HUKUM PEMBUKTIAN DI PERADILAN AGAMA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-489-4

Collation

x, 203 hlm. ;21 cm.

Series Title

-

Call Number

347.06 Sup h

PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DW…

Skripsi ini berjudul "Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Dearah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus- TPK/2022/PN)". Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyam…

OTENTISITAS AKTA DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MENJAL…

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan utama untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti tertulis dengan kekuatan hukum sempurna dalam perkara perdata. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kelalaian oleh notaris dalam menjalankan tugas, seperti tidak memverifikasi identitas para pihak, tidak membacakan akta, atau mengabaikan kehadiran penghadap. Kelalaian tersebut dapa…

ASPEK HUKUM SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

Sidik jari adalah salah satu unsur dalam bidang penyidikan tindak pidana secara ilmiah. Kaitannya dalam proses penyidikan, sidik jari merupakan identifikasi dari seseorang dalam rangka administrasi knminil dengan melalui ciri-ciri manusia dan pelaksanaannya berdasarkan ilmu-ilmu daktiloskopi, pemotretan, dan dokumentasi. Seorang penyidik yang melakukan pengambilan sidik jari, adalah merupakan s…

KRITERIA SAKSI AHLI DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA DALAM PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 63 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T558572008

TANGGUNG JAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP HILANG DAN RUSAKNYA BARANG BUKTI …

-

PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 57 hlm.; 28 cm.

Series Title

-

Call Number

T564552008

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 46 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53573

PENERAPAN PASAL 27 PP NOMOR 27 TAHUN 1983 DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIMPANAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vii, 87 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T53098

KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE DALAM PEMERIKSA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 50 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53250

BARANG BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 52 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T53170

PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK

Along with the advancement of technology, notary as a profession is demanded to be able to utilize it in providing services using information technology or better known as cyber notary. The concept of cyber notary in the form of electronic application via computerization and internet as the main media. From drawing up to storage, all electronically. In carrying out duties and functions of notar…

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TRANSAKSI ELE…

Skripsi ini berjudul Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik yang membahas permasalahan mengenai pengaturan, kekuatan hukum dan proses pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam transaksi elektronik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

PEMBUKTIAN ATAS BUKTI BARU (NOVUM) TERHADAP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAL…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Peninjauan kembali dapat diajukan atas Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu dasar alasan untuk mengajukan permohonan tersebut adalah ditemukan bukti baru (Novum). Namun, konsep dan kualifikasi mengenai Novum ini belum diterangkan secara jelas dalam Undang-Undang. Mak…

EKSEKUSI BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA …

Tesis ini berjudul “Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Diambil Pemiliknya Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019”. Mengkaji permasalahan, pertama Pengelolaan barang bukti dan prosedur eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, kedua kendala yang dihadapi dalam eksekusi barang bukti yang tidak diambil pemiliknya, ketiga pengaturan eksekusi terhadap barang bukti pada masa…

LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Latar belakang penulisan ini adalah masih banyaknya pelaku tindak pidana peny. lahgunaan narkotika di Indonesia menimbulkan suatu permasalahan terkait barang bukti yang ditinggalkan pelaku. Pemusnahan barang bukti, khususnya barang bukt…

ANALISIS ALAT BUKTI PADA PUTUSAN HAKIM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKU…

This thesis is entitled "Analysis of Evidence in the Judge's Decision on the Case of Premeditated Murder that was Done Together (Study of District Court Decisions Number 1358 /PID.B /2014 /PN.JKT.PST and Number 490 /Pid.B /2017 /PN.Jkt.Tim)". The focus of the problem in this study is how the position of the Visum et Repertum evidence in the trial supports the role of the accused in committing p…

Praktik Keperawatan Berbasis Bukti Pada Pasien Kanker

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-202-149-0

Collation

viii, 137hlm.; 20cm

Series Title

-

Call Number

616.99 Fau p

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DALAM PERSIDANGAN PADA TINDAK PIDANA MENDI…

Penelitian ini berjudul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Di Dalam Persidangan Pada Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan". Penelitian ini membahas kedudukan alat bukti elektronik di persidangan pada tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan serta peran forensik saat pemeriksaan alat bukti elektronik, dengan rumusan masa…

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN …

Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Peencurian Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Pasca Putusan Jnkracht". Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah setelah putusan pengadilan, pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya, yaitu pihak yang namanya tercantum dalam putusan, kewenangan…

UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI PELAKSANAAN PRAPERADILAN PUTUSAN…

Hukum yang mengatur acara pidana di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan hak-hak kepada tersangka untuk membela kepentingannya pada saat menjalani criminal justice system yang salah satunya ialah mengajukan praperadilan. Lembaga yang berwenang untuk mengadakan praperadilan hanyalah Pengadilan Negeri. Tersangka dapat mengajukan praperad…

PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

HUKUM PEMBUKTIAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

82 hlm. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

346.06 Sub h

HUKUM PEMBUKTIAN

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-408-131-0

Collation

viii, 84 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

347.06 Sub h

HUKUM WARIS, HUKUM KELUARGA, HUKUM PEMBUKTIAN, Edisi Baru

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-441-5

Collation

ix, 223 hal. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.05 Afa h

BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6322-37-1

Collation

x, 175 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

343.94 Fak b

GROSSE AKTA dalam Pembuktian dan Eksekusi

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-540-3

Collation

viii, 166 hlm.; 22 cm

Series Title

-

Call Number

347.077 Sit g

DINAMIKA HUKUM PEMBUKTIAN Dalam Capaian Keadilan

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-238-0

Collation

x, 310 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

347.06 Bak d

PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan No…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penyitaan dan pengelolaan Barang Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg)”. Pelaku kejahatan umumnya menggunakan barang atau alat unuk mempermudah mereka dalam dalam melakukan tindak kejahatan Dalam kasus korupsi pengelolaan barang bukti bergerak oleh penyidik masih kurang memuaskan karena beberapa …

KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERO…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 139 hlm.; 28 cm

Series Title

-

Call Number

T560432009