KEBIJAKAN KRIMINAL PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN MODUS CRYPTO…

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan Modus Cryptocurrency di Indonesia”. Pada saat ini terjadi perkembangan zaman yang sangat pesat. Terdapat dampak negatif dibalik perkembangan zaman ini. Dampak negatif yang dibawa juga berhubungan erat dengan makin beragamnya tindak pidana yang dapat terjadi dimasyarakat. Salah satu tindak pidana yang …

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDAS…

Lembaga Negara Indonesia ialah Lembaga negara yang dibentuk dengan berdasarkan kepada UUD 1945, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah. Salah satu Lembaga Negara Indonesia ialah Kejaksaan RI, yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidan penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1 (1) Undang-U…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (…

ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, penulis membuat abstrak yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby) dalam kasus ini dapat dilihat tindak pidana korupsi yang bermula dari kebijakan Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daera…

POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENERIMAAN RETRIBUSI BERUPA SETORAN PARKIR…

Skripsi-ini berjudul "Potensi Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimann Retribusi Berupa Setoran Parkir di Kota Palembang" Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, bagaimana mekanisme recruitment petugas parkir hingga penyetoran hasil parkir ke Dinas Perhubungan Kota Palembang dan bagaimana potensi tindak pidana korupsi pada penerimaan retribusi berupa setoran parkir di …

 PEMBUKTIAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UA…

Predicate Crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu delik dalam predicate crime pencucian uang. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam putusan ini terdakwa didakwa Pasal 12 huruf a, 12 huruf i, dan Pasal 12 B UU No. …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FAKTUR …

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif, Tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif seringkali dilakukan oleh korporasi seperti halnya korporasi PT. GSG serta PT. SAP atas nama terdakwa The Tjoe Han yang diadili oleh pihak berwenang. Kedua kasus inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah pad…

PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMINJAMAN ENTITAS PERUSAHAAN LAIN SEB…

Skripsi ini ditulis dengan judul Praktik Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pinjaman Entitas Perusahaan Lain Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar Ratio Decidendi dan bagaimana potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama dalam pem…

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONA…

ABSTRAK Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh oleh oknum kepala sekolah SDN 079 kota Palembang atas nama terdakwa Nurmala Dewi, S.Pd. yang melakukan penyelewengan dana yang merugikan keuangan negara dan tindak pidana melawan hukum yang diadili oleh pihak berwenang. Kasus inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah pada skripsi …

 PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM NO.6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK DAN NO.43/Pid.Sus-TPK…

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan Putusan. Hakim No.6/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk dan No.43/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn-Tjk Dalam Menetapkan Putusan Pidana Suap pada Proyek PUPR. Penelitian dilakukan dengan metode normatif disertai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Dan dianlisis dengan analisis kont…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (P…

This thesis examines the criminal responsibility of the Village Head as Perpetrators of Corruption Crimes in Decision Number 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg and Decision Number 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. As for internal problems This research is the criminal responsibility of the village head as the perpetrator of the act criminal justice and the judge's legal considerations in making a decision ag…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIB…

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK P…

Skripsi ini berjudul“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hakim dan penerapan aturan pencabutan hak politik bagi para terpidana korupsi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah de…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM…

Skripsi ini mengkaji mengenai “Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pengulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/2019 “, yang dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Militer I-04 Palembang yang terdapat dalam putusan Nomor 102-K/PM.I-04/AD/X/20…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DEN…

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aktif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid.Sus/2014/PT.DKI, Putusan Nomor 336 K/Pid.Sus/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI). Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pel…

PENGATURAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UPAYA…

Perkembangan dunia investasi di Indonesia pada era modern saat ini menimbulkan fenomena hukum baru yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum tersebut adalah adanya tindak pidana bersumbunyi dalam korporasi. Oleh sebab itu, salah satu bentuk dari pencegahan terhadap tindak pidana tersebut, Indonesia memberlakukan transparansi pemilik manfaat bagi seluruh korporasi. Semenjak diundangkannya Peratura…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KE…

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan (2) Apakah faktor yang mempengaruhi dalam pemberian perl…

ANALISIS FRAMING TALKSHOW MATA NAJWA EPISODE “KEADILAN BERSYARAT BAGI SELUR…

This study discusses the phenomena that occur with issuesinequality of law enforcement from discount cases or sentence reductionsto the perpetrators of corruption so that it reaps a lot of comments from the public. Thing it became the spotlight in various media, one of which was the mass mediahighlighting the talk show Mata Najwa. This study uses the theory constructionmedia reality with analys…

PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TINDAKAN PEMBERIAN BANT…

Penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih terkait dugaan dalam Pemberian Bantuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi/KMK Konstruksi oleh Bank BRI Cabang Prabumulih kepada PT. Khazanah Darussalam Indonesia (KDI) Tahun 2017 s/d 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan s…

PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK IND…

In the case of criminal acts of corruption in the Baturaja Public Cemetery (TPU) for the 2013 fiscal year, there are differences in the assessment of state financial losses determined by the Regional Audit Board of South Sumatera and the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The formulation of the problem in this study are as follows: how is the authority of assessment of state fin…

KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UN…

ABSTRAK Akibat dari ketidakjelasan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mengenai frasa keadaan tertentu, mengakibatkan Pasal tersebut menjadi multitafsir dan tidak menciptakan kepastian hukum, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi. Dari permasalahan tersebut timbul permasalahan hukum yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaima…

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGI…

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hal tersebut selaras dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara menjadi salah satu isu utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ya…

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NO.48/PID.…

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang saat ini menyorot perhatian dari masyarakat luas yang memberikan dampak buruk bagi perekonomian di suatu negara, dengan adanya Justice Collaborator diharapkan dapat memberantas kasus korupsi di indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt dan Putusan No.68/Pid…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENERIMA SUAP DALAM TINDAK PIDANA K…

Penelitian skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penerima Suap dalam Tindak Pidana Korupsi dalam kasus Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. (Nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI) dengan tujuan untuk menganalisa secara yuridis terhadap putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT. DKI dan putusan nomor 14/PID.TPK/2021/PT. DKI) telah sesuai dengan asas-asas keadilan dan prinsip yang berlaku …

PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG …

ABSTRAK Penulisan skripsi ini berjudul Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor 1454 K/Pid.Sus/2011 Dan Putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018). Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara terhadap terdakwa Bahasyim Hasyifie. Kasus kedua hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara terhada…

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA DALAM P…

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai pengacara negara di bidang…

UPAYA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KO…

This thesis is entitled Efforts of the Special Criminal Investigation Directorate in Combating Corruption Crimes in the South Sumatra Region. The formulation of the problem raised by the author is an effort to overcome corruption committed by the Directorate of Special Criminal Investigation in the South Sumatra region and what are the obstacles in the process of tackling corruption committed b…

PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM …

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah penerapan pasal dalam Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya…

PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-384-054-5

Collation

x, 290 hlm. ; 23 cm

Series Title

364.132 Sya p

Call Number

364.132 Lat p

Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberan…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-41-4003-1

Collation

xiv, 298 hlm ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

364.1323 Kal p

PENYITAAN HARTA KEKAYAAN SEBAGAI UANG PENGGANTI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam Pemberantasan tindak pidana Korupsi sekarang ini telah banyak mengalami perubahan yaitu dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi dengan bantuan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk menagih atau bahkan melakukan penyitaan harta kekay…