PEMENUHAN HAK PEMILIK TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERULANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xvii, 60 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1727292025

PERAN NOTARIS TERHADAP LELANG EKSEKUSI MELALUI MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL …

Credit is one of the Bank's products that become one of the factors of economic growth in society. Before providing credit, the Bank first analyzes the debtor and collateral that is guaranteed to avoid problems that can harm the Bank. However, the possibility of bad debt cannot be avoided. So that for bad debt, the Banking Law has regulated the takeover of collateral either through auction or o…

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DAN NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP…

A cooperation agreement between a bank and a notary is a form of cooperation that is very important in the process of binding an agreement. The form of a cooperation agreement between a bank and a notary is usually made in written form. A written cooperation agreement is usually in the form of a contract or agreement letter made with the approval of the bank and the notary. The purpose of this …

WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM SENGKETA WARIS ISLAM

Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dijaga dan dibesarkan. Tidaklah sedikit dari pasangan suami-istri mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan sehingga mereka melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Dalam hukum Islam anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya melalui jalur wasiat wajibah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran dan…

PERALIHAN HAK ATAS TANAH SECARA PEWARISAN LANGSUNG KEPADA SALAH SATU AHLI WAR…

Pendaftaran tanah yang terjadi akibat peralihan hak atas tanah secara waris ini timbul karena si pewaris telah meninggal dunia, dan hak atas tanahnya beralih ke ahli warisnya dan harus mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan yang menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Dalam praktiknya, peralihan hak atas tanah k…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG MENGAKIBATKAN SENGKETA DIANT…

The family meeting resume becomes the basis for the formation of the will deed, causes the will to contain legal defects. The notary as the official making the will deed has committed an unlawful act as the Supreme Court Decision Number. 1968k/Pd1/2018, the will deed is mull and void. This study aims to determine the judge's considerations regarding the cancellation of the will deed, the notary…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PERBANKAN TERKAIT ADANYA AKTA PEMBERIAN HAK …

Perbankan dalam menyalurkan kreditnya memerlukan sebuah jaminan agar dapat memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan. Jaminan yang dimaksud yaitu hak tanggungan yang dibebankan atas suatu hak atas tanah untuk jaminan suatu pelunasan utang tertentu. Dalam proses pembebanan hak tanggungan tersebut harus memperhatikan kelengkapan data dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kredit,…

PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH D…

The objective to be achieved in this study are to determine the position and function of the Military Official Residence Occupancy Perm gbit issued by Kodam II/Sriwijaya, what factors cause misuse of the Military Official Residence Occupancy Permit, and how to resolve the problem of the Military Official Residence Occupancy Permit (OP). The method used normatively is an approach taken to analyz…

AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SEBAGAI PROSES PERALIHAN HAK ATAS…

Land is one part of the natural resources on earth that is very vital for all life on earth, especially for humans. Land sellers or developers often use a binding agreement (PPJB) for the sale and purchase transaction which serves as an advance payment from the buyer. However, sellers are often not clear in buying and selling land, such as the case of Court Decision Number 51/Pdt.G/2022/PN.Kla …

KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKA…

As a result of the Covid-19 pandemic which hit Indonesia from 2020 to 2023 and caused a shift in lifestyle and thinking styles in society, the law continues to follow developments in society's needs. One of the solution is Cyber Notary. Cyber notary is stated in Article 15 paragraph (3) UUJN. The type of research used is normative research and then uses the statutory approach and conceptual app…

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENCAN…

Penelitian ini membahas tentang Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Mencantumkan Pihak Pemilik Manfaat (Beneficial Owner); Sehingga permasalahan yang di angkat adalah mekanisme dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat oleh Notaris; Kendala Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumk…

PROSEDUR DAN TAHAPAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS OLEH MAJELIS P…

As public officials, notaries are required to perform their duties in accordance with the applicable code of ethics and regulations. However, in practice, various violations that have the potential to harm society still occur. This study aims to analyze the examination procedures for notaries who violate the code of ethics, particularly those who have been subjected to criminal sanctions. Addit…

KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPADA NOTARIS OLEH DE…

The UUJN stipulates that not only the Honorary Council but also the Supervisory Board has the authority to examine alleged violations of the code of ethics and impose sanctions on the code of ethics, but there are differences in the mechanism between the two. This research is normative legal research with the source of research material in the form of secondary data collected through literature…

KEWAJIBAN NOTARISMELEKATKAN SIDIK JARI PARA PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Sidik jari adalah pola garis-garis unik pada ujung jari yang tidak berubah seumur hidup dan berbeda pada setiap orang, sehingga pelekatannya pada Minuta Akta penting dalam rangka pembuktian bahwa yang melakatkan benar adalah penghadap. Pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta adalah kewajiban Notaris, tetapi terdapat ketidaksinkronan pengaturan yang tidak mensyaratkan pelekatan sidi…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DARI AKTA YANG DIBUATNYA

ABSTRACT It often happens that the Land Deed Official is involved in legal cases regarding the material truth of the deed he made either because of the fault of the Land Deed Official himself or the fault of the parties. This gives rise to liability both acting individually and acting through position. This thesis discusses the problem of the regulation of the responsibility of the Land Deed Of…

PENERAPAN ASAS LATIFUNDIA ATAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN NILAI K…

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Penerapan asas latifundia kepemilikan hak atas tanah berdasarkan nilai keadilan di Kabupaten Musi Rawas.pengetahuan atas penguasaan tanah yang luas sekali terdapat suatu batas maksimum seseorang boleh mempunyai tanah terutama tanah pertanian asas latifundia adalah penetapkan batas penguasaan minimum pemilikan tanah. Pendekatan yang digunakan ialah Pend…

PERANAN NOTARIS DALAM PERALIHAN (TAKE OVER) KREDIT ANTAR BANK.

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peranan Notaris dalam mekanisme peralihan atau take over kredit dan perlindungan hukum bagi kreditur Take Over Kredit. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif.Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data utama penelitian yang diperoleh langsung dar…

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA DENGAN…

This study was aimed at explaining the Implementation of Land Procurement for the Development of Trans-Sumatra Toll Road with the Object of Village Treasury Land (A Study of Land Procurement in Mesuji Raya District, Ogan Komering Ilir Regency). Land procurement is a government effort to acquire land for various development purposes, especially those serving public interests. This study used a s…

DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum bagi akta-akta yang dibuat oleh notaris sejak dimulainya implementasi legalisasi Apostille. Legalisasi Apostille merupakan tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi yang diakui secara internasional dalam Convention Abolishing the Requirement of …

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan keberlakuan perjanjian nominee dalam hukum perdata di Indonesia, dan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari akta notaris yang mengandung nominee untuk kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS, serta untuk mengetahui tang…

PELAKSANAAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWASTA(STUDI…

Land is one of the absolute and vital human needs. Human life in the world is inseparable from the land, in other words, it is difficult for humans to live without land. In this study discusses two formulations of problems which include: How is the process of acquiring land for private housing development by PT. Garuda Emas Cakrawala, How obstacles and solutions faced by PT. Garuda Emas Cakrawa…

PENDAFTARAN HAK GUNA USAHA ATAS PENGGUNAAN TANAH UNTUK HAK PENGELOLAAN PADA P…

Land is a part of the earth called the earth's surface, land is one of the objects regulated by Agrarian Law. The Basic Agrarian Law is a basic rule that regulates rights to land, water and air, so it is very important to plan land use activities in a tertive, effective and efficient manner. This research discusses two problem formulations which include how to implement the registration of Cult…

PENERAPAN KLAUSULA PROTEKSI DIRI NOTARIS DALAM AKTA NOTARIS TERKAIT STANDAR P…

This study aims at analyzing the implementation of the Notary's self-protection clause in the Notary deed related to Standard Operational Service Procedures (SOSP) and to explain the legal consequences for the Notary if the clause is not included. The study employs the statute and case approaches. The results confirm that in practice the application of self-protection clauses in Notary deeds re…

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM MENGENAI PENERBITAN SURAT KETERANGAN WARIS.

Surat keterangan waris memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu proses pewarisan, yakni sebagai dasar bagi ahli waris untuk bertindak atas harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Namun surat keterangan waris belum mendapat atensi yang cukup dari negara, terbukti dengan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenainya. Dalam penelitian ini akan memb…

PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIT…

This study aims to analyze unregistered marriage agreements in which the marriage agreement is made by the two prospective bride and groom regarding the position of assets at the time or before the marriage takes place, and is ratified by a notary. This study tries to discuss the mechanism of the marriage agreement, the role of the notary in making a marriage agreement while in a marriage, and …

PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS(ST…

Human life is inseparable from agreement in making of which Authentic deed is the people's choice. Notary is the only public official who authorized to make authentic deeds. In carrying out their function, notary is usually assisted by notary employees. They are only authorized to assist internal and external affairs of the office. If they exceed their authority, in the case of making a deed wi…

PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG DIBUAT ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEM…

Land Registration is basically defined as an obligation for all legal subjects who has ownership to plot of land, including under age children. The purpose and benefit of this research is to analyze the process of registering land titles made on behalf of minors at the Ministry of ATR / BPN and obstacles in the implementation of land registration on behalf of minors related to guardianship. The…

AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan Notaris yang diangkat sebagai direksi perseroan terbatas dan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran merangkap jabatan sebagai direksi perseroan terbatas. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konsep (Consept…

PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SE…

State revenue sources are all domestic and other revenues used to finance state spending. State income is very influential in the successful development of the nation. State revenue from the tax is used to finance routine government expenditures. Domestic taxes are divided into (1) Income Tax, i.e., oil and gas and non-oil and gas, (2) Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (LBT), Land an…

KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP BER…

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan legalisasi perjanjian pengalihan piutang (cessie) dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum daripada legalisasi perjanjian pengalihan piutang (cessie) yang dilakukan oleh Notaris sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk dialihkannya objek jaminan piutang. Pendekatan dalam penulisan penelitian ini deng…