HUKUM PEMBUKTIAN DI PERADILAN AGAMA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-489-4

Collation

x, 203 hlm. ;21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.06 Sup h

OTENTISITAS AKTA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MENJAL…

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti tertulis dengan kekuatan hukum sempurna dalam perkara perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kelalaian oleh notaris dalam menjalankan tugas, seperti tidak memverifikasi identitas para pihak, tidak membacakan akta, atau mengabaikan kehadiran penghadap. Kelalaian tersebut dapa…

ASPEK HUKUM SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

Sidik jari adalah salah satu unsur dalam bidang penyidikan tindak pidana secara ilmiah. Kaitannya dalam proses penyidikan, sidik jari merupakan identifikasi dari seseorang dalam rangka administrasi knminil dengan melalui ciri-ciri manusia dan pelaksanaannya berdasarkan ilmu-ilmu daktiloskopi, pemotretan, dan dokumentasi. Seorang penyidik yang melakukan pengambilan sidik jari, adalah merupakan s…

KRITERIA SAKSI AHLI DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 63 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T558572008

TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HILANG DAN RUSAKNYA BARANG BUKTI …

-

PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 57 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T564552008

PENERAPAN PASAL 27 PP NOMOR 27 TAHUN 1983 DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIMPANAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 87 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T53098

BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 52 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53170

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TRANSAKSI ELE…

Skripsi ini berjudul Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik yang membahas permasalahan mengenai pengaturan, kekuatan hukum dan proses pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA …

Tesis ini berjudul “Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Diambil Pemiliknya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019”. Mengkaji permasalahan, pertama Pengelolaan barang bukti dan prosedur eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, kedua kendala yang dihadapi dalam eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, ketiga pengaturan eksekusi terhadap barang bukti pada masa…

LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Latar belakang penulisan ini adalah masih banyaknya pelaku tindak pidana peny. lahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan suatu permasalahan terkait barang bukti yang ditinggalkan pelaku. Pemusnahan barang bukti, khususnya barang bukt…

ANALISIS ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKU…

This thesis is entitled "Analysis of Evidence in the Judge's Decision on the Case of Premeditated Murder that was Done Together (Study of District Court Decisions Number 1358 /PID.B /2014 /PN.JKT.PST and Number 490 /Pid.B /2017 /PN.Jkt.Tim)". The focus of the problem in this study is how the position of the Visum et Repertum evidence in the trial supports the role of the accused in committing p…

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN PADA TINDAK PIDANA MENDI…

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Di Dalam Persidangan Pada Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan". Penelitian ini membahas kedudukan alat bukti elektronik di persidangan pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan serta peran forensik saat pemeriksaan alat bukti elektronik, dengan rumusan masa…

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN …

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Peencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan Jnkracht". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah setelah putusan pengadilan, pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam putusan, kewenangan…

UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI PELAKSANAAN PRAPERADILAN PUTUSAN…

Hukum yang mengatur acara pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan hak-hak kepada tersangka untuk membela kepentingannya pada saat menjalani criminal justice system yang salah satunya ialah mengajukan praperadilan. Lembaga yang berwenang untuk mengadakan praperadilan hanyalah Pengadilan Negeri. Tersangka dapat mengajukan praperad…

PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penyitaan dan pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg)”. Pelaku kejahatan umumnya menggunakan barang atau alat unuk mempermudah mereka dalam dalam melakukan tindak kejahatan Dalam kasus korupsi pengelolaan barang bukti bergerak oleh penyidik masih kurang memuaskan karena beberapa …

ANALISIS PUTUSAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA PADA TINDAK PIDANA OLEH P…

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Pada Tindak Pidana oleh PT. First Travel”. Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap sejumlah barang bukti yang telah dihadirkan pada persidangan pidana atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. First Travel dirampas untuk negara. Adapun permasalahan pada skripsi ini : Apa yang …

KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE PADA PEMBUKTIAN P…

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing guna menekan laju penyebaran covid-19 membawa perubahan dalam dunia hukum, salah satu diantaranya yakni persidangan yang awalnya dilaksanakan secara langsung lalu dialihkan menjadi persidangan teleconference terkhusus dalam pemberian keterangan saksi. Dari uraian tersebut…

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PADA GUGATAN R…

Skripsi ini membahas mengenai apa yang melatar belakangi perjanjian jual beli dibawah tangan dan kekuatan pembuktian perjanjian jual beli di bawah tangan pada gugatan rekonvensi dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Plg. Adapun rumusan masalhah dalam penilitian ini yaitu 1. Apa Yang Melatarbelakangi perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara Nomor 80/Pdt.…

KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIMBUN ALAT PELINDUNG DIRI …

Skripsi ini berjudul Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Penimbun Alat Pelindung Diri di masa Pandemi Covid-19. Penulisan skripsi ini, termasuk ke dalam tipe penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini adalah bagaimana tipe penggolongan tinda…