ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DAN UNITED STAT…

Amerika Serikat menjadikan demokrasi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga nilai demokrasi pun disebarkan melalui lembaga bantuan asing disebut USAID (United States Agency for International Development), bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam pembangunan sosial termasuk Indonesia. Salah satu Program USAID yang berada di Indonesia adalah CEGAH…

ANALISIS PUTUSAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAK…

Konsep peradilan in absentia mengacu pada situasi di mana Terdakwa telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dari itu pengadilan dapat melakukan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. Penelitian ini difokuskan pada pembahasan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang merupakan putusan in absentia terhadap perkara tindak pidana korupsi…

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI WHISTLEBLOW…

Whistleblower is synonymous with a person who reveals irregularities in an organization, both related to violations of ethical values and acts of corruption. The objectives of this study: (1) Review and analyze the existing conditions of legal protection arrangements for ASN as a whistleblower against perpetrators of corruption. (2) Review and analyze the legal protection for ASN in eradicating…

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS SUAP …

Skripsi ini berjudul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penetapan Kasus Suap Terhadap Anggota Militer Aktif. Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai kewenangan KPK dalam penetapan tersangka kasus suap terhadap anggota militer aktif. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersan…

PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAW…

Penulisan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN MILITER TINGGI DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI PADA PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PRINSIP KEPASTIAN DAN PERSAMAAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 44-K/KONEKSITAS/PMT-II/AD/VIII/2022)” ini dilatarbelakangi oleh persoalan penerapan kompetensi absolut Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili Purnawirawan …

ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELA…

ABSTRAK Skripsi Berjudul: ANALISIS PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PADA TINGKAT KASASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 430K/PID.SUS/2018 Permasalahan pada skripsi ini adanya praktik korupsi dalam pengadaan proyek KTP Elektronik (E-KTP) yang dilakukan oleh Terdakwa Irman dan Sugiharto yang memiliki status sebagai Justice Collaborator yang diaminkan ole…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA MEN…

Kriminalisasi terhadap perbuatan menghalang-halangi proses peradilan pidana atau Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi, bukanlah merupakan kebijakan baru. Kebijakan itu telah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian untuk Tujuan penelitian untuk menganalisa pengaturan Hukum pidana mengenai tindak pi…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM…

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg).” Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini; bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg, dan bagaimana kewenangan Hakim dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menghitung kerugian keuan…

PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJAMIN PENANGGUHAN PENAHANAN APABILA…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Penjamin Penangguhan Penahanan Apabila Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Melarikan Diri”. Kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya tindakan korupsi yang penahanannya ditangguhkan dengan penjamin penangguhan penahanan yang kemudian terdakwa tindak pidana korupsi tersebut mencoba melarikan diri saat masa penangguhan penahanan. …

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN PIDANA TA…

Salah satu peran utama penuntut umum dalam item perdilan pidana, adalah mengajukan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan penuntut umum dalam penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti terhadap Merdakwa Uindak pidana korupsi udi kasus Putusan Nomor 25/PidSus TPK/2024/PN Pig (an Putusan Nomor 2/Pid.Sus TPK/2024/ PLG. Metode yang digunakan dalam…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI…

Judul dari penelitian ini adalah “Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Bebas (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN. TPG dan Putusan Nomor 5541K/Pid.Sus/2023)”. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap unsur merugikan keuangan negara dalam putusan bebas (vrijspraak) pada Tindak Pidana Korupsi serta pert…

PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA STRUKT…

Penelitian ini mengkaji mengenai penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021, serta kendala dalam implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif didu…

Sumatera Ekspres 2024

Edition

-

ISBN/ISSN

1693-7352

Collation

16 hlm,; ill,; 58 cm

Series Title

Sumatera Ekspres: Habisi 4 Nyawa Kurang 10 Menit

Call Number

070.172 Sum s

INOVASI PELAYANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) SEBAGAI LAYANAN PENGADUAN KORU…

The Whistle Blowing System app is one of the innovations that provides improvements to digital-based alleged corruption complaint services. The research aims to find out how the innovation of the service through the application of the Whistle Blowing System (WBS) in the District Inspectorate of South Sumatra Province and its inhibitory factors. This research uses the theory of innovation propos…

BERANTAS KORUPSI REFORMASI: CATATAN KRITIS BW

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6293-36-7

Collation

xxvi, 304 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

353.4 Wid b

Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-6716-24-3

Collation

x, 178 Hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Jup h

PERADILAN KONEKSITAS DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN SKEMA KORUPSI YANG DILAKUKAN OL…

Skripsi ini berjudul "Peradilan Koneksitas Dalam Upaya Pengungkapan Skema Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dan Sipil". Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengengenai bagaimana Sejarah dibentuk peradilan koneksitas dalam skema korupsi yang melibatkan anggota Militer dan Sipil serta bagaimana mekanisme Peradilan Koneksitas dalam mengungkap skema korupsi ya…

MELAWAN KORUPSI ILMU: Trajektori Sains Terbuka dan Psikoinformatika

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-02-7322-3

Collation

xv, 108 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

345.023 Abr m

UNDANG-UNDANG R.I NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPS…

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8004-49-7

Collation

iv, 250 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

345.023 Und u

DINASTI MARCOS: KORUPSI, HARTA DAN KEKUASAAN DI FILIPINA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-419-211-2

Collation

x, 542 hlm.; ilus.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

364.1323 Sea d

IMPLEMENTASI HABITUASI (PEMBIASAAN) GURU PPKn DALAM MENANAMKAN KESADARAN MORA…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi habituasi (pembiasaan) guru PPKn dalam menanamkan kesadaran moral anti-korupsi pada siswa di SMP Negeri 3 Mesuji OKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif kualitatif, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Uji keabsahan data yang digunak…

MEMBONGKAR GURITA CIKEAS: Di Balik Skandal Bank Century

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8174-35-0

Collation

183 hlm. : ilus. ; 15 x 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.1323 Adi m

STRATEGI PEMBERATASAN KORUPSI NASIONAL, Edisi Maret 1999

Edition

-

ISBN/ISSN

979-95661-0-X

Collation

ix, 539 hlm. ; 16 x 23 cm

Series Title

-

Call Number

364.132 3 Bad s

KAUSALITAS KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI 5 PRO…

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas korupsi terhadap kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup pada 5 provinsi denan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari 5 provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia yaitu, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan selama pe…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG …

Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Praktik gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk rumusan delik dari tindak pidana korupsi sesuai UU Tipikor. Suap menyuap dan gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang menarik perhatian kar…

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS TINDA…

UU terbaru dalam Tipikor, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, masih menggunakan ketentuan mengenai PUP. Pasal 18 ayat (1) huruf b dari UU ini menyatakan bahwa pelaku Tipikor dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran PUP, yang besarnya dapat mencapai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam proses penanganan perkara korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga eksekus…

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…

Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk). Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kesaksian yang diberikan oleh Justice Collaborator yang berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dalam …

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…

Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi dan terorganisir. Justice collaborator adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir seperti jaringan mafia. Berdasarkan hal tersebut Justice Collaborator memiliki peran…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Purnawirawan Tentara …