Filter by
KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TANPA AKTA JUAL BELI DI DESA JIRAK …
Pendaftaran peralihan hak atas tanah termasuk di dalam kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran karena dari setiap peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat jual beli dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT atau PPAT sementara, haruslah tercatat dalam sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, adapun rumusan masal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1512582024
PENEGAKAN HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKS…
Sebelum dan sesudah diundangkan undang2 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual uu tpks mayoritas putusan terhadap terdakwa pelaku kekerasan seksual tidak mengandung amar yang menjatuhkan hukuman terdakwa membayar resitusi, karena aparat penegak hukum hanya berfokus kepada pemidanaan dan belum memperhatikan kepentingan korban atas hak asasi manusia korban memperoleh rsitusi peneli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 122 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1575212024
KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TE…
Tesis ini berjudul Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah membahas mengenai salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah "hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah". Permasalahan yang dikaji dalam peneli…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 92 hlm, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1798512025
PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK …
Penelitian berjudul "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024" membahas permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Penulis menguraikan urgensi pengisian jabatan kepala daerah yang kosong, mekanisme pengisian jabatan tersebut, serta akibat hukum dihasilkan dari kebijakan p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 143 hlm, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1800622025
PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERAT…
Tindak pidana korupsi merupakan bentuk tindakan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian negara diancam dengan hukuman pidana pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 165 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1591552024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TIND…
The judge's legal considerations regarding the imposition of action on children who are perpetrators of premeditated murder still show that the punishment is not appropriate, even though the best interests of the child must still be put forward. Therefore, it raises the issue of injustice and needs to be studied regarding the legal considerations. By using normative legal research methods which…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 32 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1591822024
PERHITUNGAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KON…
Perhitungan periodisasi masa jabatan Kepala Daerah dalam syarat pencalonan di Pilkada menimbulkan akibat hukum, khususnya bagi Plt. Kepala Daerah pasca Mahkamah Konstitusi memberikan norma hukum dalam Putusannya. Penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang periodisasi masa jabatan Kepala Daerah terhadap Pelaksana Tugas (Plt.), penerapan prinsip keadilan da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 273 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1861112025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DARI PRAKTIK PERDAGANGAN ORANG DALAM (IN…
Pasar Modal adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu namun yang diperdagangkan di Pasar Modal adalah modal atau dana. Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat namun untuk mencapai tujuan tersebut masih terdapat hambatan diPasar Modal satu d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 98 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1863112025
APRESIASI ASAS KEKELUARGAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KOPERASI SIMPAN PINJAM…
Tesis ini berjudul." Apresiasi Asas Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Perkara Koperasi Simpan Pinjam (Analis Putusan Pengdailan Negeri Yogyakarta No.119/Pdt.G/2015/Pn.Yk dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.97/Pdt.G/2015/Pn.Skh)" yang akan membahas mengenai: Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.YK yang menggunakan asas kekeluarg…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 169 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1859962025
SINKRONISASI ASAS FINAL AND BINDING PADA PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN ARB…
Penelitian ini berjudul “Sinkronisasi Asas Final And Binding Pada Putusan Arbitrase (Studi Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020)”. Penelitian ini membahas mengenai dua permasalahan yaitu pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Arbt/2021/ PN Mtr terhadap Putusan Arbitrase Nomor 43040/VI/ARB-BANI/2020 dan sinkronisasi asas final and binding yang diterapkan dalam Putus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1504662024
PENGUATAN PENERAPAN DIVERSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK YANG BERKO…
Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus ditegakkan hukum terhadapnya haruslah mendapatkan perlindungan dan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxx, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1504652024
PENERAPAN SANKSI PIDANA BERUPA TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASA…
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, menganalisis, kesesuaiannya dengan filosofi pemidanaan Indonesia, serta merumuskan konsepsi idealnya. Penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 170 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1860292025
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA JENIS GANJA (STUDI P…
In submitting a lawsuit from the Public Prosecutor and the decisions from the Panel of Judges regarding narcotics cases, it is important to design a unique method, considering the uniqueness of each case based on a detailed analysis of the type of crime, the defendant's involvement, as well as the seriousness and type of evidence found, and weighing it in a balanced and thorough manner of the s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 107 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1595462024
PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASAR…
Penerapan sanksi pidana minimal khusus terutama pada kasus yang korbannya anak, Penuntut Umum melihat serta mempertimbangkan jenis dakwaan yang didakwakan, dalam melakukan penuntutan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2I Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan penuntutannya harus dipenuhi dengan keyakinan b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 42 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1595432024
PERTIMBANGAN YURIDIS JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT HUKUMAN MATI TERHADAP…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut hukuman mati terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah disharmoni antara praktik penuntutan pidana mati terhadap anak dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hukum pidana Indonesia, anak merupakan subjek…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 160 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1859092025
PENYIMPANGAN HUKUM ATAS PRAKTIK SEWA RAHIM SEBAGAI IBU PENGGANTI (STUDI KASUS…
Penelitian ini membahas penyimpangan hukum dalam praktik sewa rahim yang melibatkan para wanita-wanita Indonesia melalui situs Find Surrogate Mother. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk penyimpangan praktik sewa rahin, mekanisme kontrak sewa Rahim yang dilakukan dalam situs lind Surrogate Mother, dampaknya terhadap status nasab anak, dan upaya penertiban hukum oleh negara a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 190 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1858192025
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KESEHATAN REP…
Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menimbulkan kontroversi terkait pasal mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah. Kebijakan ini dinilai sebagian pihak sebagai upaya perlindungan kesehatan reproduksi, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terutama dari kalangan peme…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 181 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1858202025
IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenal asas ultimum remedium. UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip ultimum remedium yang sebelumnya ditentukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan UU HPP penerapan prinsip ultimum remedium dalam upaya penanggulangan tindak pidana pajak berlaku pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidanga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457832024
PERTIMBANGAN HUKUM PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENUNT…
Tesis ini berjudul “Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai”. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum senantiasa dituntut bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 146 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458082024
UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI …
Anak merupakan individu yang lemah dinilai dari fisik, cara berpikir, dan psikologis, oleh karena itu anak rentan menjadi objek kejahatan orang dewasa salah satunya penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Apa faktor kriminogen penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin?, Kendala apa saja dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 42 hlm.; tab.; illus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459772024
KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI B…
Latar belakang penelitian ini adalah rencana transformasi seluruh Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan universitas dan ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH yang perlu dianalisis untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan ot…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459302024
PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITA…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459272024
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PID…
This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460222024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SECARA PRE PROJECT SEL…
Pelaku pembangunan saat ini dalam memasarkan rumah susun menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan pre project selling system dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaim…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459352024
IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR…
Abstrak Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum diantaranya kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam upaya mewuj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 50 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459032024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN…
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Renol Ababil Penegakkan Hukum bermula dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga bermuara ke Lembaga permasyarakatan yang merupakan komponen-komponen didalam system peradilan pidana. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Penelitian ini membahas: bagaimana pertimbangan huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 157 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460132024
TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA …
Penelitian ini adalah terhadap tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara studi kasus terhadap kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182. Dalam penelitian ini akan dibahas Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat udara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458342024
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN DOMPET DIGITAL TERKAIT DENGAN JASA P…
Legal protection for users or consumers of digital wallets in Indonesia. In the rapidly growing digital era, the use of digital wallets has become an integral and unified part of daily financial transactions, particularly in terms of money transfers. However, with the convenience offered, there also arise risks associated with the security of funds and users’ personal data. Legal protection f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458022024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS DITINJAU DARI UND…
Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 105 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459832024
PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGG…
Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 70 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459792024
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography