Filter by
DINAMIKA PENAFSIRAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL DALAM PENENTUAN LEGAL STANDING PE…
Penerapan legal standing dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan inkonsistensi dalam beberapa kajian putusan. Legal standing dan kerugian konstitusional merupakan syarat formil pengujian undang-undang di MK, di mana pemohon harus menunjukkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan secara spesifik dan aktual atau potensial. Meskipun Undang-Und…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 92 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1945582026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA PASCA BERLAKUNYA…
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan hakim dalam m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 221 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944362026
TABRAKAN KAPAL PERMUKAAN OTONOM (MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIPS (MASS)) DI…
Perkembangan peraturan Kapal Permukaan Otonom (Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)) menghadirkan tantangan dalam kerangka hukum internasional terkait keselamatan maritim, khususnya dalam Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972. Tantangannya terletak pada ketidaksesuaian ketentuan COLREG yang berorientasi pada manusia dengan MASS tidak bera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 178 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944912026
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDAN…
Kondisi fisik dan mental yang masih lemah, menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, tidak jarang anak yang terlibat proses hukum mengalami tekanan dan stigmatisasi, terutama dalam kasus asusila yang masih dianggap tabu di masyarakat. Untuk memastikan hak-hak anak berkonflik dengan hukum (ABH) terlindungi, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan pi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 149 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943032026
PENYELESAIAN PERMASALAHAN LIMBAH LINTAS DAERAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM LINGK…
Skripsi ini membahas isu hukum tentang permasalahan limbah lintas daerah yang merupakan persoalan lingkungan yang berdampak serius terhadap hubungan antarpemerintah daerah di Indonesia. Limbah yang dihasilkan suatu daerah kerap mencemari wilayah administratif lain sehingga menimbulkan konflik, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta pencemaran air dan tanah. Kondisi ini dipicu oleh keterbat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944392026
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI SECARA KOMER…
Fenomena eksploitasi ekonomi secara komersial pada anak di Indonesia masih menjadi masalah serius yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum anak korban eksploitasi ekonomi secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 221 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943342026
OPTIMALISASI RESTITUSI DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI BENTUK PEMULIHAN HAK KORBA…
Penelitian ini menganalisis penerapan restitusi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 47/Pid.Sus/2023. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 79 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944192026
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOMINEE ATAS SAHAM DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA YANG MEN…
Perkembangan investasi dan kepemilikan saham di Indonesia memunculkan praktik perjanjian pinjam nama atau nominee agreement dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas, di mana nominee tercatat sebagai pemegang saham formal sedangkan beneficial owner merupakan pemilik manfaat secara substantif. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait status hubungan hukum dan tanggung jawab apabila terja…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 25 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942812026
PERMOHONAN KEBERATAN IMPORTIR ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN PADA DIREKTORAT JEN…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penetapan nilai pabean terhadap barang impor yang berlaku di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap importir terkait penetapan nilai pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan nilai pabean memiliki peranan penting sebagai dasar penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sehingga setiap perbedaan penilaian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942712026
PERTIMBANGAN HAKIM MILITER TIDAK MENGGABUNGKAN GUGATAN GANTI RUGI DALAM PERKA…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak diterapkannya penggabungan gugatan ganti rugi dalam putusan perkara delik penipuan yang melibatkan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-05 Palembang. Padahal, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi dasar normatif bagi korban untuk menuntut pemulihan kerugian materiil bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana. Pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 106 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943952026
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BARISTA YANG MELEBIHI JAM KERJA
Pesatnya pertumbuhan bisnis coffee shop membuka lapangan kerja bagi barista, namun memicu permasalahan ketenagakerjaan seperti jam kerja berlebih. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi hak-hak peker…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942792026
PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL PERIKANAN …
Penulis dalam penelitian ini meneliti eksploitasi dan pelanggaran hak-hak Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di sektor perikanan internasional. Penulis mengangkat 3 (tiga) masalah dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai perlindungan ABK Indonesia di kapal perikanan asing; Kedua, posisi kasus eksploitasi AB…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 138 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943102026
PENARIKAN LANGSUNG OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKU…
Pasca Pengujian Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan hak eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia harus melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi dan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, perbuatan melawan hukum…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 155 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942782026
KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK…
Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum pihak yang tidak hadir (afwezigheid), termasuk dalam pengelolaan kontrak bisnis. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam hubungan kontraktual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, BHP memiliki peran s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 108 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942322026
PENGGUNAAN INFORMED CONSENT DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTIK PADA P…
Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya laporan kasus malpraktik medis yang terjadi karena pelanggaran pelaksanaan informed consent dalam pelayanan medis. Hal ini menyebabkan pembuktian dalam perkara malpraktik medis di pengadilan menjadi lebih kompleks karena proses pemeriksaan tidak hanya mencakup pembuktian terhadap tindakan medis yang dilakukan dokter, tetapi juga kualitas informasi …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 72 hlm.; ilus,; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943042026
METODE HIPNOTERAPI SEBAGAI SARANA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik judi online yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis pelakunya. Penanganan tindak pidana judi online yang selama ini berfokus pada pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinilai belum efektif karena belum menyentuh akar permasalahan utama berupa kecanduan. Seiring d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 29 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944212026
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA PERDAG…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. TPPO telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai lex specialis, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 178 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944162026
LARANGAN PENGANGKATAN PEKERJA NON-APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP KEBUTUHAN SU…
Pengangkatan pekerja non-ASN menimbulkan ketidakpastian status kerja, adanya ketimpangan perlindungan hukum serta lemahnya penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut praktiknya sudah berlangsung lama dalam birokrasi dan berdampak pada pengelolaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan larangan pengangkatan pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 79 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943312026
PEROLEHAN KEMBALI HAK ATAS TANAH OLEH YAYASAN SETELAH BERAKHIRNYA JANGKA WAKT…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perolehan kembali hak pakai atas tanah oleh yayasan setelah berakhirnya jangka waktu, serta akibat hukum dari tidak memperbarui hak tersebut. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena masih terdapat kurangnya keselarasan antara ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan, yang dapat menyeba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 29 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1943442026
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA DALAM PEMENUHA…
Penelitian ini membahas penegakan hukum administrasi terhadap ketidakpatuhan pengusaha dalam pemenuhan hak waktu kerja bagi pekerja pada sektor jasa perawatan kecantikan di Kota Palembang serta pertanggungjawaban administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942942026
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI RUPA URBAN LIGHT MILIK WARGA NEGARA ASING (…
Karya seni rupa adalah salah satu Kekayaan Intelektual yang dilindungi. “Urban Light” merupakan karya seni rupa milik warga negara asing yang dimodifikasi oleh PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada dalam bentuk karya seni rupa bernama “Love Light”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hak cipta karya seni yang dimiliki oleh warga negara asing di Indonesia, serta perti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 92 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1940942026
PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DA…
Pengorganisasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai badan pengelola investasi strategis negara menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pengelolaan aset dan investasi negara di Indonesia. BPI Danantara diwujud berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan kewenangan luas sebagai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ketidakjelas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 221 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1938972026
KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (SHMSRS) DALAM HUBUNGA…
Implikasi kemampuan koordinasi bilateral dapat mendukung perkembangan fisik motorik, khususnya motorik halus, serta meningkatkan konsentrasi dan pengendalian diri anak selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh permainan tepuk beat terhadap kemampuan koordinasi tangan kanan dan kiri anak usia 5–6 tahun di TK Islam Terpadu Robbani Indralaya dengan menggun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 92 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1944112026
PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI KANTOR WI…
The termination of investigations in tax crime cases is one of the law enforcement instruments that prioritizes the recovery of state financial losses without disregarding the principles of legal certainty and justice. This policy reflects the application of the ultimum remedium principle in tax criminal law. The regulation regarding the termination of investigations is stipulated in Article 44…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 79 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942992026
PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL (SEXTORTION) DITINJAU…
Pemerasan Seksual (sextortion) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menggunakan foto dan/atau video seksual korban sebagai alat untuk mengancam dan memeras korban demi keuntungan pribadi. Sextortion tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial dan martabat korban sehingga penanganannya harus berorie…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 29 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1937022026
KETENTUAN MARINE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN …
Seabed-mining activities in areas beyond national jurisdiction (ABNJ) have the potential to have a significant impact on marine ecosystems, so the provisions of Marine Environmental Impact Assessments (MEIAs) are needed comprehensively as a form of implementing the precautionary principle in international law. Prior to the approval of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreeme…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 226 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942042026
EFEKTIVITAS PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM POS BANTUAN HUKUM (POSBA…
Tingginya potensi sengketa tanah di wilayah pedesaan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, yang dalam praktiknya difasilitasi melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum)…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 25 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1942562026
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN PASAL DAKWAAN YANG TERBUKTI PADA TINGKAT …
Corruption as an extraordinary crime has had a broad and multidimensional impact on society. The complexity of law enforcement is inseparable from the diversity of motives and increasingly modern modus operandi. This study examines one of the jurisprudence, namely Decision Number 1076_K/Pid.Sus/2025 which focuses on the change in the indictment article proven in the corruption crime committed b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1943412026
WANPRESTASI PEMBAYARAN INVOICE SEWA ALAT BERAT DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA …
Meningkatnya aktivitas pertambangan batubara di Indonesia mendorong tingginya permintaan sewa alat berat, yang dalam praktiknya berkembang menggunakan sistem pembayaran berbasis jam kerja dan dituangkan dalam invoice sebagai bukti tagihan resmi. Dalam hal ini, terdapat permasalahan hukum antara PT. Indo Chalan Perkasa dan PT. X, dimana PT.X tidak dapat melunasi pembayaran sewa akibat terjadinya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 152 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2006072026
INOVASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYA…
Sertipikat tanah elektronik merupakan inovasi pelayanan publik di bidang administrasi pertanahan sebagai bentuk digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia. Dalam penerapan sertipikat tanah elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Melalui sistem elektronik pengelolaan data pertanahan dapat dil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 125 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T2006102026
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography