RESPONSI FILSAFAT HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

0-987-654-321

Collation

117 hal.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Roe r

Pengantar ke Filsafat Hukum

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-3925-90-5

Collation

xxi, 188 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Cah p

FILSAFAT HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3421-50-9

Collation

ix, 169 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

340.1 Ali f

FILSAFAT, TEORI, & ILMU HUKUM: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan d…

Hukum ada pada setiap masyarakat di mana pun di muka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan ( eksistensi ) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa di pisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami ketiga lapisan hukum yaitu; ilmu hukum dogmatik, teori hukum, dan…

KAMUS HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8767-61-6

Collation

vi,192 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

340.03 Sim k

KAMUS HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix,205 hlm : 20 cm

Series Title

-

Call Number

340.03 Sim k

HUKUM TATA USAHA DAN BIROKRASI NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-332-X

Collation

x, 247 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.06 Tja h

KAMUS HUKUM INDONESIA, Edisi Kedua Direvisi

Edition

-

ISBN/ISSN

979-415-890-4

Collation

x, 376 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

340.03 Mar k

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-205-7

Collation

167 hlm., 22 cm

Series Title

-

Call Number

340.072 Soe m

PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 61 hlm.

Series Title

-

Call Number

345 Sai p

PELAKSANAAN PENAHANAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAT DI NANGGROE ACEH DAR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

130 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Pel p

DASAR KEWENANGAN DAN ALASAN-ALASAN PENANGGUHAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA KHUSU…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

181 hlm., 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Das d

OTENTISITAS AKTA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MENJAL…

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti tertulis dengan kekuatan hukum sempurna dalam perkara perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kelalaian oleh notaris dalam menjalankan tugas, seperti tidak memverifikasi identitas para pihak, tidak membacakan akta, atau mengabaikan kehadiran penghadap. Kelalaian tersebut dapa…

MENGGAPAI AMANAH: 10 Program Utama Apabila Terpilih Sebagai Dekan Fakultas Hu…

Edition

1

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 157 hlm. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

344.07 Rif m

CONTOH-CONTOH KONTRAK, REKES & SURAT RESMI SEHARI-HARI JILID 2

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-532-7

Collation

iv, 436 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.02 Gau c

KAMUS HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-035-6

Collation

640 hlm., 20 cm

Series Title

-

Call Number

340.03 Ham k

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI …

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Melewati Batas Waktu Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)”. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan jangka waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yakni selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP. Namun…

KONSEP UNEXPLAINED WEALTH DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KO…

Skripsi ini berjudul “Konsep Unexplained Wealth dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia.” Konsep unexplained wealth ialah sebuah mekanisme hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana yang berfokus pada aset, bukan pada pribadi pelaku maupun tindak pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menge…

IKHTISAR KETENTUAN PERSAINGAN USAHA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-6029-67535-1

Collation

xii, 424 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

343 Ikh i

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN (Analis…

Majelis Arbiter dalam putusan BANI No. 646/I/ARB/BANI/2015 menyatakan bahwa hasil mediasi antara PT Pertamina EP dan Konsorsium IA tidak sah karena mediator tidak berwenang memutus sengketa. Padahal sebelumnya antara pihak PT Pertamina EP dan Konsorsium IA terdapat kesepakatan bahwa hasil mediasi akan menjadi penyelesaian akhir yang final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI BEBE…

Praktik poligami kerap kali dianggap sebagai polemik diberbagai kalangan masyarakat, banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan berpoligami akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya izin Pengadilan Agama, sebab hakim akan menggali kebenaran dalil-dalil yang diajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga hakim akan mel…

Hukum Pajak

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-18914-6-9

Collation

xiv, 138 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

343 Erm h

Pengadilan dan Penyelesaian SENGKETA DI BIDANG PAJAK

Edition

revisi

ISBN/ISSN

978-979-22-5290-3

Collation

xii, 318 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343 Pud p

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1: PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-477-7

Collation

xxvi, 347 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS…

Sebelum dan sesudah diundangkan undang2 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual uu tpks mayoritas putusan terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tidak mengandung amar yang menjatuhkan hukuman terdakwa membayar resitusi, karena aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemidanaan dan belum memperhatikan kepentingan korban atas hak asasi manusia korban memperoleh rsitusi peneli…

KERUGIAN INVESTOR RITEL DALAM TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE DI INDONESIA

Transaksi forex merupakan salah satu bentuk investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga mengandung risiko besar. Dalam praktiknya, sebagian investor ritel yang melakukan transaksi forex mengalami kerugian tidak hanya disebabkan oleh pergerakan pasar, namun juga diakibatkan adanya praktik tidak jujur yang dilakukan pialang berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaska…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM DECENTRALIZED FINANCE …

SKRIPSI INI BERJUDUL “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM DECENTRALIZED FINANCE DALAM JARINGAN BLOCKCHAIN DI INDONESIA”. BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE DI INDONESIA. PENELITIAN INI DIBUAT BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BENTUK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE. PEN…

MEKANISME PERUBAHAN PT. JAKARTA TOURISINDO DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PER…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan dan dampak perubahan Badan.Hukum.Perusahaan.Daerah.Menjadi.Perusahaan.Perseroan. Usulan PT. Jakarta Tourisindo mengenai prospek dan proyeksi bisnis dalam hal meningkatkan modal dasar pengembangan pariwisata daerah menjadi alasan perubahan status dari perseroan terbatas menjadi perseroda dan penambahan unit usaha pengembangan pariwis…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK PEKERJ…

Skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks (Studi Kasus Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr)". Kedua putusan terdapat disparitas putusan pidana yang mana terdapat adanya perbedaan pada jenis perkara pidana sama. Hal yang membuat ketidaksamaan tersebut pada bagian hukuman yang dij…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK TERPENUH…

Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sering menjadi dasar diajukannya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan, seperti dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Terpenuhi Syarat Materil (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/P…