SENGKETA MEREK TERDAFTAR BIOSTIME ATAS KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL PADA KE…

Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 781K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa hak merek Biostime. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain apa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap merek Biostime yang telah terdaftar, bagaimana kedudukan pemilik merek yang mendaftar pertama apabila ada pihak lain yang mendaftar merek …

15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-756-519-0

Collation

x + 406 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

Series Title

-

Call Number

346.048 8 Cas l

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG MENGAKIB…

Notaris adalah salah satu profesi yang memegang tanggung jawab yang besar terkait kewenangan dan perannya dalam membuat suatu akta. Ada beberapa akta yang dibuat oleh Notaris salah satunya akta jual beli tanah. Pembuatan suatu akta jual beli tanah oleh Notaris sering kali menimbulkan permasalahan dimana pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut menimbulkan wanprestasi yang dapat merugikan p…

UNSUR ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK “PENTAKOSTA” (Studi Putusa…

Permohonan pendaftaran merek harus dilakukan oleh pemohon yang beritikad baik, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan terkait pembatalan merek “PENTAKOSTA” yang memiliki unsur itikad tidak baik dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memu…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELA…

Era globalisasi perkembangan teknologi internet berkembang pesat termasuk perkembangan ekonomi. E-commerce merupakan jual-beli online yang dilakukan tanpa mempertemukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Media yang digunakan dalam transaksi ini yaitu Instagram. Transaksi jual beli di Instagram ini membuat pelaku usaha dapat menawarkan barang kepada konsumen secara online dengan berm…

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGADAAN BARANG DAN …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan yang belum menerapkan prinsip good corporate governance dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat PT Semen baturaja telah menerapkan prinsip good corporate governance dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Semen Baturaja apabila d…

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1: PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-344-4

Collation

xxvi, 347 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

PERANG TARIF DAN PROMOSI DALAM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM …

E-Commerce merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung, hal ini ditandai dengan tidak terbatasnya batas geografis untuk melakukan suatu kegiatan usaha, acuan dari transaksi ini didasarkan kepada segala bentuk kegiatan usaha dilakukan melalui media elektronik. Dalam pembahasan penelitian ini, Penulis lebih memfokuskan pada praktik flash sale yang…

PENCANTUMAN KLAUSULA KUASA MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDI…

A notary plays an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector. With the inclusion of an authority-to-sell clause regarding the collateral object, it is important to formulate a clause stating that "the highest possible price that benefits all parties will be obtained" in the purchase of Satuan Rumah Susun (a housing unit in a high-rise building) in a cre…

PEMENUHAN HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

Skripsi ini ditulis dengan judul Pemenuhan Hak Kompensasi Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking). Menurut data yang dikutip dari Trafficking in Persons Report 2022, Indonesia diturunkan menjadi Tier 2 Wacth List karena pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hak kompensasi bagi …

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KERUGIAN DARI PEMBERIAN REKO…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kerugian yang dialami oleh investor pasar modal yang menggunakan jasa penasihat investasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mendapat kerugian dari pemberian rekomendasi saham oleh Penasihat Investasi; dan 2. Bagaimana Tanggung Jawab Penasihat Investasi dal…

PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI DI RUMAH SAKIT PEME…

Skripsi ini berjudul “Penjualan Organ Tubuh Manusia Melalui Transaksi Jual Beli Di Rumah Sakit Pemerintah pada (Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST)”. kejadian tersebut dilatar belakangi karena adanya penjualan organ tubuh manusia yang dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ada di jakarta, adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memut…

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA PENGANGKUTAN BENIH LOBSTER TANPA SURAT IZ…

Sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat besar dalam perikanan, dan memiliki peranan yang sangat strategis bagi kebutuhan hidup manusia. Kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya yaitu budidaya perikanan. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Ratio Decidendi Hakim Terhadap Pelaku Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Pertanggung…

KEWAJIBAN PELAKU USAHA MENGGUNAKAN ATAU/MELENGKAPI LABEL BERBAHASA INDONESIA …

Every product indroduced to consumers must be accompanied by correct information This information is required to give consumers a clear picture of the product The information can be presented in a number of ways, one of which is to include a label or the packaging Information on product packaging labels is essential for the public so that each individual can make correct choices before buying a…

PRAKTEK DISKRIMINASI PADA KASUS HAK EKSKLUSIF LION AIR GRUP DALAM PERSPEKTIF …

Skripsi ini berjudul Praktek Diskriminasi Pada Kasus Hak Eksklusif Lion Air Grup dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi Kasus : Putusan KPPU NO. 07/KPPU-I/2020). Praktik diskriminasi pemberian hak eksklusif, dalam artian memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu pelaku usaha merupakann tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha, hal ini termasuk kedalam persaingan usaha tidak seh…

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD)

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-341-059-3

Collation

200 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

348 Kitr k

YURISPRUDENSI: HUKUM DAGANG

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 486 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Ali y

BEBERAPA ASPEK HUKUM DAGANG DI INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN

DITULIS DALAM RANGKA KEGIATAN BADAN PEMBINAAH HUKUM NASIONAL BERUPA PROYEK PENULISAN KARYA ILMIAH

ANEKA HUKUM BISNIS

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-500-9

Collation

xiv, 223 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Bad a

PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8815-74-1

Collation

x, 64 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

341.9 Sup p

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 7: HUKUM SURAT BERHARGA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-239-1

Collation

xix, 382 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

HUKUM DAGANG INDONESIA, Jilid I (bagan kedua)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 440 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346 Soe h

HUKUM DAGANG INDONESIA, Jilid II

Edition

2

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 174 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Soe h

HUKUM DAGANG TENTANG SURAT-SURAT BERHARGA

Hukum Perdata dalam arti luas meliputi juga Hukum Dagang. Tetapi pengaturannya dilakukan dalam kodifikasi yang terpisah. Materi Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( disingkat KUHPdt ), materi Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang ( disingkat KUHD ). Pengaturan yang terpisah dalam dua kodifikasi ini sebenarnya tidak mempunyai alasan tegas. Menurut…

HUKUM DAGANG tentang SURAT-SURAT BERHARGA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-522-x

Collation

xii, 336 hlm.; ilus.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Muh h

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 2: BENTUK - BENTUK PERUSAHAAN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-428-613-3

Collation

xxii, 351 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: 7 Hukum surat berharga

Edition

7

ISBN/ISSN

979-428-378-9

Collation

xix, 380 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Pur p

HUKUM DAGANG

Edition

1

ISBN/ISSN

978-979-007-268-8

Collation

x, 278 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Has h

LOKAKARYA Hukum Dagang

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 137 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.07 Lok l

PENGANTAR HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 101 hlm. ; 21 cm

Series Title

Seri Hukum Dagang

Call Number

346.078 Har p