PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PI…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dengan Anak Sebagai Korban Konten Asusila Pada Putusan Nomor. 124/Pid.B/2022/Pn. Bit. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pornografi yang melibatkan anak sebagai korban, khususnya dalam bentuk penyebaran konten asusila melalui media sosial, yang mengakibatkan ke…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resor Kota Palembang dan kendala-kendala dalam pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah …

PERLINDUNGAN KOSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK SESUAI DALAM PENAWARAN BARANG …

Salah satu perikatan yang timbul dari alih fungsi media sosial ini yakni perikatan berbentuk jual beli secara online yang dikenal dengan e-commerce. Konsep e-commerce menjadikan dasar timbulnya konsep pasar eletronik yang biasa dikenal sebagai marketplace. Marketplace Facebook merupakan salah satu platfrom yang mudah digunakan untuk transaksi jual beli online. Hanya dengan menuliskan produk yan…

PENGARUH IMPLEMENTASI PERUBAHAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN KU…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengumpulkan bukti empris atas pengaruh implementasi perubahan peraturan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian serta peran sistem pengendalian internal dalam memediasi hubungan implementasi perubahan peraturan keuangan daerah dan kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuan…

PENORMAAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB ABSOLUT ATAS GANTI KERUGIAN YANG WAJAR PADA …

Personal data as one of citizens' rights must be guaranteed to be recognized and respected. Protection of personal data is a manifestation of the recognition and protection of fundamental human rights based on the values contained in Pancasila. Electronic transactions via the e-marketplace platform have gaps in the misuse of personal data, the provisions of the exoneration clause of the disclai…

FILSAFAT, TEORI, & ILMU HUKUM: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan d…

Hukum ada pada setiap masyarakat di mana pun di muka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan ( eksistensi ) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa di pisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami ketiga lapisan hukum yaitu; ilmu hukum dogmatik, teori hukum, dan…

OTENTISITAS AKTA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MENJAL…

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti tertulis dengan kekuatan hukum sempurna dalam perkara perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kelalaian oleh notaris dalam menjalankan tugas, seperti tidak memverifikasi identitas para pihak, tidak membacakan akta, atau mengabaikan kehadiran penghadap. Kelalaian tersebut dapa…

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI …

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Melewati Batas Waktu Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)”. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan jangka waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yakni selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP. Namun…

KONSEP UNEXPLAINED WEALTH DALAM UPAYA PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KO…

Skripsi ini berjudul “Konsep Unexplained Wealth dalam Upaya Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia.” Konsep unexplained wealth ialah sebuah mekanisme hukum untuk merampas aset hasil tindak pidana yang berfokus pada aset, bukan pada pribadi pelaku maupun tindak pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menge…

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA OLEH PENGADILAN (Analis…

Majelis Arbiter dalam putusan BANI No. 646/I/ARB/BANI/2015 menyatakan bahwa hasil mediasi antara PT Pertamina EP dan Konsorsium IA tidak sah karena mediator tidak berwenang memutus sengketa. Padahal sebelumnya antara pihak PT Pertamina EP dan Konsorsium IA terdapat kesepakatan bahwa hasil mediasi akan menjadi penyelesaian akhir yang final dan mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengana…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI BEBE…

Praktik poligami kerap kali dianggap sebagai polemik diberbagai kalangan masyarakat, banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan berpoligami akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya izin Pengadilan Agama, sebab hakim akan menggali kebenaran dalil-dalil yang diajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga hakim akan mel…

PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS…

Sebelum dan sesudah diundangkan undang2 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual uu tpks mayoritas putusan terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tidak mengandung amar yang menjatuhkan hukuman terdakwa membayar resitusi, karena aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemidanaan dan belum memperhatikan kepentingan korban atas hak asasi manusia korban memperoleh rsitusi peneli…

KERUGIAN INVESTOR RITEL DALAM TRANSAKSI FOREIGN EXCHANGE DI INDONESIA

Transaksi forex merupakan salah satu bentuk investasi yang menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga mengandung risiko besar. Dalam praktiknya, sebagian investor ritel yang melakukan transaksi forex mengalami kerugian tidak hanya disebabkan oleh pergerakan pasar, namun juga diakibatkan adanya praktik tidak jujur yang dilakukan pialang berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaska…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM DECENTRALIZED FINANCE …

SKRIPSI INI BERJUDUL “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM DECENTRALIZED FINANCE DALAM JARINGAN BLOCKCHAIN DI INDONESIA”. BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE DI INDONESIA. PENELITIAN INI DIBUAT BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BENTUK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN DECENTRALIZED FINANCE. PEN…

MEKANISME PERUBAHAN PT. JAKARTA TOURISINDO DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PER…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengaturan dan dampak perubahan Badan.Hukum.Perusahaan.Daerah.Menjadi.Perusahaan.Perseroan. Usulan PT. Jakarta Tourisindo mengenai prospek dan proyeksi bisnis dalam hal meningkatkan modal dasar pengembangan pariwisata daerah menjadi alasan perubahan status dari perseroan terbatas menjadi perseroda dan penambahan unit usaha pengembangan pariwis…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK PEKERJ…

Skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Diperdagangkan Untuk Pekerja Seks (Studi Kasus Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2020/PN.Bgl dan Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Utr)". Kedua putusan terdapat disparitas putusan pidana yang mana terdapat adanya perbedaan pada jenis perkara pidana sama. Hal yang membuat ketidaksamaan tersebut pada bagian hukuman yang dij…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH YANG TIDAK TERPENUH…

Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sering menjadi dasar diajukannya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan tersebut dikabulkan, seperti dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Terpenuhi Syarat Materil (Studi Putusan Nomor: 49/Pdt.P/2021/P…

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN P…

Latar Belakang penelitian ini didasari dengan maraknya pelangaran-pelangaran atas karya cipta Sinematografi dalam jaringan internet yang merugikan pencipta karya, hal ini dilakukan melalui website penyedia layanan streaming dan download secara gratis di internet tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA HOAX YANG MENGAKIBATKAN …

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya transaksi elektronik dan konsumsi informasi digital, namun juga memicu maraknya penyebaran berita hoaks yang merugikan konsumen, Dalam penulisan ini, penulis meneliti mengenai pertanggung jawaban pidana dan perlindungan hukum pada putusan Nomor 687K/Pid.Sus/2015/PN SRG, untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini me…

Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)

Dalam Kepustakaan ( ilmu ) hukum sering dijumpai beberapa peristilahan ( terminologi ) yang satu sama lain kelihatannya tidak menampakkan perbedaan hakikat yang nyata. Namun, bila di telusuri secara seksama, di dalamnya ternyata mengandung perbedaan penekanan tertentu dalam telaahnya. Karena dari masing- masing peristilahan dimaksud menyangkut kepada objek yang sama, yaitu hukum, sepintas lalu …

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG

Skripsi ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG. Masalah tindak pidana terhadap gelandangan dan pengemis menjadi perhatian Pemerintah Kota Palembang maka dari itu Pemerintah Kota Palembang membuat suatu instrumen hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan, Gelandan…

Dasar-Dasar Ilmu Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-266-704-4

Collation

xiv, 218 cm : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Pan d

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI U…

Pada tahun 2021 dilakukan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, kemudian diputuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam waktu 2 tahun. Selama masa perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2022 Presiden mengeluark…

IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG WAKT…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 82 hlm.; tab.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T571312009

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA AKIBAT KESALAHAN INFORMASI (MISLEADING) YANG DILA…

-

ANALISIS PELAYANAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR USAHA PERKEBUNAN DI SUMATERA S…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 73 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T595922009

EFEKTIFITAS SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI PROPERTI INDIVIDUAL

-

ASPEK HUKUM PRODUK QARDHUL HASAN SEBAGAI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP KEB…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 73 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T572822009

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIARAN MENURUT UU NO.32 T…

-

ASPEK YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN PAILIT (STUD…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 78 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T595722009