EKSISTENSI KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 71 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55736

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 106 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T55646

WEWENANG JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN …

-

KEKUATAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG …

-

FUNGSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 92 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54635

ANALISIS PROSEDUR PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS KORUPSI DALAM SISTEM PERADILA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 57 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54149

SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG NO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 76 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54534

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 46 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53573

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS TINDA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 52 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53584

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 65 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53775

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 71 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53955

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 69 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T54360

ANALlSIS WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PENGAMBILALAN PERKARA KORUPSI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 59 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T20123

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANCAMAN PIDANA DENDA DALAM UNDANG UNDANG NO. 28 TAH…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 78 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T53297

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 55 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52537

PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 73 hlm.: tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52663

Sumatera Ekspres 2025

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm.; ill.; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Potensi Tekor Rp 20T

Call Number

070.172 Sum s

Sumatera Ekspres 2026

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm.; ill.; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Integrasi Jalan Tol-Rel Kereta Api

Call Number

070.172 Sum s

PEMBEBANAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PADA TIN…

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemidanaan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan penerapan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tunggal dan pelaku yang terlibat secara bersama-sama (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis…

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PID…

This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI …

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…

Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…

AKIBAT HUKUM RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT BUKAN DITEMPAT KED…

A Limited Liability Company is a form of business with legal entity in Indonesia. The establishment of a Limited Liability Company must be made by Notarial deed as well as changes to its Articles of Association. Based on Article 19 of the Company Law, changes to the Articles of Association are determined by the GMS. The GMS is held at the company’s domicile or at the place where the company c…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS DI KANTOR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALA…

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Zona Integritas Di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan”. Permasalahan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat serta kurangnya pemanfaatan inovasi teknologi untuk kepentingan pelayanan publik di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Tujuan penetilian…

IMPLEMENTASI PENERAPAN TEORI PENYERTAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya seseorang atau lebih baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing - masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Pada prinsipnya yang dapat dipidana karena perbuatan tindak pidana kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dan mereka mengaju…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DAN UNITED STAT…

Amerika Serikat menjadikan demokrasi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga nilai demokrasi pun disebarkan melalui lembaga bantuan asing disebut USAID (United States Agency for International Development), bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam pembangunan sosial termasuk Indonesia. Salah satu Program USAID yang berada di Indonesia adalah CEGAH…

ANALISIS PUTUSAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAK…

Konsep peradilan in absentia mengacu pada situasi di mana Terdakwa telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dari itu pengadilan dapat melakukan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang merupakan putusan in absentia terhadap perkara tindak pidana korupsi…

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WHISTLEBLOW…

Whistleblower is synonymous with a person who reveals irregularities in an organization, both related to violations of ethical values and acts of corruption. The objectives of this study: (1) Review and analyze the existing conditions of legal protection arrangements for ASN as a whistleblower against perpetrators of corruption. (2) Review and analyze the legal protection for ASN in eradicating…