Filter by
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGANDAAN VCD, DVD, MP3 LAGU ORANG LAIN SECARA BA…
Skripsi ini berjudulPertanggungjawaban Pidana Penggandaan VCD, DVD, MP3 Lagu Orang Lain Secara Bajakan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Pid.Sus/2017), dilatarbelakangi maraknya penjualan barang bajakan berupa VCD, DVD serta MP3 dipasaran tanpa adanya persetujuan dari pemilik ciptaan, yang ada di Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Pertan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 77 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T995342023
PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK NAMA ORANG TERKENAL (STUDI KASUS PUTUS…
Dalam Undang-Undang tentang Merek (UU Merek) tidak terdapat metode ukur kriteria nama orang terkenal sehingga tidak ada kepastian hukum terkait penolakan pendaftaran permohonan merek yang merupakan atau menyerupai nama orang terkenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan merek terdaftar Tergugat pada Putusan Pengadilan Niaga p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 102 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1120052023
AKSES KEADILAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYELESAIAN …
Permasalahan mengenai peraturan prosedur biaya pada arbitrase ini cukup menyulitkan banyak pihak dikarenakan dapat dikenakan biaya yang mahal untuk penyelesaian sengketanya. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang ekonominya kurang beruntung seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan hambatan bagi pelaku UMKM dalam…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067472023
MEKANISME PENERTIBAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT…
Penulisan penelitian skripsi ini didasari oleh peredaran kosmetik ilegal atau produk kosmetik tanpa izin edar dipasaran yang mana hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mekanisme kinerja dilakukan oleh BBPOM …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 88 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1291772023
WANPRESTASI BRAND AMBASSADOR TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA PROMOSI BARANG DI…
Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Brand Ambassador Terhadap Perjanjian Kerjasama Promosi Barang di Media Sosial” dilatarbelakangi oleh pemanfaatan tekonologi yang dilakukan perushaan dalam mempromosikan produknya dengan bantuan brand ambassador. Kerjasama antar perusahaan dan brand ambassador umumnya akan membentuk suatu perjanjian yang disepakati. Perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1291652023
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN DALAM ARISAN ONLINE DAN PENYELESAIAN HUKUM AP…
Arisan online dilakukan melalui media sosial dengan transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri ataupun m-banking merupakan salah satu dampak dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian arisan online berbentuk lisan yang dilandasi atas rasa percaya dari para pihak. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum perjanjian lisan dalam arisan online serta pen…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1295142023
PENERAPAN PRINSIP KOMPETITIF DALAM PENENTUAN PENYEDIA BARANG DAN JASA DI PT P…
Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh keharusan dalam penerapan prinsip Kompetitif yang berarti keterbukaan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai BUMN agar terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan prinsip kompetitif dalam proses penentuan penyedia barang dan jasa di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) dapat …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 69 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1287432023
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN SITA JAMINAN PADA PERKARA GUGATAN SE…
Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penerapan Sita Jaminan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pdt.G.S/2020/PN.JAP) dilatarbelakangi oleh diterapkannya Sita jaminan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Permasalaha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 95 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1047442023
KUMULASI GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUTA…
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketiadaan aturan yang secara jelas mengatur mengenai kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan mengenai kumulasi gugatan menurut hukum acara perdata Indonesia; dan 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 73 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T949872023
KEBIJAKAN BENEFICIAL OWNERSHIP (PEMILIK MANFAAT) PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI
Skripsi ini berjudul, “KEBIJAKAN BENEFICIAL OWNERSHIP (PEMILIK MANFAAT) PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI”. Adapun permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: (1) Apa dasar pertimbangan pembentukan kebijakan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Indonesia, dan; (2) Bagaimana prosedur dalam kebijakan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh Penuli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 93 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T934482023
PROSEDUR PEMENUHAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN MELALUI DANA BANTUAN KORBAN YANG…
Skripsi ini berjudul Prosedur Pemenuhan Kompensasi Ganti Kerugian Melalui Dana Bantuan Korban Yang Dilakukan Oleh Negara Pada Korban Kekerasan Seksual. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa perspektif baru dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum tindak pidana …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 121 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T909162023
PENERAPAN SUBROGASI SEBAGAI SARANA HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (STUD…
Subrogation is the transfer of creditor's rights to a third parties who pays the creditors under approval or in acccordance with regulations. In practice, the subrogation with an authentic notary deed cannot always agrees with the parties’ expectation. In certain conditions, various problems can emerge and can caouse harm to them. This study tries to analyze the judges’ considerations regar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 109 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067832023
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTO…
Penarikan Kendaraan Bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia di dalam pembiayaan konsumen secara paksa oleh debt collector menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat, dimana terdapat wanprestasi berupa adanya tunggakan oleh pihak debitur yang menyebabkan pihak kreditur melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa sehingga hal ini sangat merugikan pihak kons…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 97 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1064352023
KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPEND…
Skripsi ini berjudul “Kewajiban Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Kepemilikan Dokumen Kependudukan”. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak di Indonesia yang belum memiliki dokumen kependudukan dikarena beberapa hal yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, jarak tempat pelayanan administrasi kependudukan relatif jauh sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat, waktu ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 96 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1060302023
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMENUHAN HAK KARYAWAN DALAM…
Skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Terhadap Pemenuhan Hak Karyawan Dalam Keadaan Sulit (Hardship) Pada Masa Pandemi Covid-19 dilatar belakangi oleh dibuatnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Fenomena wabah Covid-19 di Indonesia berdampak sangat negatif terhadap produktifita…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T878932022
PEMENUHAN HAK-HAK PELAKU USAHA PAKAIAN YANG MENGALAMI PEMBATALAN SEPIHAK OLEH…
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-hak Pelaku Usaha Pakaian Yang Mengalami Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order (PO) (Studi Kasus Di Outfit of The Day Kay) Aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli, di dalamnya sudah banyak sistem dan metode jual beli yang dilakukan. Terdapat beberapa sistem dan metode jual beli di antaranya yaitu jual beli secara onli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 58 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T931052023
TANGGUNG JAWAB HUKUM JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP HILANG/ATAU RUSAKNYA BAR…
Jasa pengiriman barang di Indonesia mempunyai peran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk mempercepat perdagangan dalam dan luar negeri. Maraknya penggunaan jasa pengiriman barang ini sering kali menimbulkan kekecewaan konsumen. Beberapa kasus kehilangan atau kerusakan barang terjadi melalui jasa pengiriman barang. Perjanjian pengangkutan yang banyak mengandung peristiwa hukum, terut…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 73 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067002023
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KONTEN TIKTOK TERHADAP PRAKTIK RE-UPLOAD KON…
Kesadaran masyarakat khususnya pengguna TikTok yang cenderung masih tidak peduli dengan eksistensi dari hak cipta menyebabkan seringnya terjadi kasus pelanggaran hak cipta berupa re-upload konten orang lain tanpa persetujuan kreator, apalagi dengan tujuan komersial atau sebagai bentuk promosi produknya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta konten Ti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 109 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1059212023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP LELA…
Pemenang lelang dapat dikatakan sebagai pemenang yang beritikad baik apabila telah mengikuti prosedur serta tata cara yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pokok permasalahan pada skripsi ini didasari dari adanya gugatan yang diajukan oleh pihak debitur terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak salah satunya ialah pemenang lelang. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini ia…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T861502022
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEUANGAN PADA LEMBAGA ALTERNA…
Meningkatnya aktivitas bisnis menyebabkan konflik atau perselisihan dapat terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sektor jasa keuangan. Perselisihan bisnis biasanya mengakibatkan proses litigasi melalui pengadilan, dimana posisi para pihak bertentangan satu sama lain dan proses ini dapat memakan waktu yang lama. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak seefektif dulu dalam meny…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T887902023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AROMASEBAGAI MEREK (OLFACTORY MARKS) BERDASARKANU…
Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Seiring berjalannya waktu, merek kini tak hanya sebatas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Perkembangan lanjut ini dikenal sebagai merek non-tradisional. Merek non-tradisional terbagi menjadi dua yaitu merek non-tradisional visual dan merek non-tradisional non-visual. Arom…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1061102023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AROMASEBAGAI MEREK (OLFACTORY MARKS) BERDASARKANU…
Merek menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Seiring berjalannya waktu, merek kini tak hanya sebatas tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Perkembangan lanjut ini dikenal sebagai merek non-tradisional. Merek non-tradisional terbagi menjadi dua yaitu merek non-tradisional visual dan merek non-tradisional non-visual. Arom…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1061102023
PENOLAKAN GUGATAN MEREK OLEH PENGADILAN NIAGA TERKAIT DENGAN SENGKETA MEREK G…
Indonesia menganut sistem hukum merek First to File yang berarti pihak pertama yang mendaftarkan merek memiliki hak untuk mempunyai merek tersebut. Pemegang hak atas merek diakui kepemilikannya apabila sudah mendaftarkan dan mematenkannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Undang-Undang telah mengatur secara lengkap mengenai pendaftaran merek akan tetapi pada kenyataannya masih ada …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 88 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1048842023
PERGESERAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP AKTA PENG…
ABSTRAK Dalam proses mendapatkan hak atas tarah, pembayaran pajak menjadi syarat yang wajib dipenuhi baikdalam proses pembuatan sertipikat hak atas tanahuntuk pertama kali tau pun terjadi karenaadanya peralihan. Pajak tersebut berupa B ePerolehan Hak atasTanah dan Bangunan. Dalampraktiknya proses pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sering menjadi permasalahan dalam menentukanni…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 114 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1072602022
PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA PERGURUAN TINGGI DI KOTA PA…
Pemenuhan hak pekerja perempuan yang bekerja pada perguruan tinggi di kota Palembang dilatarbelakangi dari pekerja perempuan yang memiliki hak kodrati (hak reproduksi) sehingga pada saat pekerja perempuan bekerja, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (stat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 112 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T932872023
BATALNYA PELEPASAN HAK ATAS BENDA MILIK DEBITUR AKIBAT GUGATAN ACTIO PAULIANA…
Gugatan actio paulina merupakan pembatalan yang diajukan oleh kurator kepada Pengadilan Niaga terhadap perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditur dan kepentingan harta pailit yang dilakukan satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Perbuatan hukum tersebut berupa pengalihan harta pailit melalui pelepasan hak atas benda milik debitur. Berdasa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 93 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T933812023
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH JABATAN ANTARA PT PERTAMI…
Riset yang berjudulkan “Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Kepemilikan Rumah Jabatan Antara PT Pertamina dengan Mantan Direktur PT Pertamina (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2225K/Pdt/2006)” dilatar belakangi oleh seorang Mantan Direktur PT Pertamina yang bernama Ir. Baihaki Hakim yang ditempatkan di Rumah Jabatan dijalan Moh. Yamin. No.48 Jakarta Pusat telah melalui masa jabatannya ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 80 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T878282022
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA MENURUT PERATURAN MENTERI AGR…
Perkembangan bidang pertanahan merupakan hal krusial bagi masyarakat Indonesia seperti tempat mata pencaharian, menyiapkan bangunan, serta tempat tinggal. Untuk itu dibentuklan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelaksanan kebijakannya menggunakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 78 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T910742023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS UPAYA PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI HA…
Lelang dapat dibatalkan sebelum dan sesudah pelaksanaan lelang. Mengenai pembatalan lelang sendiri telah tercantum didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Adanya upaya pembatalan lelang tentunya mengancam kepentingan dari kreditur dan akan menimbulkan kerugian-kerugian yang kreditur dapatkan apabila lelang tersebut dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 66 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T862252023
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKU…
Dalam merubah Akta Pendirian Yayasan merupakan kewenangan dari Pembina tetapi faktanya terdapat perubahan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh dan dihadapn Notaris sedangkan penghadap adalah pihak lain diluar Organ Yayasan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 118 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T865722022
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography