Bisnis Esteh Indonesia merupakan bisnis minuman yang dibuka dengan sistem waralaba, sehingga wajar apabila usaha tersebut menjamur dimana saja. Saat ini kegiatan usaha waralaba Esteh Indonesia telah memiliki 1.000 outlet/gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yaitu waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki …
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diperoleh konsumen atas pengiriman barang tidak sesuai pesanan melalui aplikasi TikTok Shop dan pertanggungjawaban serta pengenaan sanksi hukum dari pihak aplikasi Tik Tok Shop atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat pengiriman barang tidak sesuai pesanan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode peneliti…
A sale and purchase agreement is an agreement between a seller and a buyer in which the seller binds himself to hand over his ownership rights to an item to the buyer, and the buyer binds himself to pay the price of the item. This thesis research aims to find out: (1) The application of the ion system in the implementation of buying and selling according to the Civil Code and the Compilation of…
Sejak diberlakukannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, praktik peradilan masih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang diajukan ke pengadilan dan berujung pada hukuman penjara. Padahal, pendekatan pemidanaan seharusnya lebih difokuskan kepada pengedar, bukan kepada penyalahguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penghentian penuntutan perkara narkotika melalui jalur…
Skripsi ini dengan judul Tinjauan Kriminologis Tentang Residivis Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin). Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan besar yang dapat mengganggu kondisi tubuh dan jiwa serta stabilitas sosial, ekonomi dan moral masyarakat. Namun, hingga sekarang masih ditemukan fenomena residivis (pengulangan tindak pidana) pada kasus penya…
Skripsi ini berjudul “Hinaan Publik Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hinaan publik sebagai alasan untuk meringankan pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial bencana Nom…
Skripsi ini berjudul Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Abortus Provokatus Dilihat Dari Kebaharuan Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan 2023. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Perihal Pembolehan Abortus Provokatus dalam KUHP, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Kesehatan 2023 dan Mekanisme legal dalam praktik Abortus Provokatus yang d…
Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur kepada Dini Sera Afrianti menjadi salah satu tindak pidana pembunuhan yang menyita perhatian publik. Dimana dalam putusannya, Majelis hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis hakim memberikan vonis bebas dalam Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN…
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan Lingkungan yang cukup serius dan seringkali disebabkan oleh aktivitas perusahaan perkebunan maupun kehutanan. Dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku Karhutla, saat ini korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus maupun bawahannya yang bekerja untuk …
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Melakukan Atau Tidak Melakukan Pengguguran Kandungan”. Latar belakang penulisan skripsi ini yakni bagaimana korban tindak pidana pemerkosaan yang melakukan atau tidak melakukan pengguguran kandungan mendapatkan akses aborsi yang aman serta layanan kesehatan yang minim risiko terhadap korban. Di Indonesia…
Skripsi ini berjudul “Penerapan Pendekatan Follow The Money Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan follow the money dapat membantu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengambil kasus Pinangki Sirna Malasari (Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst) dan kasus Sya…
Skripsi ini berjudul PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ANTARA INDONESIA DAN ESTONIA. Dalam skripsi ini penulis menemukan permasalahan yaitu adanya perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan artificial intelligence antara Indonesia dan Estonia. Sehingga yang menjadi pembahasan bagi penulis yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana …
Skripsi ini berjudul "Penerapan Asas Proporsionalitas Dan Asas Subsidaritas Dalam Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Menurut Pasal 49 Ayat 1 KUHP (Studi Putusan: No.139/PID/2020/PT.Plg)" yang membahas tentang sebuah kerusuhan di Kabupaten Lahat pada tahun 2020 dimana terjadi demo sengketa lahanantara warga Desa Pagar Batu dengan PT Artha Prigel yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 2 lainny…
ABSTRAKSkirpsi ini berjudul : Peran Oditur Militer Sebagai Penuntut Umum Dalam Menyelesaikan Perkara Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Oditurat I-05 Palembang yang membahas tentang : Desersi merupakan pelanggaran yang terjadi dlingkungan militer yang merugikan instansi sehingga memerlukan penanganan khusus oleh aparat hukum militer. Peran Oditur militer untuk memastikan berkas perkara leng…
Skripsi Ini Berjudul Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan (Studi Kasus Penyelundupan Kucing Hutan). Latar belakang penelitian ini adalah modus operandi satwa liar yang dilindungi yang menyebabkan satwa liar tersebut menjadi punah karena adanya perdagangan ilegal. Rumusan masalah ialah mengenai modus operandi tin…
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Kontitusi merupakan rangkaian proses untuk membuktikan telah terjadi kesalahan perhitungan suara milik penyelenggara pemilu (KPU) dan milik peserta pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden). Rangkaian proses ini dilaksanakan secara speedy trial dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pa…
Skripsi ini berjudul Perbandingan Hukum Pidana Perihal Pelecehan Verbal di Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia dan Safe Spaces Act Filipina. Pelecehan verbal yang terjadi di media sosial semakin marak dan berkembang seiring denganperkembangan teknologi. Penulis dalam skripsi ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum pidana perihal pelecehan verbal di media s…
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, namun dalam praktiknya program ini sering mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan baik dari penerima manfaat maupun penyalur seperti pihak sekolah, namun belum ada regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan ter…
Skripsi ini berjudul “ Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Wat Dan Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Tsm)”. Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat yang melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan meng…
Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)”. Dalam penulisan ini penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi jual beli saham yang terjadi antara Golfzon County Co., Ltd., dengan PT. Carpediem Mandiri. Rumusan penelitian pa…
Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain, yang diimpor dari luar negeri. Perdagangan atau jual beli pakaian bekas impor yang kita kenal dengan sebutan thrifting saat ini sangat berkembang pesat dan sudah tersebar luas di wilayah NKRI, baik melalui platform online atau offline. Kegiatan ini menimbulkan masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi padahal pemer…
Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat demi mendukung perekonomian nasional. Perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur umumnya mensyaratkan jaminan guna memberi kepastian hukum bagi bank. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat menggunakan jaminan Hak Tanggungan…
Skripsi ini ditulis dengan judul Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang. Proses pemusnahan barang bukti memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum agar dapat menghilangkan secara tuntas sisa-sisa atau jejak benda tersebut. Penuntut umum berwenang melaksanakan keputusan hakim mengenai barang bukti, baik dengan cara memu…
Jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan sedangkan perdagangan melalui Sistem Elektronik merupakan prdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam transaksi jual bel…
Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan Pemerintah terkait keterlibatan KUD atau BUMD untuk mengusahakan minyak bumi pada sumur tua. Pada pelaksanaanaya dijumpai tidak memadainya KUD atau BUMD untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga berdampak negatif bagi lingkungan. Pengelolaan lingkungan merupakan aspek penting yang merupakan konsep dasar yang ada dalam konstitusi yaitu kons…
Terhadap kepailitan individu yang terikat perkawinan, maka timbul persoalan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pembayaran utang. Pada putusan dalam fokus penelitian ini, Kurator mengajukan permohonan pembatalan atas pencoretan harta bersama dalam boedel pailit mengingat tidak sahnya perjanjian perkawinan yang mengikat Debitor dan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui …
Skripsi ini berjudul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM TAHAP PERENCANAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN”. Pada Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebgai manusia yang bermartabat. Hal ini merupakan tanggung jawab bagi seluruh pihak termasuk pemerintah daer…
Pelanggaran hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan global dan teknologi. Penyelesaian sengketa terkait HKI dapat dilakukan melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui Badan Arbitrase dan Mediasi World Intellectual Property Organization (WIPO Arbitration and Mediation Center). Penelitian ini menganalisis m…
Penelitian ini membahas penindakan dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui kecurangan terhadap jaminan produk halal, serta peran BPJPH dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak BPJPH. Hasil penelitia…
Pada masa kependudukan Indonesia di Timor Leste yang berlangsung dari tahun 1975 hingga tahun 1999, pasukan militer Indonesia beroperasi dengan impunitas yang signifikan. Periode ini ditandai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan yang meluas sehingga memakan banyak korban jiwa dari konflik tersebut. Warga Timor Leste harus dihadapi dengan perlakuan keji yang mereka dapatkan dari mi…