Filter by
KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL.
Notaries according to the Law on Capital Markets are limited in their role as capital market supporting professions, but according to the Appendix to the Government Regulation on Collections by the Financial Services Authority (OJK) they are subject to mandatory levies which indirectly are also categorized as parties or financial service institutions that are obliged to pay levies. This researc…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 127 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068442023
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH ATAS DASAR JUAL BELI DI BAWAH TANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jual beli dibawah tangan yang dilakukan dengan membuat kuitansi sebagai tanda bukti jual beli dan untuk menganalisis kekuatan hukum atas jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang- Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) dan Pendekatan Futuristik. hasil penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 89 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1295952023
EKSISTENSI NOTARIS PADA PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN PASCA TERBITNYA UNDANG…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan notaris dalam pendirian perseroan perorangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 yang merupakan terobosan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Hasil pembaha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 95 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1073752023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)…
Indonesia adalah salah satu Negara dengan perkembangan yang pesat dan perkembangan bidang property termasuk didalamnya, seperti peminat dalam bidang jual beli rumah. Namun seiring dengan banyaknya peminat dalam jual beli rumah tak jarang juga menimbulkan berbagai problematika antara lain dimana salah satu pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan, khususnya developer sebagai pihak penjual. Develo…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 88 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1250972023
AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (…
A prenuptial agreement is a premarital agreement made before marriage. A premarital agreement is a written contract made by a prospective husband and wife before or at the time the marriage takes place to regulate the consequences of the marriage on their wealth. Based on the Article 128 of the Indonesian Civil Code, the consequence of a divorce is that the joint wealth of the husband and wife …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1057642023
PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI SARANA HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUD…
Subrogation is the transfer of creditor's rights to a third parties who pays the creditors under approval or in acccordance with regulations. In practice, the subrogation with an authentic notary deed cannot always agrees with the parties’ expectation. In certain conditions, various problems can emerge and can caouse harm to them. This study tries to analyze the judges’ considerations regar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 109 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067832023
KETIDAKHARMONISAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 DENGAN UNDANG-UNDANG NO 37 …
This research is entitled 'Inconsistency between Law No. 30 of 2004 and Law No. 37 of 2004 on Notaries Declared Bankrupt'. The regulation on bankruptcy according to Article 12 letter a of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary causes many different interpretations, and the article imposes a penalty on Notaries by terminating them dishonorably if they have been declared bankrupt by.…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 100 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058632023
HAK INGKAR NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA
This study aims to analyze and explain the extent to which the limits on the use of the right to deny the position of a notary in keeping the contents of the deed secret. This type of research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach. The results of this study explain the limitations of a notary's right of refusal, which are listed in the contents of the dee…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 104 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068822023
KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTAIR TERKAIT MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS DA…
The purpose of this research is to analyze the regulation of Instrumental Witnesses in maintaining the confidentiality of the contents of notarial deeds and to analyze the legal protection that can be given to instrumental witnesses in maintaining the confidentiality of the contents of notarial deeds. This research is a normative study using an approach based on laws, philosophy, scientific wor…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 187 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1069002023
KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS
Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap. Sebaliknya, apabila dibacakan bukan oleh Notaris, kekuatan pembuktian akta menjadi tidak sempurna, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian adalah terkait kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris, dan akibat hukum bagi Notaris apabila Akta dibacakan bukan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 124 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T883032022
URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NA…
Sebagai respon terhadap pandemi covid 19 Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang dimana hal ini menjadi suatu terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, namun hal ini justru menyebabkan pelayanan pendaftaran tanah sempat terhambat dan ketidakpastian antar pelaksana hukum. Per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 111 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T880472022
PERALIHAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP AHLI WARIS PEMEGANG HAK T…
Sejak berlakuya Sistem Hak Tanggungan Elekronik (HT-el) Peralihan hak tanggungan elektronik terhadap ahli waris pemegang hak tanggungan (kreditur perorangan) tidak lagi dilakukan secara manual akan tetapi melalui Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami bagaimana Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (Kreditur Perorangan) sebelum dan sesudah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 110 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T751512022
PENCANTUMAN KLAUSULA KUASA MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDI…
A notary plays an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector. With the inclusion of an authority-to-sell clause regarding the collateral object, it is important to formulate a clause stating that "the highest possible price that benefits all parties will be obtained" in the purchase of Satuan Rumah Susun (a housing unit in a high-rise building) in a cre…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 170 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058832023
PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT DI SEKTOR PE…
Notaries play an important role in the implementation process of credit relaxation and restructuring in the conventional banking sector during the Covid-19 pandemic in Palembang. The Covid-19 situation has had an impact on debtors, especially MSME debtors. The government, through the Financial Services Authority, has issued policies in the form of credit relaxation and restructuring. The purpos…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 207 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058522023
KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM …
Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan (inbreng) dala…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 116 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T877502022
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENT…
ABSTRAK Notaris wajib membaca akta di hadapan para penghadap dalam artian penghadap harus dating menghadap Notaris. Sebaliknya, tanpa kehadiran para penghadap tetapi Notaris masih membuat akta, maka akan membawa akibat hukum bagi Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pednekatan teori, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 95 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067812023
PENGECEKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN K…
Technology Advancements at all times have their positive and negative sides. The openness of information systems and electronic services has been widely used to facilitate services to the public. The electronic checking service at the land registry office is one of the innovations considered able to cut bureaucracy and speed up processing time. This study tries to discuss how to check land righ…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 123 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068572023
PERGESERAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP AKTA PENG…
ABSTRAK Dalam proses mendapatkan hak atas tarah, pembayaran pajak menjadi syarat yang wajib dipenuhi baikdalam proses pembuatan sertipikat hak atas tanahuntuk pertama kali tau pun terjadi karenaadanya peralihan. Pajak tersebut berupa B ePerolehan Hak atasTanah dan Bangunan. Dalampraktiknya proses pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sering menjadi permasalahan dalam menentukanni…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 114 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1072602022
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DALAM PROSES PELELANGAN S…
Surat keterangan pendaftaran tanah, salah satu bentuk output layanan pertanahan yang masih asing didengar namun memiliki fungsi dan kedudukan yang cukup vital. Surat keterangan pendaftaran tanah, berguna sebagai pemberi informasi dan pemutakhiran data pertanahan yang berfungsi sebagai alat bukti yuridis yang berisi keterangan data pertanahan terbaru. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068692023
AKIBAT DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMALSUAN AKTA JUAL BELI TANAH OLEH PPAT (STU…
Actions without rights to deliberately transfer land rights belonging of someone to other party is a crime of land rights, which if carried out jointly by involving many parties is an Organized Land Crime. One of the modes used to transfer land rights is to use a fake sale and purchase deed drawn up by the Land Deed Official. In this paper, we will discuss the legal consequences and responsibil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 102 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067522023
PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS
Keberadaan kode etik ditentukan oleh ikatan notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi notaris yang mempunyai fungsi atas penegakan kode etik melalui dewan kehormatan daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris. Mempromosikan diri melalui media elektronik merupakan suatu larangan bagi notaris yang dapat menurunkan wibawa dan martabat jab…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1056242023
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (…
The purpose of this study is to analyze the legal force of a house sale and purchase binding agreement (PPJB) made with a notarial deed, analyze the legal protection of consumers in a sale and purchase binding agreement (PPJB) whose delivery of housing units is delayed and to analyze the legal considerations of judges in giving decisions. This research uses a normative research method using a c…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- T1069152023
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKU…
Dalam merubah Akta Pendirian Yayasan merupakan kewenangan dari Pembina tetapi faktanya terdapat perubahan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh dan dihadapn Notaris sedangkan penghadap adalah pihak lain diluar Organ Yayasan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 118 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T865722022
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS
The study aims to explain the strength of proof a deed containing false statements made before a notary. In making an authentic deed, a notary must comply with the provisions and what the appearers expext in connection with an authentic deed drawn up before a notary. The approaches used in this study are historical, legislative, and case approaches. The results confirm that a notarial deed has …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 160 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068922023
AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN PENGHAPUSAN (ROYA)
The purpose of this study is to analyze the legal consequences of fiduciary security objects that are not roya from the fiduciary register book if the fiduciary guarantee expires, and analyze the legal liability of creditors who neglect to remove (roya) fiduciary guarantees. This research uses a normative research method using a legislative approach, conceptual approach, and case approach, and …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 98 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067542023
PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP NOTARIS/PPAT ATAS KESALAHAN YANG DILAK…
This study aims to analyze the application of vicarious liability to notaries/land deed officials for their Employees who forge signatures without their knowledge. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results confirm that a notary in carrying out his duties and obligations must be based on the Notary Office Regulations to safeguard the interests o…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067712023
KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH
Dalam pengaturan kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah, baik Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang serupa di mana kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f masing-masing menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan kewenangan PPAT dalam membuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT). Na…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 97 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T860342023
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)
Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan wewenang notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi dan Untuk menjelaskan pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi yang dibuatnya. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Appr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1056232023
PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DAN ASAS PROFESIONALITAS NOTARIS DALAM PEMBUATAN…
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas hukum kehati-hatian dan asas hukum profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta otentik dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pelanggaran asas hukum kehati-hatian dan asas hukum profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta otentik apabila terjadi permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Sejarah (…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 131 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1057822023
KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALA…
Substitute Notary replaces the Notary during his leave. Substitute Notaries have the same powers, obligations and prohibitions as Notaries. This is as regulated in Article 33 of the Law on Notary Positions in paragraphs 1 and 2. In the laws and regulations there are no rules regarding the competence of a Substitute Notary as in the requirements that must be met by prospective Notaries. Therefor…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 92 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T763692022
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography