Filter by
AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA TANPA IZIN CUTI
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban notaris adalah tetap aktif menjalankan tugas jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan secara hukum, salah satunya melalui mekanisme cuti. Namun, dalam praktiknya, terdapat notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 83 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847222025
PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL TERHADAP PRODUK KOSMETIK HALAL DALAM RANGKA MEL…
Industri kosmetik Indonesia yang terus berkembang menimbulkan tantangan terkait jaminan kehalalan produk, terutama bagi konsumen Muslim. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan strategis untuk menjamin kehalalan sekaligas memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis peran LPH icrhadap produk kosmetik halal dalam melindungi konsumen, mekanisme sertifiasi halal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 151 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846532025
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG PESANAN…
Perkembangan transaksi elektronik membawa kemudahan bagi pembeli, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah ketidaksesuaian barang pesanan dengan deskripsi penawaran dalam program flash sale. Kondisi ini seringkali merugikan pembeli karena kedudukan mereka yang lebih lemah dibandingkan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 100 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1845832025
PRAKTIK PENGAMBILALIHAN PENANGANAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN YANG LEBIH TINGGI D…
Penelitian ini membahas terkait pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi yang mana pada praktiknya tidak memiliki aturan konkrit terkait pedoman pelaksanaannya. Penelitian ini akan menyoroti regulasi, pertimbangan, serta akibat hukum yang timbul akibat dilaksanakannya suatu pengambilalihan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi. Adapun permasalahan dalam penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846662025
PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES KEMITRAAN UMKM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN U…
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role as drivers of inclusive and sustainable economic growth. In practice, MSMEs are often in a weak or unbalanced position when entering into partnerships with large companies. This imbalance of power allows large businesses to abuse their dominant position, ultimately causing losses for MSMEs. In this case, the Business Competition…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 127 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1845212025
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH A…
Penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023. Penegakan hukum terhadap anggota TNI memiliki karakteristik tersendiri karena harus memperhatikan ketentuan hukum pidana umum dan hukum militer secara bersamaan. Penelitian ini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 116 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1844172025
IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DP…
This thesis raises legal issues regarding the implementation of the principle of openness in the process of forming regional regulations in the South Sumatra Provincial DPRD. Openness is an important principle in realizing transparent and participatory governance as mandated in various laws and regulations. In practice, there are still limitations on public access to information on the regional…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 118 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846052025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KLAIM GARANSI BARANG ELEKTRONIK PAD…
Perkembangan teknologi pada era digital mendorong peningkatan konsumsi barang elektronik oleh masyarakat, di mana jaminan garansi menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen. Namun, ketika perusahaan produsen mengalami kepailitan, konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam mengklaim hak garansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klaim garansi konsumen terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 110 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847142025
KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Stu…
ABSTRAK Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Namun, keharmonisan tersebut tak jarang terguncang oleh perpecahan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian akan dijabarkan dalam rumusan masalah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846312025
PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) …
ABSTRAK Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) dalam kasus tindak pida…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846402025
ANALISIS HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BOX 1974 TERHADAP KEPEMILIKA…
This thesis is entitled “Legal Analysis of the 1974 Memorandum of Understanding (MoU) Box on the Ownership and Management of the Ashmore Islands in Review of the International Law of the Sea”. How is the legal position of the 1974 BOX MoU in terms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) related to the ownership and management of the Ashmore islands, 2. How is th…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 115 hlm.; ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456042024
DAMPAK PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK PADA KONFLIK MEKSIKO DAN EKUADOR DALAM PERS…
This research discusses the practice of diplomatic asylum granted by Mexico to Jorge Glas, former Vice President of Ecuador, and its implications for the diplomatic relations between the two countries from the perspective of international law. Mexico’s action sparked conflict after Ecuadorian authorities raided the Mexican Embassy in Quito to arrest Jorge Glas, who was accused of committing c…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 81 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813812025
AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID) KOMISARIS TERHADAP PUTUSAN YANG DIA…
Komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate governance). Ketidakhadiran komisaris dalam pengambilan keputusan strategis dapat memengaruhi keabsahan keputusan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 66 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1730122025
PENERAPAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 TERHADA…
Skripsi ini berjudul “ Penerapan International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974 (SOLAS 1974) Terhadap Penggunaan Teknologi Navigasi Terkini Untuk Keselamatan Dalam Pelayaran Di Indonesia “. Penulis dalam penelitian ini meneliti penerapan sebuah konvensi internasional dalam kaitannya dengan teknologi navigasi dalam kegiatan pelayaran di Indonesia. Penulis mengangkat 3 (tiga) mas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813512025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS PELANGGARAN INFORMED CON…
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran informed consent terhadap pasien dalam tindakan medis dokter di rumah sakit. Informed consent merupakan hak dasar pasien yang harus dipenuhi oleh tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan informed consent dalam tindakan medis serta tanggung jawab dokter dan rumah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 51 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1730192025
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TUMBUHAN E…
Keseimbangan ekosistem lingkungan hidup akan terganggu apabila kelestarian sumber daya alam terganggu. Hal ini terutama terjadi apabila salah satu sumber daya alam yang saling bergantung tersebut rusak atau punah, yang berujung pada kehancuran ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian tumbuhan asli Indonesia, maka penegakan hukum pidana menjadi sangat penting. Ketentuan dalam Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 143 hlm , 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1804662025
PENERAPAN HUKUMAN DAN PENGHARGAAN (PUNISHMENT AND REWARD) DALAM RANGKA PENING…
Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting sebagai penggerak utama mesin birokrasi. Namun masih ditemukan kesenjangan kinerja di antara ASN, termasuk tingginya jumlah ASN berkinerja buruk. Salah satu faktor penyebabnya dapat dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan ASN, seperti tercermin dalam kasus pemberhentian ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang tak sesuai prosedu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 46 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728022025
IMPLEMENTASI ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TERHADAP EKSPOR KOMODITAS TA…
Skripsi ini membahas ASEAN China Free Trade Area sebagai kawasan perdagangan bebas milik wilayah Asia Tenggara di mana kegiatan ekspor bijih nikel antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dilakukan. Permasalahan yang diangkat adalah 1. Apa saja instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai mekanisme ekspor bijih nikel, 2. Apa saja manfaat hukum maupun persoalan hukum dari impleme…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 57 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727422025
RESTITUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Penyandang disabilitas di Indonesia sering menghadapi perlakuan diskriminatif, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah mengatur perlindungan bagi penyandang disabilitas, tetapi implementasinya dalam konteks korban kekerasan seksual masih memiliki banyak kendala. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi efektivitas perlindungan hukum bagi peny…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 62 hlm.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727812025
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN FISIK DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA YANG MEN…
Penelitian ini dilatar belakangi karena implementasi upaya pemulihan bagi korban kekerasan rumah tangga belum optimal, khususnya korban yang mengalami luka berat akibat kekerasan fisik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap berupa pemulihan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 108 hlm.; ilus,; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1825402025
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH AKS…
Hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak sebagai bagian dari hak konstitusional diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang merupakan pelaksanaan dari amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Skripsi ini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 66 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728382025
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN MALPRAKTIK (KASUS SEDOT LEMAK DI KLINIK…
Penulisan skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Malpraktik (Kasus Sedot Lemak di Klinik Kecantikan WSJ Depok). Malpraktik merupakan tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Salah satu kasus malpraktik yang m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 114 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728282025
KEABSAHAN ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI …
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Latar belakang dalam penelitan ini adalah tentang penggunaan alat buki hasl penyadapan sebagai bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana kedudukan alat bukti elekironik dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari hukum positif Indonesia dan Bagaimana Keabsahan alat buk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 69 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1728102025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BANK AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM HILANGNYA JAMI…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko perkreditan bagi nasabah pada layanan atau produk perbankan, khususnya risiko hilangnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) nasabah dalam perjanjian kredit. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban oleh bank yang diberikan kepada nasabah a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 77 hlm.: Ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1727962025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANG…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 618 /Pid.Sus/2020/Pn.Plg Dan Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/Pn.Plg) Dalam suatu Negara Hukum (rechts staat) peranan hukum di suatu negara sangatlah penting untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Terkait tentang korban dimana korban itu sendiri mendapatkan pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 83 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1378572023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KONTEN PROMOSI PRODUK MELALUI PROGRAM …
Affiliate marketing is digital marketing where a person promotes a product through a special a special affiliate link or code. If a purchase or transaction is made through the affiliate link, then the affiliate marketer will receive a commission. Product promotion content has become one of the most popular and effective marketing methods in the digital world. popular and effective marketing met…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 120 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1380502023
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PELAKSANAAN RENCANA PERKAWINAN SECAR…
Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Pelaksanaan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Yang Telah Dilaksanakan Peminangan.” Perkawinan adalah hubungan hukum yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Pembatalan pelaksanaan rencana perkawinan secara sepihak yang telah dilaksanakan peminangan akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Put…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xx, 119 hlm.; ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1395012024
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
Skripsi yang berjudul : Pertimbangan hakim dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Dilatarbelakangi oleh terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Kekuasaan orang tua adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya selama anaknya belum berusia 18 tahun, kawin, maupun kekuasaan tersebut dicabut. Kekuasaan orang tua dibagi menjadi tiga aspek…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 70 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1396662024
KEABSAHAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI PADA MATERAI ONLINE UNTUK SURAT-…
Skripsi yang berjudul : Keabsahan Penggunaan Teknologi Kriptografi Pada Materai Online Untuk Surat-Surat Perjanjian Digital. Dilatarbelakangi oleh perjanjian digital yang merupakan suatu bentuk kemajuan dari hukum perjanjian. Dalam pembuatannya, surat perjanjian digital juga dilengkapi dengan materai online atau materai elektronik. Materai online dibuat dengan teknologi kriptografi agar dalam p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 110 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1396652024
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGA…
Isu hukum penelitian ini mengenai kegiatan pertambangan batu bara yang dapat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat di sekitar lokasi penambangan batu bara. Diantaranya, kerusakan lingkungan, gangguan bagi masyarakat berupa kerusakan bangunan rumah akibat aktivitas peledakan dalam kegiatan penambangan, serta tingginya tingkat pencemaran (air, udara dan tanah). Rumusan masalah yang diangkat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 130 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1397342024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography