PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) …

Skripsi yang berjudul Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd & Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd), dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa para penegak hukum tidak selalu dapat menjatuhkan suatu putusan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –…

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN PADA TINDAK PIDANA MENDI…

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Di Dalam Persidangan Pada Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan". Penelitian ini membahas kedudukan alat bukti elektronik di persidangan pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan serta peran forensik saat pemeriksaan alat bukti elektronik, dengan rumusan masa…

PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA M…

Skripsi ini berjudul “Penghapusan Pidana Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.B/2020)”. Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya perkelahian yang terjadi di area lapangan sepak bola tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang anak muda, namun…

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (Noodweer Excess) DENGAN PENGANIYAAN TERHA…

Skripsi ini berjudul “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dengan Penganiayaan Terhadap Korban Untuk Melindungi Kehormatan diri (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Bul)”, latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah Kejahatan bisa terjadi dimana-mana tanpa mengenal waktu dan semakin meningkat termasuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap sesama manusia de…

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN …

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Peencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan Jnkracht". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah setelah putusan pengadilan, pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam putusan, kewenangan…

KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER (KAJIAN TERHADAP PU…

Berdasarkan laporan tahunan KPPU sepanjang tahun 2020 tercatat ada 39 perkara yang berjalan dengan register tahun 2019 dan 2020, dari 39 perkara tersebut persekongkolan tender menjadi perkara terbanyak yang ditangani oleh KPPU. KPPU dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk menilai suatu tindakan melanggar atau tidak ketentuan dalam UU-LPMPUTS, yak…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN MELANGG…

Skripsi ini berjudul “PertanggunganJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi Facebook (Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/Pn Plg). Penulisan skripsi ini dilatar belakangi Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun, Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai ha…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME PEMBOBOLAN SERVER …

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Pembobolan Server PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Di Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 1228/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”. Tindak Pidana Cyber Crime sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah 1. Bagaimana Upaya Pembuktian dalam tindak pidana pembobolan server PT. Indo…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP AKTIFITAS BALAP LIAR MOBIL D…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Tahap Penyidikan Terhadap Aktifitas Balap Liar di Kota Palembang”. Rumusan masalah pada penelitian ini berfokus bagaimana penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar di kota Palembang, dan apa faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum pidana tahap penyidikan terhadap aktifitas balap liar mobil di kota Palembang. Pad…

PEMBUKTIAN CYBER CRIME PADA MODUS KENCAN ONLINE DALAM PERSEBARAN AKTIVITAS SE…

Teknologi yang semakin canggih membuat semakin banyak pelaku penyalahgunaan pada aplikasi kencan online yang menjadi fokus penelitian skripsi ini dengan judul Pembuktian Cyber Crime Pada Modus Kencan Online Dalam Persebaran Aktivitas Seksual Di Dunia Maya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai larangan penyebaran konten asusila demi me…

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN…

Skripsi ini berjudul: Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia. Permasalahan yang dibahas adalah: apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mre dan Putusan Nomor 12.PID.ANAK/2021/PT P…

RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG …

Peristiwa perdangan orang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor kemiskinan yang memaksa seseorang untuk merubah hidupnya secara cepat dengan cara mencari pekerjaan, meminjam uang, bahkan tanpa disadari telah menjadi korban perdagangan orang. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG…

DISPARITAS PUTUSAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUK…

There are differences regarding the severity of a decision in a murder case between one case and another in the practice of criminal justice in Indonesia. Differences in decisions regarding the same case or similar dangers, or what is known as criminal disparity, often raise questions and negative perceptions among the public, for example a sense of injustice. The problems in this thesis are as…

UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI PELAKSANAAN PRAPERADILAN PUTUSAN…

Hukum yang mengatur acara pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan hak-hak kepada tersangka untuk membela kepentingannya pada saat menjalani criminal justice system yang salah satunya ialah mengajukan praperadilan. Lembaga yang berwenang untuk mengadakan praperadilan hanyalah Pengadilan Negeri. Tersangka dapat mengajukan praperad…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN UANG ARISAN ONLINE(Putusan Nomor…

Di zaman yang modern ini, terdapat banyak kejahatan yang muncul di daerah Indonesia termasuk kejahatan yang terjadi di media sosial seperti salah satunya penggelapan uang arisan online. penggelapan uang yang dilakukan merupakan tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP. permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pe…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA MELALUI MEDIA KOMUNIKA…

Penulisan skripsi ini berjudul Pertanggugjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Komunikasi Whatsapp. Tindak pidana asusila merupakan bentuk kriminalisasi lama yang kian berkembang sampai saat ini, melalui perkembangan teknologi tindak pidana asusila menyesuaikan bentuknya dengan tekonologi. Media komunikasi yang awal mulanya tercipta sebagai pembawa kemanfaatkan ternyata tida…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK …

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 16/Pid.Sus TPK/2019/PN.Tte dan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg) yang bertujuan untuk mengetahui klasifikasi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dan juga pada ranah Hukum Administrasi Negara sehingga dapat membedakan. Adapun rumusan masalah pada penel…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPEN…

Judul dari skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam perkara Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr dan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN.Tgl dan bagaimanakah perlindungan…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN R…

Skripsi ini berjudul Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Sektor Tanjung Batu Ogan Ilir. 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pene…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA KAPAL YANG MENGANGKUT BARANG IMPOR TIDAK TE…

Srkipsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Kapal yang Mengangkut Barang Impor Tidak Tercantum Dalam Manifest dengan studi Putusan Nomor 482/Pid.B/2013/PN-TB dan Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN.STB. Hukum pelayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dalam Undang-Undang ini sendiri mengatur Nahkoda sampai dengan Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan N…

KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TE…

The making of deed of fiduciary guarantee has been regulated in the Fiduciary Guarantee Act ( UUJF) as stated ub Article 5 of UUJF that the imposition must be made a notarial deed. It is also stated in Article 6 Letter 1 that the making of the deed includes the main agreement data. This means that the making of the deed is based on the main agreement data like a credit agreement which is a unil…

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PALEMBANG

Penulisan skripsi ini didasarkan pada masih banyaknya konsumen pengguna pakaian bekas impor yang tidak mengetahui legalitas dan bahaya dari penggunaan pakian bekas impor serta masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak dan kewajibanya sebagai konsumen. Serta penulis ingin mengkaji bagaimana peranan dinas perdagangan Kota Palembang dalam menegakkan aturan terkait larangan memperdagangka…

TINDAK PIDANA PENIPUAN SKEMA PIRAMIDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN (…

Perdagangan merupakan sesuatu hal yang sering terjadi dilakukan oleh masyarakat dunia , termasuk di Indonesia sendiri . Hukum di Indonesia secara tegas melarang adanya perbuatan atau Tindakan dari seseorang untuk memuut ketentusa skema piramida sebagai tujuan dari perdagangan suatu haring at produk . Hal tersebut dikarenakan skema piramida adalah perbuatan yang dilakukan untuk menipu atau merug…

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN…

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KAWASAN TAMAN PURBAKALA KERAJAAN SRIWIJAYA ( Putusan Nomor : 708/Pid.B/2021/PN.Plg) Tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur obj…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TE…

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, serta Hambatan dalam Penegakan Huku…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAA…

Skripsi ini berjudul Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Palembang). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang dan 2. Apa saja kendala – kendala yang ditimbulkan dal…

PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA RINGA…

Penanganan kasus mengenai tindak pidana ringan hal ini merujuk terhadap keefektivitasan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang salah satunya dengan diterapkannya metode APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang berlandaskan menggunakan konsep pemikiran Restorative Justice (keadilan restoratif). Sehingga penelitian ini bertujuan mencari prihal permasalahan, bagaimana penanggulangan tinda…

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA…

ABSTRAK Peran serta masyarakat tentunya sangat penting dalam membantu pemerintah memberantas perdaran gelap narkotika, sebab tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka pemerintah tidak dapat sepenuhnya memberantas Tindak Pidana Narkotika tersebut, dan bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai Pasal 131 Undang-Un…

KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DA…

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan aks…

Kriminologi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8650-31-1

Collation

xxiv, 454 hlm. ; 24cm

Series Title

-

Call Number

364 Anw k