PELAKSANAAN PENAHANAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAT DI NANGGROE ACEH DAR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

130 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

345 Pel p

DASAR KEWENANGAN DAN ALASAN-ALASAN PENANGGUHAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA KHUSU…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

181 hlm., 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Das d

OTENTISITAS AKTA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MENJAL…

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti tertulis dengan kekuatan hukum sempurna dalam perkara perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kelalaian oleh notaris dalam menjalankan tugas, seperti tidak memverifikasi identitas para pihak, tidak membacakan akta, atau mengabaikan kehadiran penghadap. Kelalaian tersebut dapa…

MENGGAPAI AMANAH: 10 Program Utama Apabila Terpilih Sebagai Dekan Fakultas Hu…

Edition

1

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 157 hlm. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

344.07 Rif m

CONTOH-CONTOH KONTRAK, REKES & SURAT RESMI SEHARI-HARI JILID 2

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-532-7

Collation

iv, 436 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.02 Gau c

KAMUS HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-035-6

Collation

640 hlm., 20 cm

Series Title

-

Call Number

340.03 Ham k

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI …

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Melewati Batas Waktu Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)”. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan jangka waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yakni selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP. Namun…

KONSEP UNEXPLAINED WEALTH DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KO…

Skripsi ini berjudul “Konsep Unexplained Wealth dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia.” Konsep unexplained wealth ialah sebuah mekanisme hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana yang berfokus pada aset, bukan pada pribadi pelaku maupun tindak pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menge…

IKHTISAR KETENTUAN PERSAINGAN USAHA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-6029-67535-1

Collation

xii, 424 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

343 Ikh i

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN (Analis…

Majelis Arbiter dalam putusan BANI No. 646/I/ARB/BANI/2015 menyatakan bahwa hasil mediasi antara PT Pertamina EP dan Konsorsium IA tidak sah karena mediator tidak berwenang memutus sengketa. Padahal sebelumnya antara pihak PT Pertamina EP dan Konsorsium IA terdapat kesepakatan bahwa hasil mediasi akan menjadi penyelesaian akhir yang final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI BEBE…

Praktik poligami kerap kali dianggap sebagai polemik diberbagai kalangan masyarakat, banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan berpoligami akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya izin Pengadilan Agama, sebab hakim akan menggali kebenaran dalil-dalil yang diajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga hakim akan mel…

Hukum Pajak

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-18914-6-9

Collation

xiv, 138 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

343 Erm h

Pengadilan dan Penyelesaian SENGKETA DI BIDANG PAJAK

Edition

revisi

ISBN/ISSN

978-979-22-5290-3

Collation

xii, 318 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343 Pud p

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1: PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-477-7

Collation

xxvi, 347 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS…

Sebelum dan sesudah diundangkan undang2 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual uu tpks mayoritas putusan terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tidak mengandung amar yang menjatuhkan hukuman terdakwa membayar resitusi, karena aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemidanaan dan belum memperhatikan kepentingan korban atas hak asasi manusia korban memperoleh rsitusi peneli…

KERUGIAN INVESTOR RITEL DALAM TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE DI INDONESIA

Transaksi forex merupakan salah satu bentuk investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga mengandung risiko besar. Dalam praktiknya, sebagian investor ritel yang melakukan transaksi forex mengalami kerugian tidak hanya disebabkan oleh pergerakan pasar, namun juga diakibatkan adanya praktik tidak jujur yang dilakukan pialang berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaska…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM DECENTRALIZED FINANCE …

SKRIPSI INI BERJUDUL “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM DECENTRALIZED FINANCE DALAM JARINGAN BLOCKCHAIN DI INDONESIA”. BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE DI INDONESIA. PENELITIAN INI DIBUAT BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BENTUK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE. PEN…

MEKANISME PERUBAHAN PT. JAKARTA TOURISINDO DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PER…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan dan dampak perubahan Badan.Hukum.Perusahaan.Daerah.Menjadi.Perusahaan.Perseroan. Usulan PT. Jakarta Tourisindo mengenai prospek dan proyeksi bisnis dalam hal meningkatkan modal dasar pengembangan pariwisata daerah menjadi alasan perubahan status dari perseroan terbatas menjadi perseroda dan penambahan unit usaha pengembangan pariwis…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK PEKERJ…

Skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks (Studi Kasus Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr)". Kedua putusan terdapat disparitas putusan pidana yang mana terdapat adanya perbedaan pada jenis perkara pidana sama. Hal yang membuat ketidaksamaan tersebut pada bagian hukuman yang dij…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK TERPENUH…

Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sering menjadi dasar diajukannya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan, seperti dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Terpenuhi Syarat Materil (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/P…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PROSES AKUISISI PERSEROAN TE…

Akuisisi adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengambil lebih dari 50% saham suatu perseroan dengan tujuan untuk mengambil kontrol perseroan tersebut. Perbuatan akuisisi haruslah mendapatkan persertujuan dari RUPS yaitu para pemegang saham. Akan tetapi apabila akuisisi dilakukan maka hal tersebut akan dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan yang lema…

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL JUAL BELI TANPA BUKU PEMILI…

Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat modern, baik untuk keperluan pribadi seperti transportasi harian maupun untuk mendukung aktivitas bisnis. Namun, maraknya praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disebabkan oleh kehilangan dokumen, sistem pembiayaan, atau kelalaian administratif, menimbulkan per…

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN P…

Latar Belakang penelitian ini didasari dengan maraknya pelangaran-pelangaran atas karya cipta Sinematografi dalam jaringan internet yang merugikan pencipta karya, hal ini dilakukan melalui website penyedia layanan streaming dan download secara gratis di internet tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum…

UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG…

EFFORTS TO PROTECT ASSETS RESULTING FROM MONEY LAUNDERING CRIMES ABROAD BY THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER (PPATK) ABSTRACT PERPETRATORS OF MONEY LAUNDERING CRIMES, WITH THE AIM OF HIDING OR DISGUISING THE ORIGINS OF THEIR WEALTH DERIVED FROM OR SUSPECTED TO BE DERIVED FROM CRIMINAL ACTIVITIES, OFTEN ATTEMPT TO STORE THESE ASSETS ABROAD. THEREFORE, IT IS ESSENTIAL TO UNDER…

HUKUM PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN DAN WAKAF

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 372 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.068 Soe h

HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Edition

1

ISBN/ISSN

979-587-083-1

Collation

x, 189 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

297.4 Has h

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 6 : Hukum Pertanggungan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-238-3

Collation

xiv, 282 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

Pengantar Fiqh MUAMALAH: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosil-Ekonomi, …

Edition

Revisi (3)

ISBN/ISSN

979-95220-1-3

Collation

xii, 200 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ash p

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-8114-31-0

Collation

xii, 229 hlm.; ill.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346 Sub p

PERSPEKTIF HUKUM BISNIS INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI EKONOMI

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3988-18-5

Collation

xvi, 436 p. : 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.67 Per p