KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Penerapan ajaran penyertaan (deelneming) dalam sistem hukum pidana secara formal diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, delik pencucian uang pasif dalam pasal 5 UU TPPU menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pelaku pasif sebagai bentuk penyertaan. Ajaran Penyertaan harus menjadi pedoman yang digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang di…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM KE…

Skripsi ini ditulis dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Banyuasin”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor kenaikan angka pencurian kelapa sawit di wilayah hukum Banyuasin. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Selain itu, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, yaitu …

ANALISIS PEMBATALAN HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Skripsi ini berjudul Analisis Pembatalan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika, yang membahas secara mendalam analisis putusan Mahkamah Agung dalam proses Peninjauan Kembali yang menolak pemberian pidana mati terhadap terdakwa Hanky Gunawan dalam konteks delik narkotika. Jenis penelitian Skripsi ini bersifat analitis, bertujuan untuk analisis mendalam terhadap dokumen putusan Mahkamah Agung…

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL FISHING TANPA SURAT IZIN USAH…

Penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Illegal Fishing tanpa Surat Izin Usaha Perikanan di Provinsi Sumatera Selatan” ini menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku terhadap UU 45/2009 serta lemahnya pengawasan, yang menyebabkan penangkapan ikan tanpa izin sulit terpantau, merugikan negara, dan menimbulkan ketidakadilan ba gi nelayan yang taat aturan. Permasalahan yang dikaj…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM SECARA ILEG…

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku yang membawa senjata tajam secara ilegal studi Putusan No 52/Pid.Sus-anak/2023 dan Putusan No 83/Pid.Sus Anak/2023/PN Tjk. Berbagai macam kasus tindak pidana disebabkan oleh anak pelaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat salah satunya membawa senjata tajam secara ilegal. Penelitian ini membahas permasalahan tentang h…

ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA SIBER MANIPULASI DATA PRIBADI (…

Skripsi ini berjudul ”Analisis Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Siber Manipulasi Data Pribadi (Data Forgery) Studi Putusan (Nomor 652/Pid.Sus/2024/Pn Jmr)”. Penelitian ini membahas sistem pembuktian pada tindak pidana siber manipulasi data pribadi (data forgery) serta penerapan forensik digital pada perkara tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup 1. Bagaimana penerapan si…

PENGGUNAAN METODE PEMBAYARAN ONEKLIK BCA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DIT…

Skripsi ini berjudul “Penggunaan Metode Pembayaran Oneklik Bca dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Dalam penelitian ini penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen akibat adanya penyalahgunaan metode pembayaran Oneklik BCA dalam transaksi jual beli secara online berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun…

IMPLEMENTASI REZIM PARIS AGREEMENT 2015 DALAM PRAKTEK CARBON TRADING OLEH IND…

Climate change is a global challenge that prompted the establishment of the Paris Agreement as a new international regime to supersede the Kyoto Protocol, which was deemed ineffective. As a ratifying country, Indonesia is committed to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions through its Nationally Determined Contribution (NDC). This research addresses how Indonesia implements the 2015 Paris Agre…

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PERU…

Skripsi yang berjudul: Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Perkebunan dan Masyarakat (PT. Sumber Wangi Alam dan Masyarakat Sungai Sodong). Tanah adalah bagian penting dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki banyak kegunaan yang banyak seperti membangun perkebunan, pertanian, serta perumahan. Tanah juga dinilai memiliki nilai tinggi serta istimew…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH HARTA PUSAKA KAUM MONTI PANGULU BONSU…

Penelitian ini berfokus pada sengketa kepemilikan tanah adat Harta Pusaka Tinggi di Nagari Pangian antara Kaum Monti Pangulu Bonsu Pasukuan Onai dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 921 K/PDT/2023. Konflik tersebut muncul akibat klaim sepihak, sertifikasi, dan pembangunan tanpa izin di atas tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun sesuai deng…

DASAR PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENETAPKAN UNSUR GRATIFIKASI …

Korupsi (KPK) menetapkan unsur gratifikasi dalam perkara tindak pidana korupsi guna memitigasi risiko integritas penyelenggara negara dan pegawai negeri. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena korupsi sebagai penyakit kronis di Indonesia. Urgensi penelitian terletak pada ambiguitas batasan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang memenuhi unsur pidana yang berpotensi mencederai…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING DALAM PENYELESAIAN KR…

ABSTRAK Fintech peer to peer lending sudah menjadi fenomena yang membawa perubahan besar dalam industri keuangan modern, terutama di Indonesia. Peer to peer lending menjadi alternatif pinjaman yang popular di pasaran keuangan digital, Namun kegagalan pembayaran menjadi salah satu risiko utama dalam industri ini. Skripsi ini mendeskripsikan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara dengan pem…

PENGATURAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDAN…

Permasalahan korupsi yang terjadi pada BUMN di Indonesia memerlukan pengaturan prinsip yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut, sehingga pengaturan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangatlah diperlukan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN seluruh atau sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara, oleh karena itu jika terjadi penyimpangan prinsip GCG, maka dapat merugikan…

HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH IN…

Skripsi ini berjudul "HAK KEDAULATAN RUANG MARITIM NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)" rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, bagaimana kasus posisi…

Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo: Suatu Yurisprudensi Dalam Bidang Hukum …

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-016-3

Collation

xii, 290 hlm.: 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.03 Kas k

FISCAL PRIVILEGES PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 DAN IMPLE…

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai kekebalan dan hak istimewa pejabat diplomatik. Salah satu hak istimewa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 yaitu mengenai pembebasan pajak atau fiscal privileges. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Wina 1961 lazimnya mengadopsi ketentuan konvensi ke dalam peraturan negara masing-masing, termasuk Indonesia. Namun pada prakti…

PENERAPAN ASAS-ASAS KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BEST PRACTICES DALAM MENJAGA KEUT…

Pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada asas-asas keuangan negara. Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas-Asas Keuangan Negara Sebagai Best Practices Dalam Menjaga Keutuhan Keuangan Negara”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan asas-asas keuangan negara sebagai best practices dalam peraturan perundang-undangan dalam menjaga keutuhan keuangan nega…

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KREDITOR TERHADAP PIUTANG YANG TIDAK DIAKUI O…

Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) adalah salah satu bentuk mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan tujuan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik berupa tawaran pembayaran secara sebagian maupun seluruh utang kreditor. Namun terdapat kasus terjadi beberapa kreditor yang tidak diakui piutangnya dalam proses pengajuan piutang baik pada tahap p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INFLUENCER DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

Perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap influencer terkait haknya jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam perjanjian endorsement. Perjanjian endorsement adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan influencer yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk/jasa. Dalam hal ini sering sekali timbul per…

ENYELESAIAN SECARA LITIGASI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TUNGGAKAN IU…

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. BPJS Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tidak dapat melaksanaka…

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGE…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Akibat Terpidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 211/G/2019/PTUN.Mdn). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Nomor 211/G/2019/PTUN-MDN tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil akibat terpida…

PROSEDUR PELAKSANAAN MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKA…

Skripsi yang berjudul : Prosedur Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi. Dalam proses peradilan suatu perkara wajib melalui proses mediasi, hal ini dikuatkan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum melalui proses mediasi para pihak yang berperkara dapat memilih sendiri mediator yang akan memimpin proses…

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP BARANG REKONDISI YANG MEMILIKI …

Tanggung jawab pelaku usaha menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha dalam melakukan usaha di Indonesia karena menyangkut hak bagi konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyaman atas produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha terlebih memperjualbelikan barang rekondisi di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum sebagai p…

IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONO…

Hak ekonomi merupakan jalan yang telah dibangun oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk para pencipta dapat menikmati keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Tidak terkecuali bagi pencipta lagu dan/atau musik, juga dapat menikmati hak ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam konteks hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik, mengenal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional …

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBUAT SITUS JUDI ONLINE (Studi Put…

Kemajuan dalam bidang Teknologi dan Informasi memiliki dampak aktivitas Tindak Pidana, salah satunya ialah Tindak Pidana Perjudian Online. Perjudian Online merupakan Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan Disparitas Putusan Hakim terhadap tindak pid…

PENERAPAN CONJUGAL VISIT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN BIOLOGIS NARAPIDANA (STUDI …

Skripsi ini bertujuan untuk mengctahui dan memahami secara jelas dari bagaimana Pcncrapan Kcbijakan Conjugal Visit di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Palembang, Conjugal Visit atau kunjungan biologi mcrupakan Kunjungan intim legal secara periodik yang mcnjadi hak bagi seorang narapidana dengan pasangan resminya. Kebutuhan seks merupakan satah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenjar…

REKONSTRUKSI HUKUM ACARA EKONOMI SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAL…

ABSTRACT Islamic Court (Pengadilan Agama/PA), as the executor of judicial power, is the sole state institution authorized to settle Sharia economic cases through litigation. In carrying out this authority, ideally (das sollen), the PA should have its own procedural law (formal law) that aligns with the characteristics of Sharia economic substantive law, integrated, precise, systematic, comprehe…

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) KOTA PALE…

Ancaman fisik termasuk tindakan kekerasan, dan ancaman terhadap keselamatan wartawan kerap kali terjadi. Hal tersebut merupakan bentuk serius dari pelanggaran hak asasi manusia. Terlebih hambatan hukum juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis dengan teknik analisis data secara kuantitatif menekankan pada metode …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DI PUBLI…

Pemberitaan identitas anak dalam tindak pidana dengan menyebutkan nama, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain oleh pers masih saja terus terjadi. Hal tersebut memiliki dampak besar untuk perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh sosial media massa. Adapun tujuan penelitian ini …

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STUDI…

Penelitian dengan judul "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dengan Akta Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 126/Pdt.G/2021/PN.Srg)" ini dilatarbelakangi untuk menjaga hubungan hukum dan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang yang melakukan perjanjian kerjasama bagi para pihak yang membuatnya serta memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Untuk merespon hal i…