Filter by
PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUASA KHUSUS DARI PEMBERI KUASA KEPADA PENERIMA KUASA…
Tesis ini diangkat dari permasalahan hukum yang terjadi di Kota Prabumulih mengenai adanya akta kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja konstruksi pada Bank yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku Direktur CV dan penerima kuasa yang dimana permasalahan muncul dikarenakan Direktur CV menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani akta kuasa khusus dihadapan Notaris dalam h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456612024
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI …
Perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam prakteknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena terdapat kasus dimana objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Adanya perampasan objek fidusia oleh negara ini menyebabkan penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pembiayaan olehnya. Kerugian akan ditanggung oleh pene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457772024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU PADA KONTEN VIDEO …
Tantangan utama penerapan hak cipta di Indonesia, khususnya penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan izin penggunaan karya lagu untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848192025
KONSEP HUKUM PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI MENURUT ASGHAR ALI ENGINE…
Beragam pandangan tentang hukum pemberian nafkah kepada mantan istri telah memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum, termasuk pandangan dari Asghar Ali Engineer. Perbedaan persepsi inilah yang mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai perspektif Asghar Ali Engineer terkait nafkah mantan istri serta bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis adalah penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1840062025
KEDUDUKAN PEKERJA DAN LEGALITAS PERJANJIAN KERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKING) …
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pekerjaan dan legalitas perjanjian kerja jarak jauh (remote working) berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang membedakan pekerja remote working dan pekerja kantoran, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dari segi perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat pada f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847272025
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZI…
ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458472024
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MAN…
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 155 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457802024
STRATEGI HUKUM PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI UPAYA…
Tingginya prevalansi diabetes, obesitas, dan penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebih melalui minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan cukai sebagai instrumen pengendalian kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 183 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1853512025
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN UNTUK MEMPEROLEH HAK PE…
The provisions of the Labor Law do not specifically yet regulate about theretirement age limit for workers so that it does not provide protection for workers.This is the reason there are still the rights of Retirement Age Workers are notprotected yet. The purpose of the study was to analyze the legal protection forworkers entering retirement age to obtain severance pay rights and the legalconse…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 117 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453402024
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETA…
Peran kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena menjadi ujung tombak dalam membawa kemajuan di sebuah daerah. Apabila kepala daerah yang berhalangan tetap, wakil kepala daerah dapat menggantikan kerja, begitupun apabila wakil kepala daerah yang berhalangan tetap, kepala daerah masih tetap menjalankan pemerintahan. Namun, apabila jabatan kepala da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 68 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1450012024
KEWENANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA…
Penelitian ini bertujuan untuk mejelaskan kewenangan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kecamatan Keluang Musi Banyuasin. Dalam hal melakukan Penyusunan APBDesa badan permusyawaratan desa (BPD) berpedoman pada peraturan Permendegri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin N…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 130 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1453882024
PEMENUHAN HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ALIH DAYA PADA SEK…
Penelitian ini membahas pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja alih daya pada sektor pertambangan, dengan studi kasus di PT. Bukit Asam, Kabupaten Muara Enim. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya, terutama dalam hal pelaksanaan K3, meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. T…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 144 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1852422025
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN…
Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berbagai macam tindak pidana Narkotika yang marak terjadi, termasuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polisi. Anggota Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur secara tegas bahwa setiap Anggota Kepolisian yang melanggar kode etik akan dikenakan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 140 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1443072024
KOLABORASI ANTARA BANK, PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DAN O…
Pencucian uang di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang paling banyak dilakukan dalam berbagai tindak pidana. Pencucian uang dapat berupa pemindahan saldo ke akun bank lain, mengalihkan dengan membelanjakannya pada bentuk barang, menghibahkan ke aset lain, menukarkannya dengan mata uang lain, dan masih banyak bentuk lainnya. Pejabat di Indonesia menjadi salah satu pelaku kejahatan yang pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 97 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459382024
KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILA…
Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan titel eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini yang menjadi dasar Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/20…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 113 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459762024
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KREDITUR ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI YANG MER…
Dampak negatif dari penggunaan aplikasi pinjaman online bermunculan, seperti tersebarnya data pribadi penerima pinjaman (debitur) karena proses verifikasi pinjaman online dilakukan secara online dan akan meminta persetujuan dari debitur untuk mengakses semua data. Hal ini sangat berisiko tinggi data pribadi debitur untuk disalahgunakan. Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dari …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 126 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458952024
PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN L…
Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dirancang dengan sifat kuat dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa ketentuan terkait yang tidak tegas, tidak lengkap serta tidak memperhatikan konfigurasi peraturan sehingga justru memicu ketidakpastian. Misal ketika debitor pailit, di mana terdapat 2 (dua) dokumen yang digunakan sebagai penentu keadaan insol…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 169 hlm.; ilus,; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- t1456922024
TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PE…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat ditagih mengenai utangnya serta kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 107 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457982024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TUMBUHAN E…
Keseimbangan ekosistem lingkungan hidup akan terganggu apabila kelestarian sumber daya alam terganggu. Hal ini terutama terjadi apabila salah satu sumber daya alam yang saling bergantung tersebut rusak atau punah, yang berujung pada kehancuran ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian tumbuhan asli Indonesia, maka penegakan hukum pidana menjadi sangat penting. Ketentuan dalam Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 143 hlm , 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1804662025
MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL U…
There are still obstacles in using trademarks as fiduciary collateral in Intellectual Property-based Financing for Creative Economy players. The government has enacted Government Regulation Number 24 of 2022, which strengthens the provisions of intellectual property, particularly trademarks, as fiduciary collateral. This regulation enables creative economy players to use their trademark rights …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 89 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1404242024
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALA…
Skripsi ini berjudul Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan kota Palembang (Periode 2017-2021), anak yang melakukan tindak pidana tetap di jatuhkan sanksi pidana namun, Penjatuhan pidana sebagai ultimum remidium. Salah satu bentuk pidana pada Anak yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat termasuk dalam Pidana Pokok Anak. Secara umum Pidana …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 158 hlm. ilus. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1405122023
PERSPEKTIF PEMBERATAN PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA TENAGA K…
This research entitled “The Perspective of Sentencing Aggravation in Imposing Criminal Sanctions on Educational Staff Involved in Child Molestation in Islamic Boarding Schools in OKI Regency" examines the application of aggravated sentencing in cases of child molestation within Islamic boarding schools. This study explores the considerations judge stake into account when imposing criminal san…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 43 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- 2507001590
- Call Number
- T1690832025
PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BE…
Before the enactment and legalization of the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), regulations addressing sexual violence were found in several laws, such as the Child Protection Law, the Law on the Elimination of Domestic Violence, and the Electronic Information and Transactions Law. However, judicial decisions based on these laws often showed limitations, particularly in addressing the nee…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 200 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1634112024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN DALAM PENYELESAIA…
Pailit berawal dari ketidakmampuan membayar. Dimana keadaan ekonomi keuangan suatu perusahaan atau keadaan seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan, kepailitan menurut UU diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Ku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 112 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1405522023
PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM KETENTUAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMO…
Produsen narkotika Golongan I diancam pidana menurut Pasal 113 UU Narkotika secara minimum khusus dan maksimum khusus, tetapi ancaman pidana ini seharusnya diperberat mengingat perannya yang lebih besar dan merusak daripada pelaku lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum dari yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1404052023
ASPEK HUKUM SERTIFIKAT PENGURANGAN EMISI SEBAGAI OBJEK TRANSAKSI PERDAGANGAN …
Legal policies that can be implemented to reduce climate change are through carbon trading schemes. Carbon trading can be interpreted as trading activities for emission reduction certificates. The problems in this thesis are How is the legal regulation of emission reduction certificates as an object of carbon trading transactions, What are the problems, opportunities and challenges of carbon tr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 32 hlm.: ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1659802024
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DALAM PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM AD…
Tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. Penulisan Tesis ini di latar belakangi hukum adat yang masih tetap hidup dan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat atau kejahatan dalam perkara pidana yang terjadi di masyarakat ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 164 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1409962020
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DENGAN PT. BANK PERKRED…
Pemerintah Kota Palembang membuat suatu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Palembang dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang tentang penyaluran kredit program kepada pelaku usaha kecil dan mikro, adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada pelaku usaha kecil dan mikro dan membuat suatu masalah dalam perkreditan. Adapun permasalahan dalam tesis ini penulis kembangkan sehingga dapat di…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 132 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1405382023
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM MENYELESAIKAN HUTANG DEBITUR BERMASALAH ME…
Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan khusus oleh pemohon kredit. Jaminan berupa atas tanah beserta yang ada di atasnya adalah banyak digunakan karena tanah merupakan jaminan yang aman dan punya nilai ekonomis yang relatife tinggi, yang mana jaminan tanah beserta yang di atasnya akan dibebankan Hak Tangggungan. Pelaksanaan lelang khusus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 138 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1393002023
REALISASI ASAS KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN INVESTASI ONLINE
This research entitled "The Realization of the Principle of Legal Certainty in Compensation for Online Investment Losses," to discuss the application of the principle of legal certainty in compensating for losses from illegal investments. It examines illegal investments handled through civil lawsuits and the regulation of compensation for such investments. The research used a juridical-normativ…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 115 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1636242024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography