ABSTRAK Penataan ruang di kawasan strategis memerlukan pengaturan yang lebih ketat, mengingat pentingnya kawasan tersebut bagi kepentingan nasional dan daerah. Penetapan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di kawasan strategis menjadi aspek penting dalam menjaga kepastian hukum dan pengendalian pemanfaatan tanah. Skripsi ini membahas dua rumusan m…
ABSTRAK Tanah merupakan aset strategis yang kepastian hukum kepemilikannya sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun AJB merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, AJB belum memberikan kepastian hukum yang setara dengan sertifikat h…
Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya penertiban administrasi pertanahan, dan tiap masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah, wajib membayarkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah dan diharapkan dapat menyokong pembangunan pada suatu daerah. Persoalan mengenai BPHTB terutama yang terhutang tentu saja akan membawa kon…
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam pembagian hak waris atas tanah guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Permasalahan yang diteliti meliputi kedudukan hukum APHB dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia, peran notaris dalam pendaftaran sertifikat tanah melalui APHB, serta fungsi APHB dalam penyelesaian sengketa anta…
Sertipikat hak milik merupakan alas hak terkuat, terpenuh dan dapat dikuasai secara turun temurun, oleh karenanya dalam proses penerbitan sertipikat, harus didasari dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Sertipikat ganda adalah kondisi di mana terdapat lebih dari satu sertipikat kepemilikan tanah yang diterbitkan untuk satu bidang tanah yang sama, dengan data yang berbeda atau bahkan atas…
This research is motivated by the importance of legal certainty and protection in land sale and purchase transactions, especially through the Sales Purchase Agreement (PPJB) on objects that are still burdened with Mortgage Rights. In practice, PPJB is often used as a preliminary agreement before the Sale and Purchase Deed (AJB), especially in the Home Ownership Credit (KPR) scheme. However, the…
This study examines the liability of a Land Deed Official (PPAT) for the annulment of a Mortgage Right (Hak Tanggungan) resulting from the exercise of authority beyond the official’s territorial jurisdiction. The background of this research is based on the practice of executing a Deed of Granting of Mortgage (APHT) that does not comply with the territorial limits of the PPAT’s authority, as…
The increasing demand for land is often not accompanied by adequate regulation and governance. This condition has led to various land issues, such as land disputes, illegal land acquisition, overlapping ownership rights, and unequal access to land. Many land disputes arise due to inaccuracies in determining the location and boundaries of land parcels. Therefore, issues related to land measureme…
Di Indonesia sering kali terjadi kasus atau konflik sengketa atas tanah baik itu milik pribadi atau milik bersama dalam masyarakat. Hak Kepemilikan Tanah adalah hak yang paling kuat dan tahan terhadap klaim atau runtutan dari pihak lain, sehingga pemilik tanah memiliki kepastian hukum yang tinggi atas kepemilikan tananhnya. Penelitian ini di latar belakangi dari banyaknya kasus sengketa yang ad…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…
Implikasi kemampuan koordinasi bilateral dapat mendukung perkembangan fisik motorik, khususnya motorik halus, serta meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri anak selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh permainan tepuk beat terhadap kemampuan koordinasi tangan kanan dan kiri anak usia 5–6 tahun di TK Islam Terpadu Robbani Indralaya dengan menggun…
Tingginya potensi sengketa tanah di wilayah pedesaan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, yang dalam praktiknya difasilitasi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum)…
Abstract The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the judge in the settlement of rights over public facility land based on the decision of the Sibolga District Court No. 20/Pdt.G/2013/PN.SBG. and analyze the legal consequences arising from the judge's decision. This research method uses normative juridical legal research and uses a regulatory approach and a contextual…
Secara sederhana pengertian tanah absentee adalah tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Pengaturan terkait larangan kepemilikan tanah absentee dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan agar tanah pertanian dapat tetap produktif, tidak terlantar dan tidak terjadinya perbudakan bagi …
The release of land rights is an activity of releasing the legal relationship between the land holder and the land they possess. This study discusses the regulation of new land release deeds above the Right to Build owned by legal entities, a study on release deed as the basis for new land rights application above the expired Right to Build, and the legal regulations on releasing land possessio…