Ketidakjelasan status barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saat terdakwa meninggal dunia pada tahap penuntutan sering menjadi persoalan. Masalah kepastian hukum serta potensi pelanggaran hak konstitusional. Penghentian penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) secara formil tidak secara otomatis menetapkan status hukum barang bukti yang disita, s…
Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Kewenangan Pengawasan dan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Musiman di Sektor Perkebunan. Pekerja musiman pada sektor perkebunan sering menghadapi pelanggaran hak, khususnya terkait pemenuhan upah minimum. Hal ini disebabkan oleh status kerja yang tidak tetap serta lemahnya pelaksanaan pengawasan. Meskipun hak atas upah telah dijamin dalam UUD 1945 da…
Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sarana investasi dan penghimpunan dana. Namun, berbagai pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penggelapan dana telah merugikan investor dan menggerus kepercayaan publik, sebagaimana terlihat dalam kasus Sarijaya Permana Sekuritas, Antaboga Delta Sekuritas, dan Jiwasraya. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Moda…
ABSTRAK Karya tulis ini berjudul “Potensi Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis di Indonesia (Studi Perbandingannya Dari Negara Jerman dan Negara Thailand)’’. Penelitian ini membahas mengenai ganja yang sebenarnya memiliki manfaat untuk kebutuhan medis, namun penggunaannya masih dilarang secara legal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pen…
ABSTRAK Perkembangan sektor properti, khususnya pembangunan apartemen, mendorong meningkatnya praktik pemasaran unit hunian melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam praktiknya, tidak jarang perusahaan pengembang mengalami kesulitan keuangan yang berujung pada kepailitan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan pembayaran namun belum memperoleh hak kepemilik…
Penelitian ini berjudul “Kendala Jaksa Dalam Penerapan Frase “Dirampas Untuk Negara” Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap Barang Bukti Narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu Apa urgensi Barang Bukti Narkotika harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara, bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan Pasal 101 ayat (…
Data pribadi merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi, mengingat adanya risiko penyalahgunaan terhadap data pribadi. BPJS Kesehatan merupakan salah satu institusi yang mengelola data pribadi penduduk dalam jumlah masif. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas setiap data pribadi peserta yang dikelola melalui sistem atau basis data milik BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kasus kebocoran …
Indonesia sebagai negara hukum menjamin prinsip equality before the law dan access to justice bagi seluruh warga negara. Namun, masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan finansial dan minimnya pengetahuan hukum sehingga kesulitan memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan bantuan hukum gratis sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelit…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh pada perekonomian global. Hal tersebut selaras dengan berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam hal transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Hal tersebut mengakibatkan semakin pesatnya perkembangan transaksi antar mitra dalam negeri maupun asing. Memasuki era globalisasi, ciri perekonomian yang paling meno…
Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN UPAH”, Pasal 88a ayat (6) UU Cipta Kerja mewajibkan pengusaha membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah, akan tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dikarenakan, isi dari peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan apabila terdapat kesepakatan antara ke…
Lazada adalah sebuah aplikasi pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berdasarkan survei Traffic Rank Website E-commerce di Indonesia pada tahun 2022, Lazada ditempat ketiga pada kategori marketplace. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Customer Relationship Management berpengaruh terhadap kepuasan dan …
Konsep badan hukum perseroan perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemu…
Land constitutes a vital asset with a strategic role in society, both as a place of residence and as a source of livelihood. However, within the framework of national development, the conversion of residential land into mining areas often triggers conflicts between the interests of the state, corporations, and the rights of landowners. The research method employed is a normative juridical metho…
Skripsi ini berjudul "PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN DALAM PENENTUAN SYARAT PENERIMAAN PEKERJA". Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Skripsi ini memiliki permasalahan yaitu bagaimana konsekuensi hukum terhadap perusahaan yang melakukan penahanan ijazah dan bagaimana p…
This research examines legal protection for women victims of Domestic Violence (DV) in divorce proceedings based on Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2017 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The background of the study is motivated by the high rate of divorces caused by domestic violence, particularly in Palembang City, as well as the still limited fair legal protection for wom…
Penelitian ini membahas Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang memiliki kedudukan fundamental karena menentukan keabsahan hubungan suami istri serta kedudukan anak yang dilahirkan. Salah satu rukun yang menentukan sahnya perkawinan adalah keberadaan wali nikah bagi mempelai perempuan. Namun, problem muncul ketika seorang anak perempuan lahir di luar perkawinan, sehinggamenurut ketentu…
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap situs cagar budaya di Kota Palembang : perspektif hukum pidana. Kota ini memiliki banyak situs bersejarah yang mencerminkan kebesaran masa lalu, seperti peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Namun, perkembangan pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat telah menyebabkan beberapa situs cagar budaya me…
Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak berkonflik dengan hukum dan kesesuaian sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua dengan prinsip keadilan restoratif yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian anak kepada orang tua, terutama dalam kasus-kasus serius seperti kekerasan terhadap anak. …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan logo halal oleh pelaku usaha yang berdampak pada kerugian konsumen, khususnya umat Islam yang menjadikan label halal sebagai pedoman konsumsi. Salah satu kasus yang mencuat adalah penggunaan logo halal secara tidak sah oleh produk minuman bermerek Nabidz yang terbukti mengandung alkohol, namun tetap mencantumkan label halal. Tujuan pe…
Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memberikan fleksibilitas kepada para pihak dalam menentukan prosedur serta hukum yang berlaku, termasuk penerapan asas ex aequo et bono yang berorientasi pada keadilan dan kepatutan. Integrasi mediasi dalam proses arbitrase berkembang sebagai solusi inovatif dalam rangka menghadirkan penyelesaian sengketa yang l…
Cooperatives are business entities whose members consist of individuals or legal entities of cooperatives, operating based on cooperative principles while also functioning as a people’s economic movement founded on the principle of kinship. One of the main functions of cooperatives is to provide funding assistance to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through lending activities. In …
Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai Analisis Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.LLG dalam penetapan wali anak yang mengabulkan permohonan perwalian anak. Oleh karena itu yang menjadi masalah skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerima dan faktor yang menetapkan kriteria calon wali. Metode y…
Perjanjian baku pada penyelenggaraan P2P Lending dalam prakteknya terdapat pencantuman klausula eksonerasi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab kerugian yang dialami oleh pemberi dana. Tujuan dari penelitian tesis ini untuk mengkaji dan menganalisa bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara amartha mikro fintek berbasis teknologi informasi. Untu…
Penelitian ini membahas “Pelampauan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah yang Diakibatkan Konflik Norma”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma serta ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Daerah yang menimbulkan perdebatan dan disharmoni antar peraturan. Plt. Kepala Daerah memang diperlukan untuk mencegah kekosongan ke…
Perkembangan teknologi digital mempermudah pertukaran informasi, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi melalui modus undangan palsu di media sosial. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia di Indonesia masih lemah akibat kendala regulasi dan penegakan hukum yang belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyalahgunaan data di ruang siber. Penelitian ini diber…
Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang tersedia bagi terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan kasasi memiliki corak Judex Juris atau pemeriksaan penerapan hukum. Artinya, dalam pemeriksaan kasasi hakim hanya memeriksa penerapan hukum saja dan tidak memeriksa kembali fakta hukum. Akan tetapi, corak pemeriksaan kasasi di Indonesia memil…
Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban serta pelaku, dengan mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif dari proses pemidanaan. Penelitian menggunaka…
ABSTRAK Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Membela Diri Bagi Anggota Polri yang disidang Kode Etik Dengan Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam Institusi Polri saat personil terlibat atau melakukan tindak pidana baik dalam melaksanakan tugas maupun di luar tugas dan wewenangnya personil polri senantiasa dituntut dalam kode etik …
Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan balwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Diversi). Penerepan Diversi Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahguna Narkotika pada faktanya tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibuktikan dan dipertimbangan dengan matang baik oleh Penyidik, Penu…
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Konsep Plea Bargaining sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak…