TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRAS…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

ix, 91 hlm.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T52619

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PEMILIK KARTU K…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 78 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T49238

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 85 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48369

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA K…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, 98 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48795

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DAN HASIL PUTUSAN PADA BADAN ARBITRASE NASIONA…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xii, 105 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T49185

PENYELESAIAN SENGKETA FINANSIAL NASABAH BANK MELALUI MEDIASI PERBANKAN

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

vi, 70 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48844

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

-

EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PALEMBANG MENURUT UND…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 68 hlm.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T48026

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONTRAK KERJA SAMA: STUDI KASUS DI…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa wanprestasi yang terjadi antara PT Sanggar Kreasitama selaku penggugat melawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tergugat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 723/PDT/2021/PT DKI. Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri kronologi perkara, mengidentifikasi pokok sengketa, serta mengkaji penerapan asas-asas hukum perjanjian…

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH ATAS HARTA BERSAMA KARENA ADANYA PERBUA…

Sengketa jual beli tanah yang terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Permasalahan ini umumnya timbul ketika salah satu pihak melakukan tindakan hukum yang merugikan pihak lain, seperti menjual tanah milik bersama tanpa persetujuan pasangan, menjual tanah yang bukan hak miliknya, atau memalsukan dokumen kep…

PENYELESAIAN SENGKETA PELELANGAN TANAH WARIS YANG MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGA…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA PELELANGAN TANAH WARIS YANG MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 734 K/Pdt/2024)” Permasalahan hukum mengenai pelelangan tanah waris yang menjadi objek hak tanggungan tanpa sepengetahuan ahli waris menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan subs…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBUBARAN YAYASAN YANG BELUM BERBADAN HUKUM (STUDI KAS…

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pembubaran terhadap Yayasan yang belum berbadan hukum, dan menganalisis bagaimana kewenangan Pembina dalam mengajukan gugatan pembatalan pembubaran Yayasan yang tidak lagi berbadan hukum. Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam gugatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu penelitian…

KLAUSUL MOST FAVOURED NATION DALAM PERSETUJUAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJI…

Skripsi ini berjudul "Klausul Most Favoured Nation Dalam Persetujuan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Investasi Dan Dampaknya Terhadap Keputusan ICSID Studi Kasus Antara Asiaphos Limited V. Government Republic Of China". Dalam penelitian ini, penulis meneliti penggunaan klausul Most- Favoured Nation dalam persetujuan penyelesaian sengketa perjanjian investasi internasional atas Pasal 13 ayat (3…

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TERHADAP PENYELE…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara sengketa tanah yang ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Palembang melalui mekanisme bantuan hukum litigasi. Skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu, untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang yang mewakili pemerintah kota Palembang terhadap penyelesaian sengketa tanah dan kendala Jaksa Pengacara…

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT YYY DENGAN MASYARAKAT ADAT DEPAT…

This research analyzes about Ulayat land disputes between PT YYY and the Indegineous people of Depati Rencong Telang Pulau Sangkar in Kerinci Regency, it appears because of work on the Ulayat land without permission from local Adat stakeholders, the land is used for construction of national strategic projects. This research aims to examine the status of Ulayat land, the factors causing the disp…

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK WAFER SUPERMAN ANTARA DC COMIC DAN PT. MARXING FA…

Di Indonesia pengaturan mengenai merek diatur di dalam Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “merek merupakan suatu tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi adru dua atau lebih u…

STRATEGI RE-BALANCING AS TERHADAP HEGEMONI TIONGKOK MELALUI PAKTA PERTAHANAN …

Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang memiliki sumber daya yang besar atau bisa disebut sebagai dengan negara adidaya. Dengan adanya kekuatan yang besar tersebut Tiongkok dan juga AS bisa melakukan hegemoni pada suatu kawasan contohnya seperti pada Indo-Pasifik. Tiongkok dan AS memiliki hegemoni masing-masing pada kawasan Indo-Pasifik yang dimana hal ini bertujuan untuk membuat…

IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA BERDASAR…

Pemeriksaan pendahuluan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum persidangan, yang bertujuan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan sederhana atau bukan, sesuai dengan pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Namun pada kenyataannya, dilihat dari data yang didapatkan penulis mengenai pemeriksaan pendahuluan pada perkara Nom…

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (…

The purpose of this study is to analyze the legal force of a house sale and purchase binding agreement (PPJB) made with a notarial deed, analyze the legal protection of consumers in a sale and purchase binding agreement (PPJB) whose delivery of housing units is delayed and to analyze the legal considerations of judges in giving decisions. This research uses a normative research method using a c…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS PERBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG MEN…

Kode Etik dalam Profesi Notaris mengatur bahwa notaris memiliki tanggung jawab dalam akta yang dibuatnya. Namun, dalam suatu pembuatan akta otentik, terdapat permasalahan yang mana pihak dalam perjanjian tersebut mengalami wanprestasi dan isi akta tersebut dikatakan tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, notaris dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya di muka pengadilan. Mengenai…

PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD DALAM PERKARA SENGKETA TANAH (STUDI PUTUS…

Putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) ialah gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim dan akibat hukum dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt. Penelitian ini merupakan penelitian lapang…

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH SENGKETA ANTARA SUKU ANAK DALAM DAN PT. ASIATIC PE…

Skripsi ini berjudul “Kepastian Hukum atas Tanah Sengketa antara Masyarakat Suku Anak dalam dan PT. Asiatic Persada (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Mbn). penelitian ini didasari karena didaerah penulis yaitu di Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari khususnya di Desa Bungku telah terjadi konflik lahan yang berkepanjangan antara Masyarakat asli Jambi yang sering disebut Suku Anak Dalam ata…

PENERAPAN PRINSIP MOST FAVOURED NATION DALAM WTO: STUDI KASUS SENGKETA PERDAG…

This research aims to analyze the implementation of the principle of Most Favoured Nation (“MFN”) in the case of a nickel ore trade dispute between Indonesia and the European Union. The Indonesian government issued a policy of banning the export of nickel ore with a grade of less than 1.7% for companies holding Production Operation Mining Permits (IUP). The implementation of the policy of b…

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI DI …

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, juga mengemban tugas lain termasuk dalam sengketa perdata, dimana Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum negara atau pemerintah. Penulisan skripsi ini juga dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat maupun instansi pemerintah terhad…

ANALISIS PERUMUSAN STRATEGI PERCEPATAN PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DAERAH PRO…

This study aims to determine the formulation of a strategy for accelerating the settlement of regional boundary disputes in South Sumatra Province (Case Study of North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province and Sarolangun Regency, Jambi Province) using the theory of Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, based on the theory used. to formulate a strategy for accelerating the settlement of regio…

Kompilasi dan Re_Publikasi: PUTUSAN-PUTUSAN ITIKAD TIDAK BAIK DALAM SENGKETA …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xi, hlm. ; 28 cm

Series Title

-

Call Number

346.048 8 Kom k

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggo…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xix, 78 hlm. ; 18 cm

Series Title

-

Call Number

324.6 Pan p

ADR UNTUK MAHASISWA TEKNIK PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN: NEGOSIASI…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-979-15878-0-8

Collation

xv, 336 hlm. : ilus. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

347.09 Rom a

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (U…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-885-7

Collation

xvi, 248 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

381.34 Sho p

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1073-19-8

Collation

viii, 140 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

343.045 Ahm p