Filter by
URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM UPAYA MEMP…
Hak atas data privasi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap Individu. Hak mendapat perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi telah menjadi hak dasar (fundamental rights) yang dilindungi dalam Universal Declaration of human Rights 1948 dan konvensi yang menjadi turunannya International Convenant on Civil and Political Rights. Adapun masalah yang akan dibahas pada skr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 71 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T497902021
PENGATURAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI PENDUDUK UNTUK PENYELENGGARAAN DEMOKRASI D…
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu bentuk kegiatan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Pemilu menggunakan data kependudukan rakyat Indonesia yang mengandung data pribadi dan pada telah mengalami beberapa kali kebocoran. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang beberapa hal sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan penggunaan data pribadi penduduk untuk penyelenggaraan dem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T488482021
KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINA…
Penelitian ini berjudul “Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial”. dengan studi putusan nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG, yang mengatur mengenai pembuktian serta alat bukti hukum secara umum diatur di dalam KUHAP dan secara khusus di atur Perundang-Undangan khusus yang mengatur khusus mengenai alat bukti hukum yang sah. Penelitian skripsi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 82 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T495942021
IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DAL…
Situs budaya dalam kasus ini sebagai objek sejarah dilindungi dan dihargai sebagai asset dunia ini dengan nilai yang amat tinggi dalam hukum internasional terutama hukum humaniter internasional melalui konvensi-konvensi dan institusi-institusi yang ada di dunia. Namun beberapa orang lupa akan kewajiban dan dengan sengaja merusak objek-objek tersebut, meskipun mereka sadar akan kewajiban bahwa s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 72 hlm. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T497922021
ITIKAD BAIK (BONA FIDES) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ATAS OBJEK TANAH BERDASAR…
Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah perihal bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian jual beli atas objek tanah berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 dan apa yang menjadi kendala bagi pembeli dalam menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli tanah sehingga mahkamah agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 . Adapun jenis …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 116 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T500162021
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI OBAT YANG DI JUAL DI LUAR APOTEK
Saat ini sering sekali kita temukan obat yang dijual di warung yang merupakan bukan fasilitas kefarmasian. Dengan di jual diluar apotek maka perlu dilihat bagaimana konsumen obat bisa memenuhi informasi penggunaan obat yang aman jika dibeli di warung. Hal ini perlu untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap perlindungan informasi kepada konsumen pembeli obat di warung. Rumusan masalah y…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 83 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T485692021
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA INVESTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO…
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur mengenai fasilitias yang dapat diberikan kepada investor yaitu kemudahan perizinan dan pemberian hak atas tanah yang dimuat pada Pasal 22. Namun pasal ini kemudian menjadi salah satu pasal yang diuji secara materiil dalam sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan inkonstitusional terhadap Pasal 33 UUD 1945, dan pada a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 97 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T497782021
PENERAPAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DALAM MENYIK…
Ekstradisi adalah suatu proses pengembalian sesorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat si pelaku berada (seterusnya disebut sebagai negara diminta/requested state) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (selanjutnya disebut negara peminta/requesting state), karen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 84 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T487172021
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP CYBER CRIME BERUPA PENYEBARAN VIRUS YANG M…
Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Cyber Crime Berupa Penyebaran Virus Yang Mengakibatkan Terganggunya Sistem Elektronik”. Seiring berkembangnya zaman, manusia dan teknologi sudah dapat dikatakan seperti hidup berdampingan. Semakin maju suatu teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa akan semakin berkembang pula tingkat cyber crime atau kejahatan siber. Cyber crime sen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 100 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T493592021
KEDUDUKAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DESA DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA D…
Penulisan skripsi ini didasari dari adanya problematika terkait pemerintahan desa yang salah satunya adalah dinamika harmonisasi antara hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pertanggungjawaban dana desa Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah (1) Apa yang menjadi dinamika hubungan Eksekutif dan Legislatif Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukabumi Kecamatan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 86 hlm. : ilus. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T484042021
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM PERDAGANG…
Skripsi ini berjudul “DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM PERDAGANGAN NARKOTIKA”. Disparitas pidana yang bersumber dari system hukum, di mana proses peradilan di Indonesia, hakim tidakterlepasdarisistemhukum yang ada. Disparitas pidana yang bersumber dari hakim, di mana dasar penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia terdapat pada Pasal 197 hu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 85 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T495892021
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 884/PID.SUS/2020/PN.PLG TERHADAP …
Skripsi ini berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2020/Pn.Plg Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Pada judul skripsi ini yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan pada put…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 61 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T499422021
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. FEDERAL I…
Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus dan analisis dilakukan dengan prespektif analisis dimana dalam melakukan penelitian mengkaji berdasarkan fakta dilapangan yang akan disimpulkan dengan metode induktif. Dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi perjanjian kredit kendaraan bermotor…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 91 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T479912021
TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP KETERLAMBATAN PENUMPANG
Pengangkutan darat merupakan pilihan untuk dikembangkan dalam upaya membuka suatu daerah yang terisolir. Banyak orang yang memilih mengunakan jasa pengangkutan Kereta Api karena cenderung lebih murah dan juga cepat, jika dibandingkan dengan transportasi lainnya. Lahirnya PT. Kereta Api Indonesia sebagai penyedia jasa layanan tentunya memiliki tanggung jawab terhadap keterlambatan penumpang bers…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 118 hlm. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T472592021
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA…
PENELITIAN DENGAN JUDUL "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA", DENGAN METODE PENELITIAN EMPIRIS, YANG DILAKUKAN DENGAN MENGKAJI SUATU PERMASALAHAN DARI ANALISIS DATA LAPANGAN SERTA ANALISIS HUKUM TERTULIS DARI BERBAGAI ASPEK, SEPERTI TEORI, LINGKUP MATERI, DAN UNDANG-UNDANG. TUJUAN D…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 83 hlm. ; 28m cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T468352021
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENARIKAN BENDA SEBAGAI OBJEK JAMIN…
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis antara kreditur dan debitur dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang mengatur hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur. Pada prakteknya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya seperti penarikan benda oleh perusaha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 94 hlm. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T466032021
CHECK AND BALANCES ANTARA KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM…
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan hak kepada keduanya untuk membahas dan menyepakati Peraturan Desa secara bersama. Adapun permasalahan yang angkat diangkat d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 128 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T469732021
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASUSILA YANG …
ABSTRAK Persoalan tentang anak di dunia saat ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Semakin berkembangnya zaman tidak heran semakin banyak juga kejahatan yang terjadi, mulai dari kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan A…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 72 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T499122021
PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASI PENAL TERHADAP SUATU TINDAK …
Skripsi ini berjudul “PERANAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASI PENAL TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA DI DESA ULAK PANDAN KECAMATAN SEMIDANG AJI KABUPATEN OKU”. Permasalahan dalam tulisan ini adalah;1)Bagaimana latar belakang terjadinnya mediasi penal terhadap suatu tindak pidanaoleh tokoh masyarakat di desa Ulak Pandan;2) Bagaimana peranan dan mekanisme dilakukannya mediasi penal terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 84 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T493762021
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASA…
Penulisan skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pky). Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Istilah anak saat ini suda…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T493752021
KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HU…
Pada penulisan skripsi ini, di Indonesia tindak diskriminasi dan kurangnya pemberdayaan terhadap perempuan masih sangat tinggi, baik dari segi pekerjaan, politik maupun dalam hal – hal sosial. Semua yang terjadi dan dirasakan oleh perempuan pada saat ini berdasarkan pada tindak diskriminatif yang menghasilkan kontradiksi bagi penduduk perempuan dan juga keterlibatan perempuan dalam berbagai h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 105 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T506512021
PENGATURAN HAK MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN KEPASTIAN INFORMASI MENGENAI ORAN…
Skripsi ini berjudul “Pengaturan Hak Masyarakat Dalam Mendapatkan Kepastian Informasi Mengenai Orang Yang Suspect Covid-19’’. Pengaturan hak masyarakat dalam mendapatkan suatu informasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam implementasinya masyarakat banyak mengalami kendala dalam mengakses ataupun mendapatkan informasi terkhusus …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 84 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T503462021
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DALAM MENERAPKAN KAWASAN TA…
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang telah lama berjalan, namun pada pengimplementasiannya belum dilaksanakan dengan baik. Adapun permasalahan yang dibahas adalah 1. Bagaimanakah implementasi kewenangan pemerintah Kota Palembang dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. 2. faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan mendukung implementasi kaw…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 136 hlm. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T467182021
PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI TELECONFERENCE …
Skripsi berjudul Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Palembang. Pandemi Covid-19 membawa dampak berubahnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia. Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di Gedung pengadilan menjadi terpaksa d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 121 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T461282021
ANALISIS YURIDIS PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN …
ABSTRAK Maraknya perkawinan beda agama selalu menjadi perdebatan serta polemik di kehidupan sosial, baik dalam masyarakat organisasi keagamaan maupun agamawan hampir sepakat melarang dilakukannya perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan beda agama menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengetahui pengaturan perkawinan be…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 73 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T501002021
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUN…
Skripsi ini berjudul “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN”, adapun permasalahan dalam skripsi ini yang pertama adalah Bagaimana..pengaturan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan yang kedua“apa saja Faktor yang mendukung dan menghambat pencegahan tindak pidana korupsi oleh Badan Pengawasan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 100 hlm. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T492812021
AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN KOMITMEN TERHADAP KEABSAHAN PERSEROAN TERBAT…
Skripsi ini berjudul “AKIBAT HUKUM KEGAGALAN PEMENUHAN KOMITMEN TERHADAP KEABSAHAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK” Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terb…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T498662021
ASPEK HUKUM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG
Skripsi ini berjudul "ASPEK HUKUM SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implementasi cara mendapatkan sertifikat pengganti hak tanggungan yang hilang. kedudukan akta roya sebagai bukti hapusnya utang debitor, dan perlindungan hukum bagi debitor yang dirugikan karena hilangnya sertifikat hak tanggungan oleh kreditor. jenis penelitian yang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 65 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T490672021
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI ONLINE ANAK DI BAWAH UMUR
Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Prostitusi Online Anak di Bawah Umur”, Prostitusi online di era modern ini sedang marak khusunya di Indonesia sehingga menimbulkan keresahan rakyat Indonesia. Banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak-anak dibawah umur untuk diperjualbelikan. Banyaknya kasus prostitusi yang terjadi belakangan merupakan bukti bah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 115 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T519312021
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKU…
Skripsi berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Rumusan Masalah yang diangkat oleh penulis yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi melalui media sosial dan faktor yang mempengaruhi dalam melakukan upaya penanggulangan te…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 105 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T485642021
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography