DINAMIKA HUKUM LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADA…

Cooperatives are business entities whose members consist of individuals or legal entities of cooperatives, operating based on cooperative principles while also functioning as a people’s economic movement founded on the principle of kinship. One of the main functions of cooperatives is to provide funding assistance to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through lending activities. In …

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PERKARA PERWALIAN …

Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai Analisis Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.LLG dalam penetapan wali anak yang mengabulkan permohonan perwalian anak. Oleh karena itu yang menjadi masalah skripsi ini ialah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerima dan faktor yang menetapkan kriteria calon wali. Metode y…

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA PEMBERI DANA PERSEORANGAN DAN PEN…

Perjanjian baku pada penyelenggaraan P2P Lending dalam prakteknya terdapat pencantuman klausula eksonerasi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab kerugian yang dialami oleh pemberi dana. Tujuan dari penelitian tesis ini untuk mengkaji dan menganalisa bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara amartha mikro fintek berbasis teknologi informasi. Untu…

PELAMPAUAN KEWENANGAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) KEPALA DAERAH YANG DIAKI…

Penelitian ini membahas “Pelampauan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Daerah yang Diakibatkan Konflik Norma”. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya konflik norma serta ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kewenangan Plt. Kepala Daerah yang menimbulkan perdebatan dan disharmoni antar peraturan. Plt. Kepala Daerah memang diperlukan untuk mencegah kekosongan ke…

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI MELALUI …

Perkembangan teknologi digital mempermudah pertukaran informasi, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi melalui modus undangan palsu di media sosial. Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia di Indonesia masih lemah akibat kendala regulasi dan penegakan hukum yang belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyalahgunaan data di ruang siber. Penelitian ini diber…

PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG YANG TERBATAS PADA JUDEX JURIS

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang tersedia bagi terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan kasasi memiliki corak Judex Juris atau pemeriksaan penerapan hukum. Artinya, dalam pemeriksaan kasasi hakim hanya memeriksa penerapan hukum saja dan tidak memeriksa kembali fakta hukum. Akan tetapi, corak pemeriksaan kasasi di Indonesia memil…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WIL…

Penelitian ini membahas penerapan Restorative Justice terhadap korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban serta pelaku, dengan mengutamakan rehabilitasi sebagai alternatif dari proses pemidanaan. Penelitian menggunaka…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MEMBELA DIRI BAGI ANGGOTA POLRI YANG DI…

ABSTRAK Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Membela Diri Bagi Anggota Polri yang disidang Kode Etik Dengan Vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam Institusi Polri saat personil terlibat atau melakukan tindak pidana baik dalam melaksanakan tugas maupun di luar tugas dan wewenangnya personil polri senantiasa dituntut dalam kode etik …

PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyebutkan balwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Diversi). Penerepan Diversi Terhadap Anak yang menjadi Pelaku Penyalahguna Narkotika pada faktanya tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dibuktikan dan dipertimbangan dengan matang baik oleh Penyidik, Penu…

KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DA…

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Konsep Plea Bargaining sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana anak…

KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) dalam sistem hukum pidana secara formal diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, delik pencucian uang pasif dalam pasal 5 UU TPPU menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pelaku pasif sebagai bentuk penyertaan. Ajaran Penyertaan harus menjadi pedoman yang digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang di…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KE…

Skripsi ini ditulis dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Banyuasin”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor kenaikan angka pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Banyuasin. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, yaitu …

ANALISIS PEMBATALAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Skripsi ini berjudul Analisis Pembatalan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika, yang membahas secara mendalam analisis putusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali yang menolak pemberian pidana mati terhadap terdakwa Hanky Gunawan dalam konteks delik narkotika. Jenis penelitian Skripsi ini bersifat analitis, bertujuan untuk analisis mendalam terhadap dokumen putusan Mahkamah Agung…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL FISHING TANPA SURAT IZIN USAH…

Penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Illegal Fishing tanpa Surat Izin Usaha Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan” ini menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku terhadap UU 45/2009 serta lemahnya pengawasan, yang menyebabkan penangkapan ikan tanpa izin sulit terpantau, merugikan negara, dan menimbulkan ketidakadilan ba gi nelayan yang taat aturan. Permasalahan yang dikaj…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM SECARA ILEG…

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku yang membawa senjata tajam secara ilegal studi Putusan No 52/Pid.Sus-anak/2023 dan Putusan No 83/Pid.Sus Anak/2023/PN Tjk. Berbagai macam kasus tindak pidana disebabkan oleh anak pelaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat salah satunya membawa senjata tajam secara ilegal. Penelitian ini membahas permasalahan tentang h…

ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SIBER MANIPULASI DATA PRIBADI (…

Skripsi ini berjudul ”Analisis Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Siber Manipulasi Data Pribadi (Data Forgery) Studi Putusan (Nomor 652/Pid.Sus/2024/Pn Jmr)”. Penelitian ini membahas sistem pembuktian pada tindak pidana siber manipulasi data pribadi (data forgery) serta penerapan forensik digital pada perkara tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup 1. Bagaimana penerapan si…

PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DIT…

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Metode Pembayaran Oneklik Bca dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Dalam penelitian ini penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen akibat adanya penyalahgunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli secara online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun…

IMPLEMENTASI REZIM PARIS AGREEMENT 2015 DALAM PRAKTEK CARBON TRADING OLEH IND…

Climate change is a global challenge that prompted the establishment of the Paris Agreement as a new international regime to supersede the Kyoto Protocol, which was deemed ineffective. As a ratifying country, Indonesia is committed to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions through its Nationally Determined Contribution (NDC). This research addresses how Indonesia implements the 2015 Paris Agre…

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PERU…

Skripsi yang berjudul: Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan dan Masyarakat (PT. Sumber Wangi Alam dan Masyarakat Sungai Sodong). Tanah adalah bagian penting dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki banyak kegunaan yang banyak seperti membangun perkebunan, pertanian, serta perumahan. Tanah juga dinilai memiliki nilai tinggi serta istimew…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HARTA PUSAKA KAUM MONTI PANGULU BONSU…

Penelitian ini berfokus pada sengketa kepemilikan tanah adat Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pangian antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/PDT/2023. Konflik tersebut muncul akibat klaim sepihak, sertifikasi, dan pembangunan tanpa izin di atas tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun sesuai deng…

DASAR PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENETAPKAN UNSUR GRATIFIKASI …

Korupsi (KPK) menetapkan unsur gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi guna memitigasi risiko integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena korupsi sebagai penyakit kronis di Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada ambiguitas batasan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana yang berpotensi mencederai…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KR…

ABSTRAK Fintech peer to peer lending sudah menjadi fenomena yang membawa perubahan besar dalam industri keuangan modern, terutama di Indonesia. Peer to peer lending menjadi alternatif pinjaman yang popular di pasaran keuangan digital, Namun kegagalan pembayaran menjadi salah satu risiko utama dalam industri ini. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan pem…

PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN…

Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…

HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH IN…

Skripsi ini berjudul "HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, bagaimana kasus posisi…

Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo: Suatu Yurisprudensi Dalam Bidang Hukum …

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-016-3

Collation

xii, 290 hlm.: 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.03 Kas k

FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…

PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BEST PRACTICES DALAM MENJAGA KEUT…

Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas keuangan negara. Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas-asas keuangan negara sebagai best practices dalam peraturan perundang-undangan dalam menjaga keutuhan keuangan nega…

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR TERHADAP PIUTANG YANG TIDAK DIAKUI O…

Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) adalah salah satu bentuk mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan tujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik berupa tawaran pembayaran secara sebagian maupun seluruh utang kreditor. Namun terdapat kasus terjadi beberapa kreditor yang tidak diakui piutangnya dalam proses pengajuan piutang baik pada tahap p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INFLUENCER DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

Perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap influencer terkait haknya jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam perjanjian endorsement. Perjanjian endorsement adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan influencer yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk/jasa. Dalam hal ini sering sekali timbul per…

ENYELESAIAN SECARA LITIGASI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TUNGGAKAN IU…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. BPJS Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tidak dapat melaksanaka…