KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE DALAM PEMERIKSA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 50 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53250

BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 52 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53170

PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK

Along with the advancement of technology, notary as a profession is demanded to be able to utilize it in providing services using information technology or better known as cyber notary. The concept of cyber notary in the form of electronic application via computerization and internet as the main media. From drawing up to storage, all electronically. In carrying out duties and functions of notar…

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TRANSAKSI ELE…

Skripsi ini berjudul Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik yang membahas permasalahan mengenai pengaturan, kekuatan hukum dan proses pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

PEMBUKTIAN ATAS BUKTI BARU (NOVUM) TERHADAP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAL…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Peninjauan kembali dapat diajukan atas Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu dasar alasan untuk mengajukan permohonan tersebut adalah ditemukan bukti baru (Novum). Namun, konsep dan kualifikasi mengenai Novum ini belum diterangkan secara jelas dalam Undang-Undang. Mak…

EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA …

Tesis ini berjudul “Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Diambil Pemiliknya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019”. Mengkaji permasalahan, pertama Pengelolaan barang bukti dan prosedur eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, kedua kendala yang dihadapi dalam eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, ketiga pengaturan eksekusi terhadap barang bukti pada masa…

LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Latar belakang penulisan ini adalah masih banyaknya pelaku tindak pidana peny. lahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan suatu permasalahan terkait barang bukti yang ditinggalkan pelaku. Pemusnahan barang bukti, khususnya barang bukt…

ANALISIS ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKU…

This thesis is entitled "Analysis of Evidence in the Judge's Decision on the Case of Premeditated Murder that was Done Together (Study of District Court Decisions Number 1358 /PID.B /2014 /PN.JKT.PST and Number 490 /Pid.B /2017 /PN.Jkt.Tim)". The focus of the problem in this study is how the position of the Visum et Repertum evidence in the trial supports the role of the accused in committing p…

Praktik Keperawatan Berbasis Bukti Pada Pasien Kanker

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-202-149-0

Collation

viii, 137hlm.; 20cm

Series Title

-

Call Number

616.99 Fau p

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN PADA TINDAK PIDANA MENDI…

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Di Dalam Persidangan Pada Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan". Penelitian ini membahas kedudukan alat bukti elektronik di persidangan pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan serta peran forensik saat pemeriksaan alat bukti elektronik, dengan rumusan masa…

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN …

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Peencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan Jnkracht". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah setelah putusan pengadilan, pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam putusan, kewenangan…

UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI PELAKSANAAN PRAPERADILAN PUTUSAN…

Hukum yang mengatur acara pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan hak-hak kepada tersangka untuk membela kepentingannya pada saat menjalani criminal justice system yang salah satunya ialah mengajukan praperadilan. Lembaga yang berwenang untuk mengadakan praperadilan hanyalah Pengadilan Negeri. Tersangka dapat mengajukan praperad…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

HUKUM PEMBUKTIAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

82 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346.06 Sub h

HUKUM PEMBUKTIAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-408-131-0

Collation

viii, 84 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.06 Sub h

HUKUM WARIS, HUKUM KELUARGA, HUKUM PEMBUKTIAN, Edisi Baru

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-441-5

Collation

ix, 223 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.05 Afa h

BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6322-37-1

Collation

x, 175 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.94 Fak b

GROSSE AKTA dalam Pembuktian dan Eksekusi

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-540-3

Collation

viii, 166 hlm.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

347.077 Sit g

DINAMIKA HUKUM PEMBUKTIAN Dalam Capaian Keadilan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-238-0

Collation

x, 310 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.06 Bak d

PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penyitaan dan pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg)”. Pelaku kejahatan umumnya menggunakan barang atau alat unuk mempermudah mereka dalam dalam melakukan tindak kejahatan Dalam kasus korupsi pengelolaan barang bukti bergerak oleh penyidik masih kurang memuaskan karena beberapa …

KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 139 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T560432009

KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENC…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

104 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T561922010

ANALISIS PUTUSAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK NEGARA PADA TINDAK PIDANA OLEH P…

Skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Pada Tindak Pidana oleh PT. First Travel”. Majelis Hakim memutuskan bahwa terhadap sejumlah barang bukti yang telah dihadirkan pada persidangan pidana atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut oleh PT. First Travel dirampas untuk negara. Adapun permasalahan pada skripsi ini : Apa yang …

KEABSAHAN ALAT BUKTI DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGHINA…

Penelitian ini berjudul “Keabsahan Alat Bukti Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial”. dengan studi putusan nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.SNG, yang mengatur mengenai pembuktian serta alat bukti hukum secara umum diatur di dalam KUHAP dan secara khusus di atur Perundang-Undangan khusus yang mengatur khusus mengenai alat bukti hukum yang sah. Penelitian skripsi…

KEKUATAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DAL…

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan terjadi bukan hanya di ruang lingkup publik saja melainkan juga dalam area domestik yaitu keklerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan hal tersebut dirumuskanlah suatu rumusan masalah berupa bagaimana pengaturan pembuktian barang bukti elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia, serta bagaimana kekuatan p…

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN DALAM PELAYANAN PEMBUATAN KARTU BUKTI …

This research named as Analysis of the factors that causing delays in the service of making self-evident card (KBD) at PT Kereta Api Indonesia Regional Division III of Palembang City. This research’s background is due to a delay in the service of making self-evident card (KBD) that are not in accordance with the minimum service standards of PT KAI (Persero), that causing complaints from the u…

ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO NOMOR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiv, 73 hlm.: tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T55503

ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 103 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53953

KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE PADA PEMBUKTIAN P…

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing guna menekan laju penyebaran covid-19 membawa perubahan dalam dunia hukum, salah satu diantaranya yakni persidangan yang awalnya dilaksanakan secara langsung lalu dialihkan menjadi persidangan teleconference terkhusus dalam pemberian keterangan saksi. Dari uraian tersebut…

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PADA GUGATAN R…

Skripsi ini membahas mengenai apa yang melatar belakangi perjanjian jual beli dibawah tangan dan kekuatan pembuktian perjanjian jual beli di bawah tangan pada gugatan rekonvensi dalam Perkara Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Plg. Adapun rumusan masalhah dalam penilitian ini yaitu 1. Apa Yang Melatarbelakangi perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara Nomor 80/Pdt.…