Filter by
URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NA…
Sebagai respon terhadap pandemi covid 19 Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang dimana hal ini menjadi suatu terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, namun hal ini justru menyebabkan pelayanan pendaftaran tanah sempat terhambat dan ketidakpastian antar pelaksana hukum. Per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 111 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T880472022
PERALIHAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP AHLI WARIS PEMEGANG HAK T…
Sejak berlakuya Sistem Hak Tanggungan Elekronik (HT-el) Peralihan hak tanggungan elektronik terhadap ahli waris pemegang hak tanggungan (kreditur perorangan) tidak lagi dilakukan secara manual akan tetapi melalui Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami bagaimana Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (Kreditur Perorangan) sebelum dan sesudah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 110 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T751512022
PENCANTUMAN KLAUSULA KUASA MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDI…
A notary plays an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector. With the inclusion of an authority-to-sell clause regarding the collateral object, it is important to formulate a clause stating that "the highest possible price that benefits all parties will be obtained" in the purchase of Satuan Rumah Susun (a housing unit in a high-rise building) in a cre…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 170 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058832023
PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT DI SEKTOR PE…
Notaries play an important role in the implementation process of credit relaxation and restructuring in the conventional banking sector during the Covid-19 pandemic in Palembang. The Covid-19 situation has had an impact on debtors, especially MSME debtors. The government, through the Financial Services Authority, has issued policies in the form of credit relaxation and restructuring. The purpos…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 207 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1058522023
KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM …
Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan (inbreng) dala…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 116 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T877502022
PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENT…
ABSTRAK Notaris wajib membaca akta di hadapan para penghadap dalam artian penghadap harus dating menghadap Notaris. Sebaliknya, tanpa kehadiran para penghadap tetapi Notaris masih membuat akta, maka akan membawa akibat hukum bagi Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pednekatan teori, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 95 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067812023
PENGECEKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN K…
Technology Advancements at all times have their positive and negative sides. The openness of information systems and electronic services has been widely used to facilitate services to the public. The electronic checking service at the land registry office is one of the innovations considered able to cut bureaucracy and speed up processing time. This study tries to discuss how to check land righ…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 123 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068572023
PERGESERAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP AKTA PENG…
ABSTRAK Dalam proses mendapatkan hak atas tarah, pembayaran pajak menjadi syarat yang wajib dipenuhi baikdalam proses pembuatan sertipikat hak atas tanahuntuk pertama kali tau pun terjadi karenaadanya peralihan. Pajak tersebut berupa B ePerolehan Hak atasTanah dan Bangunan. Dalampraktiknya proses pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sering menjadi permasalahan dalam menentukanni…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 114 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1072602022
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DALAM PROSES PELELANGAN S…
Surat keterangan pendaftaran tanah, salah satu bentuk output layanan pertanahan yang masih asing didengar namun memiliki fungsi dan kedudukan yang cukup vital. Surat keterangan pendaftaran tanah, berguna sebagai pemberi informasi dan pemutakhiran data pertanahan yang berfungsi sebagai alat bukti yuridis yang berisi keterangan data pertanahan terbaru. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068692023
AKIBAT DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMALSUAN AKTA JUAL BELI TANAH OLEH PPAT (STU…
Actions without rights to deliberately transfer land rights belonging of someone to other party is a crime of land rights, which if carried out jointly by involving many parties is an Organized Land Crime. One of the modes used to transfer land rights is to use a fake sale and purchase deed drawn up by the Land Deed Official. In this paper, we will discuss the legal consequences and responsibil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 102 hlm.; Ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067522023
PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS
Keberadaan kode etik ditentukan oleh ikatan notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi notaris yang mempunyai fungsi atas penegakan kode etik melalui dewan kehormatan daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris. Mempromosikan diri melalui media elektronik merupakan suatu larangan bagi notaris yang dapat menurunkan wibawa dan martabat jab…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1056242023
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (…
The purpose of this study is to analyze the legal force of a house sale and purchase binding agreement (PPJB) made with a notarial deed, analyze the legal protection of consumers in a sale and purchase binding agreement (PPJB) whose delivery of housing units is delayed and to analyze the legal considerations of judges in giving decisions. This research uses a normative research method using a c…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- T1069152023
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DAN PIHAK LAIN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKU…
Dalam merubah Akta Pendirian Yayasan merupakan kewenangan dari Pembina tetapi faktanya terdapat perubahan Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh dan dihadapn Notaris sedangkan penghadap adalah pihak lain diluar Organ Yayasan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 118 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T865722022
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS
The study aims to explain the strength of proof a deed containing false statements made before a notary. In making an authentic deed, a notary must comply with the provisions and what the appearers expext in connection with an authentic deed drawn up before a notary. The approaches used in this study are historical, legislative, and case approaches. The results confirm that a notarial deed has …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 160 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068922023
AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKUKAN PENGHAPUSAN (ROYA)
The purpose of this study is to analyze the legal consequences of fiduciary security objects that are not roya from the fiduciary register book if the fiduciary guarantee expires, and analyze the legal liability of creditors who neglect to remove (roya) fiduciary guarantees. This research uses a normative research method using a legislative approach, conceptual approach, and case approach, and …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 98 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067542023
PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP NOTARIS/PPAT ATAS KESALAHAN YANG DILAK…
This study aims to analyze the application of vicarious liability to notaries/land deed officials for their Employees who forge signatures without their knowledge. It is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results confirm that a notary in carrying out his duties and obligations must be based on the Notary Office Regulations to safeguard the interests o…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1067712023
KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH
Dalam pengaturan kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah, baik Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang serupa di mana kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f masing-masing menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan kewenangan PPAT dalam membuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT). Na…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 97 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T860342023
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)
Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan wewenang notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi dan Untuk menjelaskan pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi yang dibuatnya. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Appr…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1056232023
PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DAN ASAS PROFESIONALITAS NOTARIS DALAM PEMBUATAN…
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas hukum kehati-hatian dan asas hukum profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta otentik dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pelanggaran asas hukum kehati-hatian dan asas hukum profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta otentik apabila terjadi permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Sejarah (…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 131 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1057822023
KOMPETENSI NOTARIS PENGGANTI ATAS PASAL 33 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DALA…
Substitute Notary replaces the Notary during his leave. Substitute Notaries have the same powers, obligations and prohibitions as Notaries. This is as regulated in Article 33 of the Law on Notary Positions in paragraphs 1 and 2. In the laws and regulations there are no rules regarding the competence of a Substitute Notary as in the requirements that must be met by prospective Notaries. Therefor…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 92 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T763692022
KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN HINDU BALI PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER HAK KEWARIS…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang mengapa anak perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya sebelum ia belum kawin, apabila ia kawin, maka hak menikmati menjadi gugur. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan patrilineal dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan perempuan tidak berhak. Hal tersebut mencerminkan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 136 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T720932022
PENERAPAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK MELALUI…
This study is motivated by a notary public who violates the code of conduct on social media platforms. In the code of conduct, a notary public is prohibited to promote themselves by including their name and position on electronic media as an advertisement of their services. This study tries to raise the issue of law implementation and the violation of the code of conduct of a notary public on s…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 145 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T763252022
TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM P…
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai salah satu profesi yang terhormat dibidang hukum diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah salah satunya ialah akta jual beli tanah dalam menjalankan kewenangannya tidak jarang akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersangkut masalah hukum berkaitan data – data yang dipalsukan oleh pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 140 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T768062022
KEKUATAN PEMBUKTIAN MINUTA AKTA YANG DISIMPAN NOTARIS SECARA ELEKTRONIK
Penyimpanan minuta akta masih dilakukan secara manual oleh notaris. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas protokol notaris tersebut. Sementara, notaris itu sendiri tentunya mempunyai keterbatasan dana. Oleh karena hal itulah muncul ide untuk melak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 138 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T760432022
KEDUDUKAN HUKUM PEMBERI FIDUSIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TE…
The making of deed of fiduciary guarantee has been regulated in the Fiduciary Guarantee Act ( UUJF) as stated ub Article 5 of UUJF that the imposition must be made a notarial deed. It is also stated in Article 6 Letter 1 that the making of the deed includes the main agreement data. This means that the making of the deed is based on the main agreement data like a credit agreement which is a unil…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 147 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T768692022
KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA BAWAAN MENJADI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
Penelitian ini membahas kedudukan hukum percampuran harta bawaan menjadi harta bersama dalam perkawinan; sehingga permasalahan yang di angkat adalah kedudukan harta bawaan yang telah bercampur menjadi harta bersama dalam perkawinan; cara pemisahan harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama dalam perkawinan pasca perceraian; Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan metode p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 110 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T769552022
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI AKTA MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA PEMAL…
In making an authentic deed, mistakes can occur either from the Notary or from parties who are not honest in providing information, this can harm the Notary and even require the Notary to be responsible for it. As in the case of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1003 K/PID/2015 which involved and ensnared a Notary in court, it is not only a matter of civil law but also crimi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T763272022
AKIBAT HUKUM KELALAIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MELAKUKAN PENGECEKAN …
Checking certificates is an administrative step carried out by Land Deed Maker before making transactions related to the object. In fact, the Land Deed Maker was negligent in checking the certificate at the National Land Agency Office. The purpose of this study is to analyze how the practice of checking certificates at the National Land Agency Office, analyze the legal consequences that arise i…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 96 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T830302022
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGATURAN TENTANG TAHAPAN PENDAFTARAN TANAH DI …
Tesis Jaminan Kepastian Hukum atas Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/PID/2016) Mengkaji Permasalahan Jaminan Kepastian Hukum atas Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Argumen Hukum atas Putusan Hakim Nomor 1/PK/PID/2016), dan Pendaftaran Tanah yang seharusnya agar dapat memberikan Jaminan Kepastian Hu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 133 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T835042022
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN SISTEM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK O…
The implementation of electronic mortgage services imposed by the National Land Agency aims to fulfill the principles of openness, time and cost determination, speed of service, ease of service and affordability in the context of effectiveness and quality of public services. However, there are several obstacles that cause the electronic mortgage service to be hampered. Therefore, this research …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 85 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T830312022
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography