Filter by
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST DALAM MENE…
Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2007772026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT MALADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN
Maladministrasi dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien sebagai pengguna layanan publik bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat maladministrasi dalam pelayanan kesehatan serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum penyelenggara pelayanan kesehatan menurut hukum administrasi negara. …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 138 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944622026
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN FUNGSI RUANG MANFAAT…
Skripsi ini berjudul “KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA EKSISTENSI DAN FUNGSI RUANG MANFAAT JALAN DALAM PENYELENGGARAAN JALAN KOTA” Ruang Manfaat Jalan merupakan ruang yang diperuntukkan bagi berbagai macam infrastruktur jalan seperti trotoar, bahu jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengaman yang dapat mencegah permasalahan lalu lintas, beberapa hal yang mengganggu eksistensi d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 124 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944582026
PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM SEBAGAI JALUR DARAT PENGANGKUTAN BA…
Pengangkutan batubara melalui jalan umum sebagai jalur darat di Sumatera Selatan merupakan aktivitas yang tidak terlepaskan dari kegiatan pertambangan. Namun dalam praktiknya, penggunaan jalan umum sebagai jalur pengangkutan batubara menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan ini menuntut peran aktif pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum agar penggunaan jalan u…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxii, 299 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944412026
PEMBATASAN USIA DALAM REKRUTMEN TENAGA KERJA DITINJAU DARI KERANGKA PEMENUHAN…
Pembatasan Usia Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau Dari Kerangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXII/2024), dilatar belakangi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat (1) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 3 yang memberikan potensi terjadinya diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dengan pembatasan usia pada lowo…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 106 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944492026
LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI WAKIL MENTERI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELEN…
Rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri saat ini mencapai 32 dari 55 jumlah keseluruhan wakil menteri. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja wakil menteri dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Namun, selama ini hanya ada aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri bukan wakil menteri. Masalah yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana urgensi dan implika…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 92 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943492026
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUME…
Perkembangan teknologi finansial di Indonesia saat ini bukan hanya mendorong inklusi keuangan, namun juga memunculkan maraknya aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan konsumen jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen serta bentuk pertanggungjawaban OJK dalam menghadapi teknologi finansia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1948142026
PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI P…
Pelayanan publik menjadi salah satu fungsi utama pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menjadikan SPBE sebagai prioritas pembangunan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 113 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944682026
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBANTUAN APLIKASI CANVA PADA MAT…
Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara dalam pemenuhan kewajiban pelayanan publik bagi masyarakat masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan ASN tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan hukum atau penegak hukum, tetapi cenderung dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan faktor budaya penegakan hukum. Skripsi ini memiliki permasalahan (…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 100 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -0
- Call Number
- T1944692026
PENEGAKAN HUKUM ATAS KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN …
This study is entitled "LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATE NON COMPLIANCE IN THE IMPLEMENTATION OF WORKERS' SOCIAL SECURITY REGISTRATION." Indonesia is a welfare state in which the government plays an active role in various aspects of citizens' lives to ensure social welfare, including the provision of social security protection for workers. This obligation is stipulated in Article 28H paragraph…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 145 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1933162026
PENGAWASAN DANA DESA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA AKUNTABILIT…
Penelitian ini menganalisis pengawasan dana desa oleh inspektorat kabupaten/kota dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, pendekatan reaktif, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran serta penerapan pengawasan inspektorat dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 175 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2005802026
PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH ATAS PERMOHONAN…
Skripsi ini berjudul Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah atas Permohonan Badan Hukum Perdata dalam Pembangunan di Kawasan Sempadan Sungai. Latar belakang penelitian ini adalah adanya praktik pemberian PBG kepada badan hukum perdata di kawasan sempadan sungai yang secara prinsip merupakan kawasan lindung, sehingga menimbulkan persoalan kesesuaian antara kebijakan pemeri…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1932762026
KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN APARATUR SIPI…
Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan fleksibilitas kerja berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan proses kerja ASN, dan perubahan budaya kerja ASN agar lebih adaptif dan mampu m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxv, 145 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1932882026
PEMBATASAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN …
Skripsi ini berjudul “Pembatasan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Negara.” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dihadapkan pada persoalan batas kewenangan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kekay…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 119 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1932952026
PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HA…
Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 88 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1933172026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…
Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DISEBABKAN MOGOK KERJA.” Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan hukum pekerja ketika hak tersebut dijalankan, khususnya terkait dengan pemutusan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 104 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1918742025
URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PE…
Skripsi ini berjudul “URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA”. pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengeksekusi putusan perkara peradilan tata usaha negara, namun dalam pelaksanaan eksekusi terdapat fakta adanya putusan peradilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan atas …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 128 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1913122025
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL YANG DIAJUK…
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah pengaturan dan implementasi pengawasan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di kota Palembang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan implementasi pengawasan penerbitan KTP elektronik dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan di kota P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1501372024
KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN …
Skripsi ini dibuat dengan judul “Kewajiban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur terkait Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Pertanggungjawabaan terhadap Keuangan Daerah”. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah LKPJ yang seringkali bermasalah dalam hal lewat batas waktu dalam penyampaian dan/atau penyampaiannya, penyusunan LKPJ yang hanya sebagai bentuk formalitas saja, dan for…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457142024
PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DALAM JARINGAN (D…
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban negara dalam penyelenggaraan sejumlah pelayanan termasuk hak warga negara secara mendasar guna mencapai tujuan demokrasi dan keadilan pelayanan. Salah satunya pelayanan administratif di bidang administrasi kependudukan dalam jaringan (adminduk daring) yang diatur Permendagri tentang Pelayanan Adminduk Daring. Isu huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 102 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1420962024
PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALON…
Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Pilkada merupakan wujud proses demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Sistem pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1422272024
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
Sengketa pertanahan sering terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah terbitnya dua sertifkat dalam satu kepemilikan tanah. Sertifikat ganda dapat menimbulkan sengketa antar para pihak, maka untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut perlu diselesaikan melalui upaya hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana upaya hukum pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 81 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1420982024
NATURALISASI PEMAIN SEPAK BOLA BERDASARKAN PERATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Naturalisasi merupakan transformasi status dari individu asing menjadi warga negara suatu negara sesuai dengan ketetapan yang berlaku di negara tersebut. Naturalisasi bisa terjadi dalam berbagai aspek salah satunya di bidang olahraga. Naturalisasi terbagi atas dua jenis yakni naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa, naturalisasi biasa adalah proses naturalisasi dengan mengajukan permohonan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1466242024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography