Filter by
FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xix, 117 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1419902024
PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) …
ABSTRAK Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) dalam kasus tindak pida…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846402025
PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL …
Penelitian ini berjudul "Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm). Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu, pertimbangan Hakim dalam memutus penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia dalam Putusan Nomor: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan penerapan pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia berdasarkan PP No…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 83 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1681182025
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARA…
Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia di tahun 2020 menjadi bencana nasional non-alam sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Hal tersebut berdampak pada perekonomian nasional, banyak perusahaan mengalami kemunduran prospek bisnisnya. Hal ini juga berakibat kepada debitor …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 115 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1711832025
PEMBATASAN AKSES KONSULER KARENA TUDUHAN SPIONASE DAN AKTIVITAS TERORISME MEN…
Hak akses konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang menegaskan bahwa pejabat konsuler bebas berkomunikasi dan dapat memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya yang menghadapi proses hukum di luar negeri. Namun, negara-negara sering kali membatasi hak ini dengan berbagai alasan dalam kasus-kasus kejahatan berat yang mengancam negara seperti spionase dan terori…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 60 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1711052025
LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI YAN…
Skripsi ini dibuat dengan judul "Legal Reasoning Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran (Putusan Nomor 3892K/Pid.Sus-LH/2022." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal reasoning atau penalaran hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap korporasi terkait pelanggaran baku mutu udara dan perusak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 115 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1682192025
ANALISIS KEADILAN SOSIAL BERWAWASAN EKOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGEL…
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua Tahun 2013-2033 mengatur tentang kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Papua yang selayaknya mencerminkan keadilan sosial dengan memperhatikan dampak lingkungan. Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana penerapan prinsip keadilan sosial berwawasan ekologis dalam Perda Papua dan bag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 134 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1682672025
PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI (ANALISIS PENETAPAN …
Skripsi yang berjudul: Penetapan Ahli Waris terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Biak Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bik). Pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan untuk tertarik dengan manusia lainnya, maka dari itu terjadi perkawinan. Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta dicatatkan menurut hukum yang berlaku. Namun, ter…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1682692025
HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN…
emilihan umum sebagai mekanisme demokrasi modern pada dasarnya memposisikan manusia dalam kedudukan yang setara, termasuk kesetaraan jaminan hak-hak politik, salah satunya hak kampanye. Akan tetapi, keikutsertaan Presiden dalam kampanye dapat mempengaruhi proses pemilihan umum untuk dapat berjalan secara adil, berintegritas, dan bermartabat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii , 136 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1681712025
ANALISIS KEBIJAKAN SATU PETA DALAM PENENTUAN ZONA NILAI TANAH BERBASIS DATA G…
ANALISIS KEBIJAKAN SATU PETA DALAM PENENTUAN ZONA NILAI TANAH BERBASIS DATA GEOSPASIAL
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 69 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1682032025
KEWENANGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMULIHAN SOSIAL ANAK Y…
Skripsi ini berjudul “Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Pemulihan Sosial Anak yang Berkonflik dalam Hukum” Anak yang Berkonflik dengan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembinaan, dan pemulihan sosial, di mana LPKA memainkan peran penting dalam proses pembinaan dan pemulihan sosial bagi ABH. Tidak adanya program rehabilitasi medis menjadi hal …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1681292025
PEMBATALAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (Studi Putu…
Kesepakatan perdamaian hasil dari mediasi dicantumkan ke dalam suatu dokumen atau akta autentik dan akta di bawah tangan yang disebut sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan akta yang dibuat dihadapan majelis hakim atau dibuat oleh Para Pihak dengan melibatkan pejabat yang berwenang. Namun, akta perdamaian memiliki suatu permasalahan yaitu perdamaian dilakukan dengan tidak melibatkan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 88 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1679792025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENDERITA KERUGIAN PASCA OPERASI USUS BUNT…
Skripsi yang memiliki judul Perlindungan Hukum terhadap Pasien Penderita Kerugian pasca operasi usus buntu di rumah sakit Mohammad Hoesin Palembang. Kasus dugaan malpraktik terjadi di RSMH Palembang, melibatkan seorang pasien berusia 14 tahun yang menjalani operasi usus buntu pada 30 Januari 2023. Pasien berinisial CY awalnya dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang pada 3 Februari. Namun, l…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 90 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1680622025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT ATAS KESALAHAN PENGELOLAAN LIMBAH INFEKS…
Limbah infeksius rumah sakit merupakan salah satu limbah yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga untuk mengelola limbah tersebut diperlukan penanganan khusus. Proses yang sistematik dan prosedural wajib dilalui guna meminimalisir dampak buruk pengelolaan limbah infeksius terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Rumah sakit sebagai penghasil limbah infeksius …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 120 hlm.: ilus., tab.; 29 cm
- Series Title
- 2507000574
- Call Number
- T1656122025
PEMBUKTIAN ATAS BUKTI BARU (NOVUM) TERHADAP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAL…
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Peninjauan kembali dapat diajukan atas Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu dasar alasan untuk mengajukan permohonan tersebut adalah ditemukan bukti baru (Novum). Namun, konsep dan kualifikasi mengenai Novum ini belum diterangkan secara jelas dalam Undang-Undang. Mak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 79 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1455042024
PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAG…
Perdagangan daging hewan bukan ternak (non-pangan) terutama daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi merupakan sebuah tindak pidana. Hal ini dikarenakan anjing dan kucing tidak termasuk hewan ternak (pangan), pengkonsumsian daging anjing dan kucing berpotensi menularkan penyakit zoonosis berupa rabies. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kebijakan hukum pidana dalam mena…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 113 hlm.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456752024
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE YANG DIL…
E-commerce dipercaya sebagai model transaksi di masa depan, karena semakin lama semakin banyak orang yang menggunakan internet. Saat ini jual beli secara online umumnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa adanya batasan usia bagi pihak penjual maupun pihak pembeli dengan cara yang efisien. Penipuan jual beli secara online seringkali terjadi dikarenakan tidak adanya pertemuan langsung atau tatap…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 92 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1314482023
TINDAK PIDANA MEMASUKKAN BARANG IMPOR YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG PER…
Import can be defined as the purchase of goods from foreign countries in accordance with government regulations, paid for using foreign currency. Article 50 of Law Number 7 of 2014 states that all goods can be exported or imported , expect those prohibited, restricted, or otherwise determined by the law. Prohibited imported goods are regulated by the Minister of Trade of the Republic of Indones…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 90 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1295342023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUALBELI K-POP STUFF DI MEDIA SOS…
Skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jualbeli K-Pop Stuff di media sosial (StudivPutusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN Bdg) dilatar belakangi oleh maraknya penipuan K-Pop Stuff di kalangan penggemar K-Pop. Penipuan yang dilakukan dengan memalui media sosial seperti Instagram, twitter dan lain-lain. Rumusan Masalah yang diambil untuk dibahas dalam skripsi ini ada…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 66 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1068832023
PERLINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERKENAL YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA …
Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menerapkan sistem konstitutif dalam pendaftaran mereknya. Selanjutnya merek terkenal merupakan merek yang telah melampaui batas regionalnya tidak jarang masih mendapatkan pelanggaran karena pihak lain yang mendaftarkan lebih dahulu mereknya dengan memiliki unsur persamaan pada pokoknya den…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 84 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1046382023
SENGKETA MEREK TERDAFTAR BIOSTIME ATAS KESAMAAN DENGAN MEREK TERKENAL PADA KE…
Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 781K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa hak merek Biostime. Penulisan penelitian ini merumuskan beberapa masalah, antara lain apa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terhadap merek Biostime yang telah terdaftar, bagaimana kedudukan pemilik merek yang mendaftar pertama apabila ada pihak lain yang mendaftar merek …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 40 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1063922023
PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP PELAKU UTAMA PADA TINDAK PIDANA K…
Skripsi ini ditulis dengan judul Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Pelaku Utama Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.33/Pid.Sus-Tpk/2020 Pn.Plg Dan Putusan No.51/Pid.Sus-Tpk/2021 Pn.Tjk). Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai kesaksian yang diberikan oleh Justice Collaborator yang berperan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi dalam …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 90 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1294842023
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR TI…
Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat susah diberantas karena sangat tertutup rapi dan terorganisir. Justice collaborator adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengungkap kejahatan terorganisir seperti jaringan mafia. Berdasarkan hal tersebut Justice Collaborator memiliki peran…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 71 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T951482023
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGGELAPAN DALA…
Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana korupsi Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Purnawirawan Tentara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 124 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1059332023
PENERAPAN TEORI DEELNEMING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUK…
Skripsi ini berjudul “Penerapan Teori Deelneming Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar Perimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg dan Penerapan Teori Deelneming Pada Putusan Hakim Nomor 1/Pid.…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 129 hlm.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T950742023
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM DELIK ADUAN PENGHINAAN NAMA BAIK DI MEDI…
Skripsi ini berjudul “Pendekatan Restorative Justice Dalam Delik Aduan Penghinaan Nama Baik Di Media Sosial (Polrestabes Palembang)”. Penulisan ini didasari dari pelaksanaan Restorative Justice dalam delik aduan penghinaan nama baik di media sosial. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah, (1) Bagaimana konsep pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penghinaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 70 hlm.: ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T637542021
KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMERIKSA DOKUMEN HT-el MENURUT PE…
Teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini manusia dituntut untuk melakukan semua hal dengan cepat, salah satunya apabila ingin melakukan pendaftaran Hak Tanggungan. Seseorang tidak perlu lagi untuk datang melakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Badan Pertanahan Nasional. Hal ini merupakan hal yang baru dan tentunya ditemui permasalahan dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam mem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 86 hlm.: ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T627862021
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP…
Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Pada Masa Pacaran, di Indonesia sering kali terjadi kasus penganiayaan atau kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh pasangannya, khususnya pada anak muda di masa remaja. Maka skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan terhadap…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 81 hlm.: ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T627772021
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU
Tindak pidana penadahan merupakan salah satu tindak pidana yang ada didalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur didalam pasal 480 perbuatan ini merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda dimana adanya pemberian bantuan oleh orang sesudah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, namun ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 52 hlm.: ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T642662021
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DAN REHABILITASI BAGI …
ABSTRAK Pada pelaksanaannya Hakim kerap lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dan denda bagi penyalahguna narkotika sedangkan pada satu sisi penyalahguna narkotika dapat pula merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang harus diputus rehabilitasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan sumber data melalui data primer dan data sekunder, den…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 109 hlm.: ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T642702021
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography