In the government area of Ogan Ilir Regency, the policy of providing additional employee income is regulated in Regent Regulation Number 25 of 2022. However, when the regulation was implemented, it resulted in bad views and complaints by employees. The deductions contained in the regulation are considered to have a significant impact on welfare (one of the objectives of providing additional emp…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2019. Efektivitas Kegiatan Gerakan Sholat Subuh Berjamaah di Kecamatan Kertapati Kota Palembang Pada Tahun 2019 sudah memnuhi tujuan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang gerakan sholat subuh berjamaa serta konsisten dalam pelaksanaanny…
This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary causes many different interpretations, and the article imposes a penalty on Notaries by terminating them dishonorably if they have been declared bankrupt by.…
Penelitian ini Berjudul : “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”. Dilatar Belakangi oleh maraknya perbuatan aksiat yang dilakukan remaja akhir-akhir ini khususnya remaja di Kota Palembang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam menegakkan PP Nomor 13 tahun 2002 yang berisi tentang Pemberantasan Mak…
Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Parkiran Mall (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124PK/PDT/2007), parkir merupakan hal yang umum yang sering dijumpai di banyak tempat salah satunya di mall, Sering kali tiap-tiap tahun khususnya di area parkir, selalu terdapat kehilangan kendaraan, maka dari itu penyedia jasa parkir selalu memberika…
Menurut data lapangan dari kasus pembongkaran bangunan liar yang tidak memiliki izin di Kota Palembang, terdapat 117 bangunan yang akan dibongkar dalam satu kecamatan secara bertahap. Setidaknya ada 8 kasus pembongkaran yang dilakukan selama 2 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kasus pelanggaran terutama dalam kaitannya legalitas perizinan mendirikan bangunan yang di…
Skripsi ini berjudul: Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi ( Putusan Nomor : 113-K/PM 1-04/ AD/ XI/2019 Dan Putusan Nomor : 111-K/PM 1-04/AD/XI/2019). Disparitas Putusan Pidana merupakan penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama atau yang sifat berbahayanya bisa diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah…
Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 263/Pid.B//2019/Pn.Bta dan Putusan No. 51/Pid.B/2019/Pn.Mpw)”. Pada Umumnya seseorang melakukan kejahatan didasarkan pada kesengajaan, akan tetapi perbuatan tidak disengaja atau kealpaan yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan kematian orang lain sehingga perbuatan t…
Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) (Studi Putusan Nomor 501/Pid.B-LH/2020/PN.Smr dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Pky)”. Hakim dalam mengadili suatu perkara mempunyai asas kebebasan dimana hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dalam pertimbangan hakimnya harus memiliki landasan filosofis da…
Skripsi ini berjudul RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN ILEGAL AKSES INFORMASI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 56/Pid.sus/2021/PN Kag). Maraknya kejahatan ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi belakangan ini terkhusus Ilegal Akses dan Pencucian Uang pada Bank BRI Rumusan masalahnya berupa Ratio Decedendi Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2021…
Advocate profession is a profession that is vulnerable to being exploited by perpetrators of criminal acts money laundering to hide or disguise the origin of assets wealth which is the result of a crime by means of taking refuge behind it Provisions for the confidentiality of professional relations with service users are regulated accordingly with the provisions of laws and regulations. so the …
Skripsi yang Memiliki judul : Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam ditulis Oleh Panca Rega Yuliadi dilatar belakangi Peningkatan Kasus terhadap Kejahatan Seksual khususnya yang terjadi pada Anak Anak di Indonesia, Peneliti tertarik untuk memberikan Penjelasan detail apa yang menjadi Pembanding…
Keberadaan Lembaga Pengawas Pemilu akan terus berkembang seiring dengan penyelenggaraan Pemilu dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait. Lembaga Pengawas Pemilu menjadi harapan untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan penegakan demokrasi elektoral. Penelitian ini mengkaji transformasi Lembaga Pengawas Pemilihan Umum, dan implikasi dari transformasi Lembaga Pengawas Pemilu dalam peneg…
Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pengembalian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Orang Tua (Studi Putusan Halim No. 35/Pid.Sus-Anak/2019/PN. MDN dan Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.STB)". Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi syarat penjatuhan sanksi Tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua? dan apa yang menjadi dasar pertimban…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kepolisian Resor Kota Palembang. Anak sebagai pelaku tindak pidana sudah banyak beraksi dan menyebabkan meningkatnya kasus yang terjadi dipalembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Ke…
apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan putusan dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Dengan dibebaskannya terdakwa oleh majelis hakim maka itu salah satu bentuk pengurangan hak bagi…
Skripsi ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja yang mempengaruhi terhad…
Dalam hal kekosongan jabatan pada kepala daerah, baik itu di lingkup pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, maka ada pejabat administratif yang menjadi kepala daerah pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut. Jabatan itu dikenal dengan istilah Pelaksana Harian (Plh), Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj). Penunjukan dan wewenang dari kepala daerah pengganti berb…
Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan Pembentukan Kabinet dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjadi sebuah …
The implementation of Electronic Based Government System (hereinafter referred to as SPBE) in Regional Government is aimed at realizing efficient, effective, transparent and accountable work processes, and improving the quality of public service. In order for the implementation of SPBE to run according to its purpose, so in order to implement it needs to be regulated based on the principles of …
Tesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya kebijakan pertanahan dinamakan bank tanah yang memiliki kewenangan untuk melakukan akuisisi terhadap tanah terlantar atau bermasalah dimana tanah ini belum dikembangka…
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Penerapan Pasal 335 KUHP sebelum adanya putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 2. Kendala Hukum Apa yang dihadapi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, 3. Bagaimana mengatasi kendal…
Recently,there’s widespread incidence of child exploitation. It showed by higher incidence number in overseas and also domestic. The children especially minors are particularly vulnerable exploited by adults to work. Due to insufficient age, maturity level and ability to think in the work, thus causing children frequently have disorders of thinking and behaving. This research aims to evaluate…