PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM PROSES AKUISISI PERSEROAN TE…

Akuisisi adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengambil lebih dari 50% saham suatu perseroan dengan tujuan untuk mengambil kontrol perseroan tersebut. Perbuatan akuisisi haruslah mendapatkan persertujuan dari RUPS yaitu para pemegang saham. Akan tetapi apabila akuisisi dilakukan maka hal tersebut akan dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan yang lema…

HUKUM SURAT BERHARGA DAN PERKEMBANGAN DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-683-329-8

Collation

318 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.092 Emi h

HUKUM WESEL, CEK DAN AKSEP DI INDONESIA

Edition

7

ISBN/ISSN

-

Collation

158 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

346.09 Pro h

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL…

Skripsi ini disusun dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang bertindak dengan itikad baik dalam transaksi jual beli tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), terutama dalam konteks putusan kasasi Mahkamah Agung Nomo…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DARI AKTA YANG DIBUATNYA

ABSTRACT It often happens that the Land Deed Official is involved in legal cases regarding the material truth of the deed he made either because of the fault of the Land Deed Official himself or the fault of the parties. This gives rise to liability both acting individually and acting through position. This thesis discusses the problem of the regulation of the responsibility of the Land Deed Of…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PADA NOTARIS ATAS AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK …

Sebagai suatu cara agar dapat mengikatkan diri pada perjanjian kredit dengan memberikan jaminan kebendaan terhadap jaminan fidusia memerlukan peran notaris di dalamnya. Meskipun demikian, agar jaminan fidusia dapat berlaku kepada kreditur atas segala hak preferen di dalamnya, benda tersebut haruslah dibuatkan akta jaminan fidusia. Segala hal yang mengakibatkan salah, baik kesengajaan maupun lal…

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KESALAHAN KETIK PADA AKTA.

Skripsi dengan judul Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta. Kesalahan ketik tersebut memberikan akibat hukum bagi para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakan, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini (1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tan…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERSEDIAAN B…

Jabatan Notaris hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembuatan akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Dalam menjalankan tugasnya, Jabatan Notaris memiliki diatur sedemikan rupa oleh peraturan perundang-undangan agar orang yang membuat akta autentik di hadapan notaris mendapatkan kepastian hukum serta notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta autentik tersebut. Sala…

ANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI HAK …

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN No.16/Pdt.G/2015/ PN.Krg) Pejabat pembuat akta tanah wajib membacakan akta dihdapan para pihak dan saksi-saksi karena apabila tidak dilaksanakan dapat terjadi suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan. Namun pada kenyataannya masih ditemui PPAT tidak membacakan …

HAK INGKAR NOTARIS DALAM MERAHASIAKAN ISI AKTA

This study aims to analyze and explain the extent to which the limits on the use of the right to deny the position of a notary in keeping the contents of the deed secret. This type of research is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach. The results of this study explain the limitations of a notary's right of refusal, which are listed in the contents of the dee…

KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN BUKAN OLEH NOTARIS

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap. Sebaliknya, apabila dibacakan bukan oleh Notaris, kekuatan pembuktian akta menjadi tidak sempurna, dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian adalah terkait kekuatan pembuktian Akta yang dibacakan bukan oleh Notaris, dan akibat hukum bagi Notaris apabila Akta dibacakan bukan…

URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NA…

Sebagai respon terhadap pandemi covid 19 Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang dimana hal ini menjadi suatu terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, namun hal ini justru menyebabkan pelayanan pendaftaran tanah sempat terhambat dan ketidakpastian antar pelaksana hukum. Per…

PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU …

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya sertifikat balik nama yang terkendala sehingga mengakibatkan SKMHT hangus. Yang mana untuk mengaktifkan SKMHT ini perlu dilakukan penandatanganan sampai sertifikat tanah itu balik nama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan daa empiris berupa wawancara. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kasus (statute approa…

PENGECEKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN K…

Technology Advancements at all times have their positive and negative sides. The openness of information systems and electronic services has been widely used to facilitate services to the public. The electronic checking service at the land registry office is one of the innovations considered able to cut bureaucracy and speed up processing time. This study tries to discuss how to check land righ…

KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH (SKPT) DALAM PROSES PELELANGAN S…

Surat keterangan pendaftaran tanah, salah satu bentuk output layanan pertanahan yang masih asing didengar namun memiliki fungsi dan kedudukan yang cukup vital. Surat keterangan pendaftaran tanah, berguna sebagai pemberi informasi dan pemutakhiran data pertanahan yang berfungsi sebagai alat bukti yuridis yang berisi keterangan data pertanahan terbaru. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian …

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS

The study aims to explain the strength of proof a deed containing false statements made before a notary. In making an authentic deed, a notary must comply with the provisions and what the appearers expext in connection with an authentic deed drawn up before a notary. The approaches used in this study are historical, legislative, and case approaches. The results confirm that a notarial deed has …

KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MEMBUAT AKTA TANAH

Dalam pengaturan kewenangan Notaris dan PPAT dalam membuat Akta Tanah, baik Notaris dan PPAT memiliki kewenangan yang serupa di mana kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f masing-masing menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan kewenangan PPAT dalam membuat Akta Tanah diatur dalam Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT). Na…

 KEUTAMAAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas Keutamaan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Pendirian Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara mela…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK)

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan wewenang notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam membuat akta koperasi dan Untuk menjelaskan pertanggungjawaban Hukum Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi yang dibuatnya. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conseptual Appr…

PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN DAN ASAS PROFESIONALITAS NOTARIS DALAM PEMBUATAN…

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas hukum kehati-hatian dan asas hukum profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta otentik dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum notaris terhadap pelanggaran asas hukum kehati-hatian dan asas hukum profesionalitas Notaris dalam pembuatan akta otentik apabila terjadi permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Sejarah (…

KEKUATAN PEMBUKTIAN MINUTA AKTA YANG DISIMPAN NOTARIS SECARA ELEKTRONIK

Penyimpanan minuta akta masih dilakukan secara manual oleh notaris. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas protokol notaris tersebut. Sementara, notaris itu sendiri tentunya mempunyai keterbatasan dana. Oleh karena hal itulah muncul ide untuk melak…

SURAT BERHARGA ALAT PEMBAYARAN DALAM MASYARAKAT MODERN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-061-4

Collation

x, 394 hlm. ; tab. 20,5 cm.

Series Title

-

Call Number

343 Sur s

Surat Berharga Alat Pembayaran dalam masyarakat modern

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-061-4

Collation

x, 395 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.09 Sur s

PENGANTAR HUKUM SURAT BERHARGA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 79 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

346.09 Ram p

HUKUM WESEL, CEK DAN AKSEP DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

130 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

346.07 Pro h

ASPEK-ASPEK HUKUM ASURANSI DAN SURAT BERHARGA

Buku ini membahas pengertian dasar asuransi: fungsi dan tujuan, sifat perjanjian, prinsip2, penggolongan dan jenis asuransi.

Surat Berharga: SUATU TINJAUAN YURIDIS DAN PRAKTIS

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7985-61-2

Collation

x, 282 hlm., 23 cm

Series Title

-

Call Number

346 Ira s

Hukum SURAT BERHARGA PASAR UANG

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-007-480-4

Collation

xiv, 234 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.096 Rah h

SURAT BERHARGA ALAT PEMBAYARAN DALAM MASYARAKAT MODERN

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-061-4

Collation

x, 394 p. ; tab. 20,5 cm.

Series Title

-

Call Number

332.6 Sur s

Hukum SURAT BERHARGA PASAR UANG

-