Implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta sebagai jami…

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perhatian dan dorongan untuk terus berkarya karena hasil ciptaan mereka sangat dihargai dan sudah dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. …

Penerapan perjanjian kawin berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor …

Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat perkawinan berlangsung. Penelitian yang berjudul PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KO…

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat notaris bilamana salah satu penghadap…

Notaris sebagai salah satu pejabat umum sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. Notaris harus dapat diandalkan dengan tidak memihak dan mampu menjaga rahasia serta memberikan jaminan hukum, membuat perjanjian yang melindungi kepentingan …

Efektivitas penerapan pajak penghasilan padapengalihan hak atas tanah yang be…

Tesis ini berjudul Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Akta Pengoperan Hak Yang Dibuat Oleh Notaris. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi karena selama ini peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat dalam praktiknya tidak pernah membayar pajak penghasilan begitu pula peralihan hak atas…

Akta perjanjian perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomo…

Tesis yang berjudul “Akta Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015”, mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai waktu pembuatan dan pengesahan Perjanjian Perkawinan dan akibat hukum pemberlakuan Perjanjian Perkawinan serta perubahan dan pencabuan Perjanjian Perkawinan sebelum dan pasca putusan Mahkam…

Fungsi itsbat nikah menurut kompilasi hukum islam dalam memberi perlindungan…

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan…

Analisis hukum peralihan aset yayasan unit usaha rumah sakit menjadi Perseroa…

Rumah Sakit Swasta dapat diselenggarakan oleh Yayasan maupun badan hukum social lainnya. Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan harus murni menerapkan fungsi sosial. Rumah sakit swasta yang berbentuk Yayasan menghadapi dilemma antara fungsi sosial dan komersialisasi. Hal tersebut membuat para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk Yayasan berusah…

Penentuan harga objek lelang dalam eksekusi hak tanggungan dilihat dariperlin…

Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian, dan perlindungan hukum bagi pemberi dana/kreditur dan penerima pinjaman/debitur. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah cara penjualan lelang, dilihat bahwa barang yang akan dilelang seharusnya berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam hal ini ialah limit atau batas. Tujuan menentukan nilai limit sebagai patokan …

Kekuatan pembuktian kuasa yang tertera dalam perjanjian bagi bangun yang dibu…

Akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi dan waarmerking oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi dan waarmerking. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a) dan 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa praktek legalisa…

Penomoran dan Penanggalan yang sama Pada Dua Akta yang Berbeda Sebagai Alasan…

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun dalam prakteknya, terdapat akta notaris yang mengandung cacat yuridis sehingga akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Dalam penelitian ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan akta notaris dan bagaimana akibat hukum terhadap penomoran …

Akibat hukum perpanjangan perjanjian kredit ritel bank di bawah tangan yang m…

Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 – DIR/ADK/007/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT.Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta Ru…

Keabsahan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghami…

Sebelum dilaksanakanya suatu perkawinan, haruslah dipikirkan secara matang apakah perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan agama, hukum adat dan istiadat yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana keabsahan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang bukan m…

Pengadaan tanah yang dilaksanakan pihak swasta untuk pembangunan Jalan Tol Ka…

UU Pengadaan Tanah no 2 tahun 2012 sebagai suatu landasan hukum untuk melakukan kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam perolehan tanah serta memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang terkena dampak pelepasan tanah. Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, namun dalam pengadaan tanah …

Analisis yuridis surat kuasa wali nikah kepada kepala Kantor Urusan Agama yan…

Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : Akta di bawah tangan di mana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum) dan …

Akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan Notaris dalam kaitannya dengan pemb…

Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai hak menguasai dalam hal mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang, dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang menyangkut bumi, air dan ruang angkasa dalam hal ini adalah tanah. Adanya Pera…

Upaya penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih surat pengakuan hak pada obj…

Tesis berjudul : “Upaya penyelesaian hukum terhadap tumpang tindih surat pengakuan hak pada objek tanah yang sama”, menganalisis permasalahan/isu hukum, yaitu Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Tumpang Tindih Pengakuan Hak Pada Objek Tanah Yang Sama melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Pada jalur non-litigasi upaya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah …

Hak ingkar notaris sebagai saksi tindak pidana dikaitkan denga pasal 16 ayat …

Tesis yang berjudul’ Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang no.2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang no.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris’, mengkaji permasalahan/ isu hukum mengenai batasan hak ingkar notaris dalam menjalankan tugas dan jabatanya sebagai pejabat umum menurut undang-undang no. 2 Tahun 2014 atas perubaha…

Perubahan status persekutuan komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Tesis ini berjudul Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi PerseroCV biasanya dengan keterbatasan modal, ketika CV berkembang, membuat para sekutu ingin memperluas usahanya dengan merubah status CV menjadi berbadan hukum yaitu berbentuk PT. Selama pendirian badan usaha CV tentu adanya berbagai perikatan baik internal maupun eksternal. Notaris menjadi…

Penerapan aturan tentang perbuatan tercela yang berakibat pada pemberhentian …

Penelitian yang berjudul penerapa Aturan Tentang Perbuatan Tercela Yang Berakibat Pada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Notaris. Dalam penerapan atauran tentang perbuatan tercela Notaris dituntut untuk memeiliki nilsi moral tinggi maka Notaris tidak akan menyalagunakan wewenanag yang ada padanya,sehingga seorang Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang martabat umum yang membe…

Sanksi pemberhentian sementara notaris yang dinyatakan dalam proses pailit

Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P, menentukan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sanksi pemberhentian sementara notaris dari jabatannya ini merupakan salah satu sanksi administratif bagi notaris, yang menjadi masa tunggu dilaksanakannya sanksi paksaan pemerintah. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalaha…

Peralihan saham karena pewarisan yang dicantumkan nama panggilan pada akta no…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan peranan notaris terhadap ketelitian pencantuman identitas para pihak pada akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh beberapa ahli waris, proses dan bentuk akta notaris tentang perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang sahamnya diwariskan kepada beberapa ahli waris, pert…

Tanggung jawab hukum Notaris atas penggelapan uang setoran pajak dalam peral…

Dalam tesis ini permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps tentang perbuatan penggelapan uang setoran pajak serta Tanggung jawab hukum Notaris atas penggelapan uang setoran pajak dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah tipe penelitian …

Perlindungan hukum bagi karyawan Notaris sebagai saksi akta tentang kerahasia…

Suatu kesaksian mempunyai peranan penting dalam suatu pembuktian. Sebagai alat bukti tentunya, kesaksian mempunyai arti penting. Disebut sebagai suatu alat bukti kesaksian. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan alat bukti yaitu diantaranya dari alat bukti saksi tersebut. Kesaksian dalam perkara tersebut dapat memberikan tambahan keterangan yaitu untuk m…

Perbandingan hukum pembuatan wasiat menurut hukum perdata barat dan hukum kew…

Tesis ini yang berjudul “ Perbandingan Hukum Pembuatan Wasiat Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Kewarisan Islam Dalam rangka pembangunan Hukum Wasiat Nasional” , Mengkaji permasalahan/ Isu hukum mengenai perbandingan hukum pembuatan wasiat menurut hukum perdata Barat dan Hukum Kewarisan Islam, peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan wasiat, serta pengaturan Hukum pembuatan wasi…

Perlindungan konsumen terhadap perjanjian sewa beli yang bersifat baku

FARIED ANDRIANI KURNIAWAN, Nomor Induk Mahasiswa: 02022681519049. Perlindungan Komsumen Terhadap Perjanjian Sewa Beli Yang Sifatnya Baku. Di bawah bimbingan Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. dan H. Agus Trisaka, S.H., MKN., BKP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang bersifat baku ditinjau dari Undang-Undang No.8 T…

Penerapan kewenangan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pelaks…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 100 hlm. : ilus. ; 30 Cm.

Series Title

-

Call Number

347.016 075 981 6 Pon p

Tanggung jawab terhadap kewajiban notaris pada masa jabatannya akan berakhir

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh Pemerintah yang memiliki fungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tan…

Pengaturan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut kompilasi hu…

Dalam hal hubungan wasiat antara anak angkat dengan orang tua angkat, KHI menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 209 ayat (1). Menurut pasal tersebut, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang …

Status Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17…

“Status badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi”, menganalisis permasalahan/isu hukum, yaitu bagaimana status badan hukum koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian setelah dinyatakan tidak mempun…

Tanggung Jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS dalam pemberit…

Penelitian ini bertujuan mengenai Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran Akta pernyataan Keputusan Rapat dalam perubahan Anggaran Dasar perseroan dan mengkaji mengenai Akta peryataan keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar perseroan yang terlambat diberutahukan kepada menteri dan akibat hukum terhadap akta notaris penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif sehingga pe…