PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1: Pengetahuan dasar hukum dagang

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-232-4

Collation

xxvi, 347 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

979-769-005-9

Collation

x, 250 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Asy h

IMPLIKASI PERANAN “DISPUTE SETTLEMENT BODY" FORUM WTO TERHADAP PEMBANGUNAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 74 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55193

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE…

Penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian atas permasalahan konsumen dalam jual beli secara online barang preloved melalui aplikasi Shopee. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online barang preloved melalui perantara aplikasi Shopee. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode deskr…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILA…

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan titel eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini yang menjadi dasar Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/20…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA NOTA PEMBELIAN YANG …

Pencantuman klausula baku yang terdapat pada nota pembelian yang menuliskan “Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan” itu tidak sesuai dengan UUPK, karena dalam UUPK Pasal 18 ayat 1 dan 2 melarang pencantuman klausula baku yang mengakibatkan produsen terlepas dari tanggung jawab ganti rugi. Penjual/produsen yang menjual barang tetap menuliskan klausula baku tersebut d…

REGULATORY DRIVEN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGA…

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-330-x

Collation

iv, 64 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Emi r

Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, BUKU KEDUA PERBANKAN DAN PERM…

Edition

1

ISBN/ISSN

979-8061-62-4

Collation

xiv, 500 hlm.; 20,5 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Kan p

Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-623-6350-27-0

Collation

xi, 180hlm.; 23cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Emi p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KULINER PEMP…

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada data BPS Provinsi Sumsel yang menunjukkan mayoritas penduduk Kota Palembang memeluk agama Islam. Muslim harus memastikan produk yang dikonsumsinya halal, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan dibentuklah BPJPH. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewajiban sertifikat halal pada produk kuline…

HUKUM DAGANG INDONESIA, JILID I (Bagan Kedua)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-280-6

Collation

xvi, 416 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Soe h

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 2: Bentuk-bentuk perusahaan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-345-2

Collation

xxii, 351 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-769-005-9

Collation

xii, 280 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Asy h

HUKUM DAGANG DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-076-108-7

Collation

466 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Sya h

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA REPARASI GAWA…

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia membuat hampir seluruh masyarakat di Indonesia memiliki gawai nya masing masing, gawai dapat berupa telepon genggam, tablet, ataupun laptop. Tidak sedikit gawai yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia ini berumur yang panjang. Hal ini membuat sebuah peluang usaha dimana pelaku usaha ini menawarkan jasanya yakni jasa reparasi gawai. Hal ya…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DIL…

E-commerce dipercaya sebagai model transaksi di masa depan, karena semakin lama semakin banyak orang yang menggunakan internet. Saat ini jual beli secara online umumnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia bagi pihak penjual maupun pihak pembeli dengan cara yang efisien. Penipuan jual beli secara online seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya pertemuan langsung atau tatap…

TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG PER…

Import can be defined as the purchase of goods from foreign countries in accordance with government regulations, paid for using foreign currency. Article 50 of Law Number 7 of 2014 states that all goods can be exported or imported , expect those prohibited, restricted, or otherwise determined by the law. Prohibited imported goods are regulated by the Minister of Trade of the Republic of Indones…

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK WAFER SUPERMAN ANTARA DC COMIC DAN PT. MARXING FA…

Di Indonesia pengaturan mengenai merek diatur di dalam Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi adru dua atau lebih u…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUALBELI K-POP STUFF DI MEDIA SOS…

Skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli K-Pop Stuff di media sosial (StudivPutusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg) dilatar belakangi oleh maraknya penipuan K-Pop Stuff di kalangan penggemar K-Pop. Penipuan yang dilakukan dengan memalui media sosial seperti Instagram, twitter dan lain-lain. Rumusan Masalah yang diambil untuk dibahas dalam skripsi ini ada…

PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERKENAL YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA …

Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menerapkan sistem konstitutif dalam pendaftaran mereknya. Selanjutnya merek terkenal merupakan merek yang telah melampaui batas regionalnya tidak jarang masih mendapatkan pelanggaran karena pihak lain yang mendaftarkan lebih dahulu mereknya dengan memiliki unsur persamaan pada pokoknya den…

SENGKETA MEREK TERDAFTAR BIOSTIME ATAS KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL PADA KE…

Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 781K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa hak merek Biostime. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain apa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap merek Biostime yang telah terdaftar, bagaimana kedudukan pemilik merek yang mendaftar pertama apabila ada pihak lain yang mendaftar merek …

15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-756-519-0

Collation

x + 406 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

Series Title

-

Call Number

346.048 8 Cas l

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG MENGAKIB…

Notaris adalah salah satu profesi yang memegang tanggung jawab yang besar terkait kewenangan dan perannya dalam membuat suatu akta. Ada beberapa akta yang dibuat oleh Notaris salah satunya akta jual beli tanah. Pembuatan suatu akta jual beli tanah oleh Notaris sering kali menimbulkan permasalahan dimana pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut menimbulkan wanprestasi yang dapat merugikan p…

UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK “PENTAKOSTA” (Studi Putusa…

Permohonan pendaftaran merek harus dilakukan oleh pemohon yang beritikad baik, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan terkait pembatalan merek “PENTAKOSTA” yang memiliki unsur itikad tidak baik dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memu…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELA…

Era globalisasi perkembangan teknologi internet berkembang pesat termasuk perkembangan ekonomi. E-commerce merupakan jual-beli online yang dilakukan tanpa mempertemukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Media yang digunakan dalam transaksi ini yaitu Instagram. Transaksi jual beli di Instagram ini membuat pelaku usaha dapat menawarkan barang kepada konsumen secara online dengan berm…

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGADAAN BARANG DAN …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan yang belum menerapkan prinsip good corporate governance dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat PT Semen baturaja telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Semen Baturaja apabila d…

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1: PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-344-4

Collation

xxvi, 347 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

PERANG TARIF DAN PROMOSI DALAM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM …

E-Commerce merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung, hal ini ditandai dengan tidak terbatasnya batas geografis untuk melakukan suatu kegiatan usaha, acuan dari transaksi ini didasarkan kepada segala bentuk kegiatan usaha dilakukan melalui media elektronik. Dalam pembahasan penelitian ini, Penulis lebih memfokuskan pada praktik flash sale yang…

PENCANTUMAN KLAUSULA KUASA MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDI…

A notary plays an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector. With the inclusion of an authority-to-sell clause regarding the collateral object, it is important to formulate a clause stating that "the highest possible price that benefits all parties will be obtained" in the purchase of Satuan Rumah Susun (a housing unit in a high-rise building) in a cre…

PEMENUHAN HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

Skripsi ini ditulis dengan judul Pemenuhan Hak Kompensasi Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking). Menurut data yang dikutip dari Trafficking in Persons Report 2022, Indonesia diturunkan menjadi Tier 2 Wacth List karena pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hak kompensasi bagi …