ETIKA ADMINISTRASI NEGARA

-

PENGAWASAN MELEKAT dan PEDOMAN PELAKSANAANNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 381 hlm. : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

352.3 Pen p

PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM…

Skripsi ini berjudul Pencabutan Hak atas Tanah dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dilakukan oleh Swasta, dilatar belakangi oleh salah satu hak atas tanah mempunyai Fungsi sosial sebagai upaya jaminan pelaksaan Pembangunan yang merata demi kepentingan umum,namun masyarakat tidak langsung merta melepaskan tanahnya jika yang melakukan oleh pihak swasta.Rumusan Masalah ini unt…

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI STREAMER GAME ONLINE DI INDONESIA

Streamer game online merupakan perkembangan profesi yang menjanjikan dengan penghasilan yang terkategori melebihi penghasilan tidak kena pajak, sehingga penghasilan dari streamer game online ini dapat dikenakan pajak penghasilan. Faktanya belum dijadikan objek pajak penghasilan karena penghasilan dari streamer game online ini tidak terkategori sebagai objek pajak penghasilan. Berangkat dari hal…

KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN …

Skripsi ini dibuat dengan judul “Kewajiban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur terkait Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Pertanggungjawabaan terhadap Keuangan Daerah”. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah LKPJ yang seringkali bermasalah dalam hal lewat batas waktu dalam penyampaian dan/atau penyampaiannya, penyusunan LKPJ yang hanya sebagai bentuk formalitas saja, dan for…

PENGATURAN WAJIB VAKSIN BAGI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BANTUAN SOSIAL MENURUT…

Wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Indonesia menyebabkan perlu ditempuh langkah-langkah penanggulangan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian vaksin kepada masyarakat dalam kaitan untuk diberikan bantuan sosial oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengenaan sanksi adminis…

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (D…

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokrasi dan keadilan pelayanan. Salah satunya pelayanan administratif di bidang administrasi kependudukan dalam jaringan (adminduk daring) yang diatur Permendagri tentang Pelayanan Adminduk Daring. Isu huku…

PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALON…

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Pilkada merupakan wujud proses demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Sistem pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun…

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Sengketa pertanahan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah terbitnya dua sertifkat dalam satu kepemilikan tanah. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa antar para pihak, maka untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut perlu diselesaikan melalui upaya hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana upaya hukum pe…

KEWAJIBAN PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR OLEH PEMERINTAHAN DAERAH

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi manusia. pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap manusia berhak atas pendidikan dibawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi sedikitpun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab bagi negara. Mewujudkan pendidikan wajib belajar menja…

 INOVASI E-GOVERNMENT DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI PENGGUNAAN SI…

The E-Government innovation can be interpreted as a renewal which is one of the efforts made to simplify the reporting process in overcoming problems that occur. Various government agencies, SOEs, or private agencies are required to be able to create various kinds of innovations and implement these innovations. The Ministry of Environment and Forestry has made an E-Government innovation in term…

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SANRI)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-526-867-8

Collation

v, 172 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

350.598 Sya s

Jurnal Bina Praja Vol. 7 No. 4 DESEMBER 2015

Edisi kali ini menampilkan 7 Artikel: 1. Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Desa Wisata Panglipuran Bali, M. Bashori Imron 2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Serang, Tini Apriani 3. Implikasi Juara Lomba Desa pada Perkembangan Desa, Rahmawati Ahfan, Asrori Asrori, Hotnier Sipahutar 4. Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyara…

MATERI POKOK ADNE4230/3 SKS/MODUL 1-9: SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8485-29-7

Collation

9 Jilid.; 30 cm.

Series Title

-

Call Number

354.09 Bul m

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN B…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-065-085-x

Collation

x, 980 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

352.53 Per p

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, KONSEP, DIMENSI DAN STRATEGINYA

Edition

2

ISBN/ISSN

979-526-492-3

Collation

xi, 199 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

350 Sia a

REFORMASI ADMINISTRASI: Konsep, Dimensi dan Strategi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-526-266-4

Collation

x, 98 hlm. : ilus. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

351 Zau r

Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8413-28-9

Collation

xv, 459 hlm.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

342 Dim d

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN SURAT KETERANGAN IZ…

This research discusses the implementation of good governance in the service of micro business permit certificates at the Pendopo sub-district office, Empat Lawang district. Based on the principles of good governance according to Sedarmayanti (2013), namely accountability, transparency, participation and supremacy of law. This research is motivated by phenomena related to employee discipline re…

PENGARUH MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP …

This study discusses how public service motivation and perceived organizational support affect employee performance. The tendency of public service motivation and perceptions of organizational support are thought to be able to encourage increased employee performance. Therefore, this study aims to determine, analyze and prove the effect of public service motivation and perceptions of organizati…

KAPABILITAS ORGANISASI DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN (Studi Kasus Dinas Ke…

This research is entitled "Kapabilitas Organisasi Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang". The purpose of this research is to find out the fire disaster mitigation carried out by the Palembang City Population and Civil Registration Office. The research method used is a qualitative research method. The theory used to analyze the theor…

INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM JAM KUNCI (STUDI PADA DINAS KEPENDUD…

This research aims to investigate one of the innovations in public services through a program in the field of population and civil registration, known as "Jam Kunci" at the Department for Population and Civil Registration of Banyuasin District. This research is a qualitative study that utilizes primary data (interviews and observations) and secondary data (reports or documents). The theoretical…

EVALUASI PROGRAM KEPATUHAN PENILAIAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN …

Penelitian ini bertjudul “Evaluasi Program Kepatuhan Penilaian Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program kepatuhan penilaian standar pelayanan publik oleh ombudsman republik indonesia perwakilan sumatera selatan di dinas kepen…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KULIAH DALAM JARINGAN DENGAN E-LEARNING DI UNIVERSITAS…

This research is entitled Implementation of Online Lecture Pobcy with E-learning at Sriwijaya University. The background of this research is due to the condition of the Covid- 19 pandemic which has affected the education sector. Leaming cannot be done face-to-face and must be replaced online. In implementing online lectures at Sriwijaya University (Umri) using various platforms, one of which is…

PUBLIC SERVICE MOTIVATION DI INDONESIA: KAJIAN META-ANALISIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara public service motivation dengan pelayanan publik di Indonesia melalui kajian meta-analisis. Metode yang digunakan adalah meta-analisis yang diolah dengan menggunakan aplikasi openMEE dan JASP. Sampel penelitian ini adalah seluruh literatur yang membahas public service motivation di Indonesia yang telah disaring sesuai dengan kriteria in…

EVALUASI STRATEGI PENERTIBAN PARKIR DI BADAN JALAN MERDEKA OLEH DINAS PERHUBU…

This research was made because of the background of the large number ovehicles parking on the sidewalk of the road. The purpose of this research is to findout how to evaluate the strategy of controlling parking on the sidewalk of JaiarMerdeka by the Palembang City Department of Transportation based on Ricard P.Rumelt's strategy evaluation theory. This research uses a qualitative approach bycoll…

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT …

This research discusses the Leadership of women's Village Heads in Increasing Community Participation to the Development of Sungai Pinang Village, Muara Lakitan District, Musi Rawas Regency. The type of research used is descriptive qualitative research, the data analysis used includes data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing and data verification. The informants…

KOORDINASI MULTIPIHAK (STAKEHOLDER) DALAM PELAYANAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KE…

This research is entitled "Multistakeholder Coordination in the Service of Death Certificates in the Population and Civil Registration Office of Palembang City (Case Study of Bukit Lama Village, Ilir Barat Satu District). The purpose of this study was to find out how Multi-stakeholder Coordination in the Service of Death Certificates at the Population and Civil Registration Office of Palembang …

KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE DI DINAS KEPENDUDUK…

Kualitas pelayanan merupakan suatu upaya pemeritah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Akta kelahiran adalah bukti sah yang otentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipergunakan sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Tujuan dalam penelitian…

PRINSIP PRINSIP PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN NEGARA

-