…

ABSTRAK Karya tulis ini berjudul “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis di Indonesia (Studi Perbandingannya Dari Negara Jerman dan Negara Thailand)’’. Penelitian ini membahas mengenai ganja yang sebenarnya memiliki manfaat untuk kebutuhan medis, namun penggunaannya masih dilarang secara legal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pen…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMEGANG PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATA…

ABSTRAK Perkembangan sektor properti, khususnya pembangunan apartemen, mendorong meningkatnya praktik pemasaran unit hunian melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran namun belum memperoleh hak kepemilik…

KENDALA JAKSA DALAM PENERAPAN FRASE “DIRAMPAS UNTUK NEGARA” PADA UNDANG-U…

Penelitian ini berjudul “Kendala Jaksa Dalam Penerapan Frase “Dirampas Untuk Negara” Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Barang Bukti Narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu Apa urgensi Barang Bukti Narkotika harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara, bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 101 ayat (…

TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERHADAP KE…

Data pribadi merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi, mengingat adanya risiko penyalahgunaan terhadap data pribadi. BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang mengelola data pribadi penduduk dalam jumlah masif. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas setiap data pribadi peserta yang dikelola melalui sistem atau basis data milik BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kasus kebocoran …

KEPASTIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI…

Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip equality before the law dan access to justice bagi seluruh warga negara. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya pengetahuan hukum sehingga kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelit…

PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUK…

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian global. Hal tersebut selaras dengan berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam hal transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan transaksi antar mitra dalam negeri maupun asing. Memasuki era globalisasi, ciri perekonomian yang paling meno…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARA…

Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN UPAH”, Pasal 88a ayat (6) UU Cipta Kerja mewajibkan pengusaha membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah, akan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dikarenakan, isi dari peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan antara ke…

ANALISIS PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) TERHADAP KEPUASAN DA…

Lazada adalah sebuah aplikasi pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berdasarkan survei Traffic Rank Website E-commerce di Indonesia pada tahun 2022, Lazada ditempat ketiga pada kategori marketplace. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Customer Relationship Management berpengaruh terhadap kepuasan dan …

PRINSIP AKUNTABILITAS PENGURUS PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…

Konsep badan hukum perseroan perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK DALAM PEMBEBASAN LAHAN PEMUKIMAN YANG DIA…

Land constitutes a vital asset with a strategic role in society, both as a place of residence and as a source of livelihood. However, within the framework of national development, the conversion of residential land into mining areas often triggers conflicts between the interests of the state, corporations, and the rights of landowners. The research method employed is a normative juridical metho…

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENENTUAN SYARAT PENERIMAAN P…

Skripsi ini berjudul "PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENENTUAN SYARAT PENERIMAAN PEKERJA". Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana konsekuensi hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah dan bagaimana p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PROSES PERCERAIAN DENGAN ALASAN K…

This research examines legal protection for women victims of Domestic Violence (DV) in divorce proceedings based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2017 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The background of the study is motivated by the high rate of divorces caused by domestic violence, particularly in Palembang City, as well as the still limited fair legal protection for wom…

KEABSAHAN WALI NIKAH AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK DILUAR PERKAWINAN BERDASARKA…

Penelitian ini membahas Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang memiliki kedudukan fundamental karena menentukan keabsahan hubungan suami istri serta kedudukan anak yang dilahirkan. Salah satu rukun yang menentukan sahnya perkawinan adalah keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan. Namun, problem muncul ketika seorang anak perempuan lahir di luar perkawinan, sehinggamenurut ketentu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SITUS CAGAR BUDAYA DI KOTA PALEMBANG

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya di Kota Palembang : perspektif hukum pidana. Kota ini memiliki banyak situs bersejarah yang mencerminkan kebesaran masa lalu, seperti peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Namun, perkembangan pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat telah menyebabkan beberapa situs cagar budaya me…

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT SANKSI TINDAKAN PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA O…

Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan kesesuaian sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua dengan prinsip keadilan restoratif yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua, terutama dalam kasus-kasus serius seperti kekerasan terhadap anak. …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PENYALAHGUNAAN LOGO HALAL PRODUK MI…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan logo halal oleh pelaku usaha yang berdampak pada kerugian konsumen, khususnya umat Islam yang menjadikan label halal sebagai pedoman konsumsi. Salah satu kasus yang mencuat adalah penggunaan logo halal secara tidak sah oleh produk minuman bermerek Nabidz yang terbukti mengandung alkohol, namun tetap mencantumkan label halal. Tujuan pe…

INTEGRASI MEDIASI DALAM PROSES ARBITRASE DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN ARBITRASE B…

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menentukan prosedur serta hukum yang berlaku, termasuk penerapan asas ex aequo et bono yang berorientasi pada keadilan dan kepatutan. Integrasi mediasi dalam proses arbitrase berkembang sebagai solusi inovatif dalam rangka menghadirkan penyelesaian sengketa yang l…