HUKUM DAGANG INDONESIA, JILID I (Bagan Kedua)

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-280-6

Collation

xvi, 416 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Soe h

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 2: Bentuk-bentuk perusahaan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-345-2

Collation

xxii, 351 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

979-769-005-9

Collation

xii, 280 hlm. : ilus. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Asy h

HUKUM DAGANG DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-076-108-7

Collation

466 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Sya h

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA REPARASI GAWA…

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia membuat hampir seluruh masyarakat di Indonesia memiliki gawai nya masing masing, gawai dapat berupa telepon genggam, tablet, ataupun laptop. Tidak sedikit gawai yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia ini berumur yang panjang. Hal ini membuat sebuah peluang usaha dimana pelaku usaha ini menawarkan jasanya yakni jasa reparasi gawai. Hal ya…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DIL…

E-commerce dipercaya sebagai model transaksi di masa depan, karena semakin lama semakin banyak orang yang menggunakan internet. Saat ini jual beli secara online umumnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia bagi pihak penjual maupun pihak pembeli dengan cara yang efisien. Penipuan jual beli secara online seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya pertemuan langsung atau tatap…

TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG PER…

Import can be defined as the purchase of goods from foreign countries in accordance with government regulations, paid for using foreign currency. Article 50 of Law Number 7 of 2014 states that all goods can be exported or imported , expect those prohibited, restricted, or otherwise determined by the law. Prohibited imported goods are regulated by the Minister of Trade of the Republic of Indones…

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK WAFER SUPERMAN ANTARA DC COMIC DAN PT. MARXING FA…

Di Indonesia pengaturan mengenai merek diatur di dalam Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi adru dua atau lebih u…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUALBELI K-POP STUFF DI MEDIA SOS…

Skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli K-Pop Stuff di media sosial (StudivPutusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg) dilatar belakangi oleh maraknya penipuan K-Pop Stuff di kalangan penggemar K-Pop. Penipuan yang dilakukan dengan memalui media sosial seperti Instagram, twitter dan lain-lain. Rumusan Masalah yang diambil untuk dibahas dalam skripsi ini ada…

PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERKENAL YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA …

Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menerapkan sistem konstitutif dalam pendaftaran mereknya. Selanjutnya merek terkenal merupakan merek yang telah melampaui batas regionalnya tidak jarang masih mendapatkan pelanggaran karena pihak lain yang mendaftarkan lebih dahulu mereknya dengan memiliki unsur persamaan pada pokoknya den…

SENGKETA MEREK TERDAFTAR BIOSTIME ATAS KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL PADA KE…

Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 781K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa hak merek Biostime. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain apa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap merek Biostime yang telah terdaftar, bagaimana kedudukan pemilik merek yang mendaftar pertama apabila ada pihak lain yang mendaftar merek …

15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-756-519-0

Collation

x + 406 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

Series Title

-

Call Number

346.048 8 Cas l

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG MENGAKIB…

Notaris adalah salah satu profesi yang memegang tanggung jawab yang besar terkait kewenangan dan perannya dalam membuat suatu akta. Ada beberapa akta yang dibuat oleh Notaris salah satunya akta jual beli tanah. Pembuatan suatu akta jual beli tanah oleh Notaris sering kali menimbulkan permasalahan dimana pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut menimbulkan wanprestasi yang dapat merugikan p…

UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK “PENTAKOSTA” (Studi Putusa…

Permohonan pendaftaran merek harus dilakukan oleh pemohon yang beritikad baik, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan terkait pembatalan merek “PENTAKOSTA” yang memiliki unsur itikad tidak baik dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memu…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELA…

Era globalisasi perkembangan teknologi internet berkembang pesat termasuk perkembangan ekonomi. E-commerce merupakan jual-beli online yang dilakukan tanpa mempertemukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Media yang digunakan dalam transaksi ini yaitu Instagram. Transaksi jual beli di Instagram ini membuat pelaku usaha dapat menawarkan barang kepada konsumen secara online dengan berm…

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGADAAN BARANG DAN …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan yang belum menerapkan prinsip good corporate governance dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat PT Semen baturaja telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Semen Baturaja apabila d…

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1: PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-344-4

Collation

xxvi, 347 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

PERANG TARIF DAN PROMOSI DALAM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM …

E-Commerce merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung, hal ini ditandai dengan tidak terbatasnya batas geografis untuk melakukan suatu kegiatan usaha, acuan dari transaksi ini didasarkan kepada segala bentuk kegiatan usaha dilakukan melalui media elektronik. Dalam pembahasan penelitian ini, Penulis lebih memfokuskan pada praktik flash sale yang…

PENCANTUMAN KLAUSULA KUASA MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDI…

A notary plays an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector. With the inclusion of an authority-to-sell clause regarding the collateral object, it is important to formulate a clause stating that "the highest possible price that benefits all parties will be obtained" in the purchase of Satuan Rumah Susun (a housing unit in a high-rise building) in a cre…

PEMENUHAN HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

Skripsi ini ditulis dengan judul Pemenuhan Hak Kompensasi Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking). Menurut data yang dikutip dari Trafficking in Persons Report 2022, Indonesia diturunkan menjadi Tier 2 Wacth List karena pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hak kompensasi bagi …

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KERUGIAN DARI PEMBERIAN REKO…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kerugian yang dialami oleh investor pasar modal yang menggunakan jasa penasihat investasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mendapat kerugian dari pemberian rekomendasi saham oleh Penasihat Investasi; dan 2. Bagaimana Tanggung Jawab Penasihat Investasi dal…

PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI DI RUMAH SAKIT PEME…

Skripsi ini berjudul “Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah pada (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)”. kejadian tersebut dilatar belakangi karena adanya penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ada di jakarta, adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memut…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA SURAT IZ…

Sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat besar dalam perikanan, dan memiliki peranan yang sangat strategis bagi kebutuhan hidup manusia. Kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya yaitu budidaya perikanan. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Ratio Decidendi Hakim Terhadap Pelaku Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Pertanggung…

KEWAJIBAN PELAKU USAHA MENGGUNAKAN ATAU/MELENGKAPI LABEL BERBAHASA INDONESIA …

Every product indroduced to consumers must be accompanied by correct information This information is required to give consumers a clear picture of the product The information can be presented in a number of ways, one of which is to include a label or the packaging Information on product packaging labels is essential for the public so that each individual can make correct choices before buying a…

PRAKTEK DISKRIMINASI PADA KASUS HAK EKSKLUSIF LION AIR GRUP DALAM PERSPEKTIF …

Skripsi ini berjudul Praktek Diskriminasi Pada Kasus Hak Eksklusif Lion Air Grup dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi Kasus : Putusan KPPU NO. 07/KPPU-I/2020). Praktik diskriminasi pemberian hak eksklusif, dalam artian memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu pelaku usaha merupakann tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha, hal ini termasuk kedalam persaingan usaha tidak seh…

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-341-059-3

Collation

200 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

348 Kitr k

YURISPRUDENSI: HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 486 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Ali y

BEBERAPA ASPEK HUKUM DAGANG DI INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN

DITULIS DALAM RANGKA KEGIATAN BADAN PEMBINAAH HUKUM NASIONAL BERUPA PROYEK PENULISAN KARYA ILMIAH

ANEKA HUKUM BISNIS

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-500-9

Collation

xiv, 223 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Bad a

PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-74-1

Collation

x, 64 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

341.9 Sup p